Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemda-DPRD Jabar Audiensi Soal Implementasi Permendagri 90/2019

C
Pemda-DPRD Jabar Audiensi Soal Implementasi Permendagri 90/2019
Pemda-DPRD Jabar Audiensi Soal Implementasi Permendagri 90/2019

BANDUNG, BALI EXPRESS - Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) beraudiensi dengan DPRD Jabar terkait implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 di Mason Pine Hotel, Kabupaten Bandung Barat, Kamis (12/3/20).


Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jabar Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, audiensi tersebut bertujuan untuk sinkronisasi kebijakan-kebijakan, dan meningkatkan pemahaman soal implementasi Permendagri No.90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.


Selain itu, Setiawan menambahkan bahwa perencanaan pembangunan Pemda Provinsi Jabar mengacu pada Permendagri No 86 Tahun 2017, dan dengan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, top-down, dan bottom-up.


"Juga didasarkan kepada RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018- 2023, Rancangan Awal RKP Tahun 2021, serta Evaluasi Pembangunan Tahun Sebelumnya," kata Setiawan.


Dengan adanya Permendagri No 90 Tahun 2019, menurut Setiawan, Pemda diharapkan dapat berkontribusi secara langsung dalam mengintegrasikan dan menyelaraskan proses bisnis pelayanan publik terkait perencanaan pembangunan, dan keuangan daerah.


Sebagai tindaklanjut, penyesuaian terhadap Permendagri Nomor 90 tahun 2019, penyesuaian regulasi yang menyangkut perencanaan, penganggaran, penatausahaan keuangan, dan pertanggung jawaban, restrukturisasi tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah, transformasi sistem perencanaan dan penganggaran, serta perubahan rencana strategis perangkat daerah, akan dilakukan.


"Jadi, perencanaan dan pembangunan harus terencana dengan baik. Sehingga aturan tersebut harus diimplementasikan dengan berlandaskan pada komitmen yang kuat dan kolaborasi yang inovatif dengan berbagai pihak," ucap Setiawan.


Terkait proses perencanaan dan penganggaran tahun 2021, kata Setiawan, perlu sinkronisasi antara Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri 70 Tahun 2019 Tentang Informasi Pemerintah Daerah, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang RPJMN Tahun 2020- 2024. "Sehingga terwujud pemerintahan 3.0, dynamic government seperti yang sering diungkapkan Pak Gubernur," katanya.


Adapun dengan standarisasi penamaan, pemberian kode, pengelompokan informasi menuju single codebase. Maka, akan menjadikan tata kelola pemerintah daerah yang semakin transparan, akuntabel, responsif serta reliable sesuai dengan prinsip- prinsip good governance.


Dalam audiensi tersebut, Pemda Provinsi Jabar dan DPRD Jabar menandatangani kesepakatan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019.


Advertisement
Advertisement
Editor : Chairul Amri Simabur

Artikel Terkait

Kementerian ATR/BPN, KPK, dan Pemda Jawa Barat Sepakati Kerja Sama dalam Upaya Pencegahan Korupsi serta Penguatan Ekonomi Daerah

Kementerian ATR/BPN, KPK, dan Pemda Jawa Barat Sepakati Kerja Sama dalam Upaya Pencegahan Korupsi serta Penguatan Ekonomi Daerah

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pemerintah daerah (Pemda) se-Provinsi Jawa Barat menyepakati penguatan kerja sama dalam pencegahan

Mengenal Narsun, BRILink Agen “Juragan” di Jabar yang Perluas Perlindungan Sosial 7 Ribu Pekerja

Mengenal Narsun, BRILink Agen “Juragan” di Jabar yang Perluas Perlindungan Sosial 7 Ribu Pekerja

Tahun 2014 menjadi titik awal perjalanan Narsun ketika usaha konter pulsa yang dirintisnya sejak 2007 mulai berkembang menjadi perpanjangan tangan layanan keuangan dan jaminan sosial bagi masyarakat.

K3S Badung Study Tiru ke UPTD Pelayanan Sosial Griya Bina Karya Dinsos Jabar

K3S Badung Study Tiru ke UPTD Pelayanan Sosial Griya Bina Karya Dinsos Jabar

Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S) Kabupaten Badung melakukan kunjungan kerja dan studi tiru ke Rumah berdaya UPTD Pelayanan Sosial Griya Bina Karya Dinas Sosial, Provinsi Jawa Barat.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer