Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Virus Korona dan Korupsi Dokter

N
Penulis: Nyoman Suarna❯
Virus Korona dan Korupsi Dokter
Virus Korona dan Korupsi Dokter

MENCUATNYA virus korona di Wuhan, Provinsi Hubei, Republik Rakyat Tiongkok, yang kemudian virusnya diberi kode NCov-19 merupakan sebuah wabah massal yang perlu penanggulangan serius. Dampaknya yang masif menakuti penduduk global, mau tidak mau membuat pemerintah Tiongkok harus bekerja ekstra keras menanggulanginya. Penyakit yang belum diketemukan obatnya ini kendati pun sebagaimana diterangkan Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Long bahwa virus ini “Lebih cepat menular daripada SARS, tapi tidak lebih mematikan daripada flu” tetap saja mengkhawatirkan. Dampaknya ekonomi Tiongkok melambat, namun sebuah buku David Montero yang terbit 2018 sebenarnya bisa menuntun kita persoalan yang berpotensi menjadi salah satu musababnya : Korupsi para Dokter.


Buku David Montero itu berjudul “Kickback: Exposing the corporate Bribery Network” yang dapat diterjemahkan secara bebas “Komisi: menguak jaringan korupsi perusahaan”. Buku ini menjelaskan berbagai modus bagaiman perusahaan-perusahaan global melakukan praktek penyuapan di berbagai negara dunia. Bagian yang menarik adalah bagaimana perusahaan-perusahaan farmasi dunia bermain di pasar Tiongkok. Sebelum pemerintah Tiongkok menindak korupsi di sektor ini, perusahaan farmasi asing cenderung memanfaatkan kenyataan, bahwa pendapatan dokter-dokter di Tiongkok terkait dengan nilai obat yang diresepkan. Hal inilah yang kemudian menghasilkan kondisi overmedication, alias kelebihan obat. Perusahaan-perusahaan farmasi ini, menggunakan pihak ketiga untuk mendekati dokter dan menawari mereka bentuk kerjasama, yang pada akhirnya berupa pemberian keuntungan bagi si dokter dengan imbalan jumlah obat yang terjual melalui resep yang dituliskannya. Menurut Montero dari laporan yang dikutipnya, keadaan overmedication ini mengakibatkan penggunaan antibiotik yang berlebihan dan dampaknya ternyata justru mengakibatkan penyakit tertentu yang kemudian kebal akan obat-obatan yang sudah ada saat ini. Pejabat kesehatan Tiongkok bahkan kemudian mengkhawatirkan akan munculnya  penyakit yang tak bisa diobati dan mematikan.


Peringatan pejabat kesehatan Tiongkok itu boleh jadi terbukti beberapa tahun kemudian. Jika dirunut sejak terbitnya buku Montero itu, terdapat jeda satu setengah hingga dua tahun dari terbitnya buku itu hingga virus Ncov-19 mewabah di Wuhan dan menyebar secara global.


 


Korupsi Dokter Indonesia


Penyebab NCov-19 dan penyembuhannya memang perlu terus ditelaah, namun pelajaran yang bisa dipetik adalah berkaca pada apa yang terjadi di dunia kedokteran Tiongkok soal insentif kepada para dokter ini perlu juga direfleksikan dalam dunia kedokteran Indonesia. Sudahkah kita punya cukup regulasi dan perangkat yang memadai dalam mengawasi hal ini dalam sistem kesehatan kita?. Rasanya regulasi yang kita punya belum menganggap dampak dari praktek insentif ini serius.


Regulasi yang galib dirujuk dalam pola hubungan perusahaan farmasi dan dokter adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Sponsorship bagi Tenaga Kesehatan. Selain itu, pengaturan juga bisa ditemukan dalam Kode Etik Usaha Farmasi dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK 00.05.3.02706 Tahun 2002 tentang Promosi Obat. Percaya atau tidak, rumusan yang ada dalam ketiga peraturan itu cuma manis diatas kertas. Permenkes Nomor 58 Tahun 2016 misalnya, mengatur bahwa sponsorship bisa diberikan kepada tenaga medis sepanjang memenuhi enam persyaratan, yakni: tidak mempengaruhi independensi dalam pemberian pelayanan kesehatan, tidak dalam bentuk uang atau setara uang, tidak diberikan secara langsung kepada individu, sesuai dengan bidang keahlian, diberikan secara terbuka, dan dikelola secara akuntabel dan transparan. Sementara Kode Etik Usaha Farmasi melarang Medical Representatif memberikan imbalan atau janji kepada anggota profesi kesehatan dalam bentuk material. SK Kepala Badan POM, nampak lebih sangar dengan mencantumkan sanksi yang bisa diterapkan pada mereka yang berkolusi, namun hanya berupa sanksi administratif. Memang, peraturan ini juga menyebut sanksi pidana yang mungkin diterapkan, namun kabur sanksi di peraturan mana yang dirujuk, hanya sebatas “sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”.


Sejatinya, pola pemberian insentif ini merupakan persoalan yang bisa dibidik sebagai sebuah pola korupsi di sektor swasta. Sayangnya, regulasi pidana korupsi di republik ini baru sebatas mempidanakan para penyelenggara negara. Negara nyaris abai terhadap perilaku korupsi di sektor swasta model pemberian insentif ini. Padahal berkaca pada apa yang terjadi di Tiongkok saat ini, andaikan yang terjadi adalah bencana wabah, maka negara akan sangat dirugikan.


Regulasi korupsi di Indonesia yang masih belum menjangkau korupsi di sektor swasta model ini sudah sepatutnya diperbaiki. Selayaknya perubahan Undang-Undang Korupsi bukanlah ditujukan untuk mereformasi lembaga anti rasuah agar bisa sesuai dengan kehendak penguasa, namun harus menjangkau model-model korupsi swasta yang ternyata punya dampak lebih luas dan sistematis bagi kehidupan rakyat banyak.


Kesimpulan David Montero dalam buku setebal 308 halaman itu ada layaknya kita renungkan, “Semakin tinggi ketidakjujuran publik di suatu negara, maka pertumbuhan ekonomi negara itu cenderung lambat dan tingkat kesenjangan semakin tinggi”. Bukankah kesimpulan Montero itu persis dengan kondisi negeri kita saat ini? Semoga kita menjadi bangsa yang bisa belajar pada kesalahan yang diperbuat bangsa lain. (*)


 


*) Penulis adalah Pengajar pada Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha-Singaraja.


Advertisement
Advertisement
Editor : Nyoman Suarna

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer