Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Omnibus Law Mendorong Pengembangan UMKM

I
Penulis: I Putu Suyatra❯
Omnibus Law Mendorong Pengembangan UMKM
Omnibus Law Mendorong Pengembangan UMKM


SKEMA omnibus law bisa diartikan sebagai konsep pembuatan beleid yang menggabungkan sejumlah aturan menjadi satu UU yang akan dijadikan payung hukum baru. Dengan adanya peraturan tersebut, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia diharapkan dapat lebih kuat dalam menopang pertumbuhan perekonomian nasional.


Tentu Omnibus Law menjadi salah satu harapan baru bagi sektor industri agar semakin berkembang, dengan perkembangan sektor industri diharapkan akan dapat menguatkan perekonomian di Indonesia, sehigga pemerataan kesejahteraan juga semakin dapat dirasakan.


            Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki akan memastikan omnibus law berpihak kepada UMKM. Salah satu keuntungan dari Omnibus Law adalah, mendorong UMKM dalam memenuhi indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan/nilai investasi hingga jumlah tenaga kerja.


            Kedua, birokrasi tidak akan rumit. Berbagai pengembalian kebijakan terkait UMK akan didasarkan pada data tunggal BPS. Ketiga, UMK tidak sendirian. Pemerintah dan pemangku kepentingan juga akan bersinergi dalam mengelola UMK.


            Keempat, Pemerintah akan membentuk peraturan khusus Usaha Menengah dan Besar agar dapat bekerja sama dengan UMK hingga menghasilkan sharing profit atau intensif bagi UMK.


            Kelima, siap-siap untuk sertifikasi. Tentu saja berbagi sertifikasi yang dibutuhkan oleh UMKM akan dibantu pembuatannya oleh Pemerintah.


            Keenam, jika tidak punya modal, tidak masalah. Kegiatan usaha dapat dijadikan agunan pinjaman untuk UMK.


            Yang ketujuh, UMKM adalah segalanya, Kegiatan pengembangan dan pemberdayaan UMKM akan masuk dalam list prioritas Dana Alokasi Khusus.


            Pemerintah memiliki itikad untuk mendorong pengembangan UMKM, dengan perizinan yang semakin mudah, tentu semakin banyak pula usaha kecil yang bergeliat di Indonesia.


            Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto menjelaskan rancangan Omnibus Law akan menyederhanakan pengurusan izin bagi pelaku usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).


            Rencananya, dengan penyederhanaan tersebut, nantinya pengusaha yang mau mengurus izin usaha hanya perlu melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).


            Airlangga sempat menuturkan, untuk UMKM pihaknya sudah tidak lagi membutuhkan perizinan. Hanya mempersyaratkan KTP, NIK (Nomor Induk Penduduk) menjadi penting. Pihaknya juga akan mendorong adanya single data.


            Ia mengatakan penyederhanaan proses perizinan tersebut dilakukan untuk mendorong investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.


            Selain itu, penyederhanaan tersebut juga dilakukan untuk memotivasi masyarakat dalam membuat usaha. Menurut Airlangga, basis perizinan tidak akan lagi berfokus pada izin, melainkan pada resiko.


            Artinya, setiap izin yang dikeluarkan kepada pelaku bisnis, bergantung kepada tingkat risiko mereka.


            Semakin rendah persyaratan dan tahapan perizinan yang perlu dilakukan semakin sedikit, begitu juga sebaliknya.


            Selain itu, dalam mendukung peraturan tersebut, Airlangga mengatakan pemerintah juga akan mempermudah pendirian Perseroan Terbatas (PT).


            Nantinya, masyarakat dapat dibebaskan dari aturan membuat PT dengan modal minimal Rp 50 juta.


            Lanjutnya, airlangga kembali menegaskan bahwa rancangan undang-undang (RUU) Omnibus Law tersebut sudah masuk Prolegnas 2020. Ia yakini kalau perumusan tersebut selesai dan masih berlaku, semua permasalahan birokrasi yang menghambat investasi dan ekonomi dalam negeri akan selesai.


            Selain mengembangkan usaha kecil menengah, pemerintah juga berkomitmen untuk melindungi kepentinngan para pelaku UMKM.


            Sekretaris Kemenkop dan UKM Prof Rully Indrawan mengatakan, bahwa draf Omnibus Law yang akan diajukan ke DPR RI benar-benar untuk melindungi kepentingan para pelaku koperasi dan UMKM.


            Artinya, sejak mereka memulai usaha hingga perizinan menjadi lebih mudah dan simpel, masalah pengupahan, hingga urusan pajak. Jangan sampai Omnibus Law menghasilkan yang tidak menguntungkan UMKM. Ditambah dampak negatif yang dikhawatirkan bisa diantisipasi sejak awal.


            Pada kesempatan berbeda, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo menyebutkan bahwa aturan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja akan membantu pertumbuhan sektor UMKM. Hal ini dikarenakan UMKM dimungkinkan tidak akan lagi terbebani dengan kewajiban terkait ketentuan upah minimum.


            Para pelaku UMKM pun diyakini akan berpeluang naik kelas karena terbantu oleh aturan baru tersebut. Pemerataan pendapatan pun diharapkan akan terjadi.


Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengklaim penerapan omnibus law atau beleid yang menggabungkan sejumlah aturan menjadi satu UU sebagai payung hukum baru terkait perizinan investasi sudah memasuki tahap akhir. Tinggal menunggu persetujuan dari Presiden Jokowi.


Omnibus Law seakan menjadi jawaban bagi para pelaku UMKM yang risau terhadap berbagai aturan yang berbelit-belit. (*)


 


*) Penulis adalah pengamat sosial politik


 


           


 


 


Advertisement
Advertisement
Editor : I Putu Suyatra

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer