
MERDEKA belajar akhir-akhir ini menjadi pusat perhatian bagi kalangan pendidikan di Indonesia. Bagaimana tidak, sejak diluncurkan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim mantan Bos Go-Jek pada 100 hari kepemimpinannya, telah mampu menghipnotis seluruh masyarakat pendidikan untuk tidak berpaling dengan kebijakan pendidikan nasional yang diluncurkannya. Merdeka belajar diyakini sebagai upaya memerdekakan sistem pendidikan yang lebih berpihak pada pendidik dan peserta didik, dalam mewujudkan kualitas belajar yang meaningfull untuk menghadapi era disrupsi saat ini.
Sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, termasuk hak semua sistem kehidupan (pendidikan) yang telah termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga konteks merdeka tidaklah asing bagi kita, namun merdeka dalam arti yang lebih komprehensif mungkin belum juga bisa kita gapai. Melalui merdeka belajar, maka dimungkinkan pemaknaan merdeka yang lebih menyeluruh akan bisa terwujud dengan upaya-upaya kongkret terhadap segenap bangsa Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan dan menjaga ketertiban dunia.
Merdeka belajar yang dicanangkan Mas Meteri sapaan Mendikbud, telah memasuki Episode Ketiga, dimana ketiga kebijakan tersebut menurut penulis lebih diarahkan pada proses penyederhanaan yang akurat, mencari solusi dari permasalahan yang ada, dan upaya menyiapkan generasi bangsa dalam menghadapi era disrupsi. Proses penyederhanaan dilakukan untuk menghindari kesibukan berlebihan para pendidik dalam proses administrasi, sedangkan tugas utamanya mengajar malah terbengkalai, seperti kebijakan penyederhanaan RPP. Selanjutnya kebijakan merdeka belajar diupayakan untuk mencari solusi permasalahan pendidikan yang ada saat ini, seperti ujian nasional yang sebelumnya terus menuai kritik, dan bahkan juga ‘korban’. Sehingga untuk saat ini, ujian nasional telah digantikan dalam bentuk asesmen kompetensi minimum dan ujian sekolah berstandar nasional akan diserahkan ke sekolah, dus pendanaan bantuan operasional sekolah (BOS) yang disederhanakan dengan pencairannya langsung ke sekolah, tidak lagi melalui pemerintah daerah, serta pada penerimaan siswa yang diatur sedemikian rupa untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan yang utamanya merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945, bahwa ‘Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan’. Kebijakan ini juga sangat kental terasa dalam upaya menyiapkan generasi di tengah-tengah gempuran teknologi disrupsi. Dimana cara belajar peserta didik tidak lagi dibelenggu oleh kompleksitas kurikulum yang kaku, namun menjadi lebih natural sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik. Pendidik diarahkan pada upaya-upaya supporting untuk mengungkap bakat dan minat peserta didik yang sesungguhnya, hal ini segaris dengan konsep pembelajaran Heutagogy yang dikembangkan oleh Hase & Kanyon (2000) bahwa Heutagogy is concerned with learner-centred learning that sees the learner as the major agent in their own learning, which occurs as a result of personal experiences. Intinya bagaimana pembelajaran itu dipusatkan pada peserta didik sebagai agen utama dalam pembelajarannya yang terjadi sebagai hasil dari pengalaman pribadinya. Hal ini lebih diyakini akan mampu menciptakan insan terdidik yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kecerdasan dan bakat yang dimilikinya, sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
Selain merdeka belajar, dus kebijakan kampus merdeka juga menjadi bagian dari episode dalam kebijakan pendidikan saat ini, dalam kampus merdeka terdapat empat kebijakan yang diantaranya terkait dengan pembukaan prodi baru, akreditasi perguruan tinggi, hak belajar tiga semester di luar program studi dan kemudahan menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH). Secara kasat mata, program ini juga dapat dikatakan sebagai usaha penyederhanaan yang akurat untuk mempercepat pencapaian tujuan perguruan tinggi di Indonesia menjadi perguruan tinggi yang berdaya saing. Saat ini salah satu yang menjadi daya ukur prestasi perguruan tinggi dilakukan melalui klasterisasi perguruan tinggi yang difokuskan pada indikator atau penilaian yang berbasis output dan outcome dengan bobot 60 persen. Hal ini mencerminkan bahwa kinerja perguruan tinggi dipush untuk lebih menekankan pada luaran atau produk pendidikan yang tinggi dan berkualitas seperti artikel pada jurnal terakreditasi nasional/bereputasi internasional, buku teks nasional/internasional, Hak Kekayaan Intelektual/HKI (hak cipta, paten, merek, desain industri, rahasia dagang, dan indikasi geografis). Dengan kebijakan kampus merdeka tersebut, diharapkan perguruan tinggi dapat lebih mudah merencanakan, mengelola dan mengeksekusi penyelenggaraan perguruan tinggi yang mengarah pada peningkatan kualitas, sehingga menjadi rujukan bangsa lain dalam menyelenggarakan pendidikan. Di dalam pembukaan prodi baru, sebelumnya identik dengan proses administrasi yang berliku. Saat ini kemudian direduksi menjadi lebih mudah, dan diberikan otonomi dengan fokus pada program studi-program studi yang inovatif dan dibutuhkan pasar kerja, dengan menggandeng industri sebagai pioneernya. Hal ini menjadi keniscayaan untuk menciptakan SDM unggul yang siap pakai dan siap kerja. (bersambung)
*) Penulis adalah Staf Pengajar FOK Undiksha Singaraja dan Sekretaris Pusat Penjaminan Mutu LPPPM Undiksha



