
KINI saatnya parpol atau politikus boleh melanggar peraturan Pemilu. Lakukan money politic dan boleh sesukanya menebar serangan fajar, serangan siang atau malam. Bagikan sembako, masker dan handsanitiser. Isilah logo partai sebesar apa pun dan sebanyak apa pun pada amplop, karung beras dan botol handsanitizer, tak akan ada yang protes, tak akan dipanggil pengawas pemilu. Percayalah.
Saran sinting tapi penting ini muncul setelah, pada suatu sore yang tak begitu cerah, saya dikirimi satu paket kantong kain berisi sejumlah masker dan beberapa botol kecil handsanitizer. Pengirimnya seorang teman, seorang politikus, yang kini sedang semangat-semangatnya duduk di kursi Dewan. Jelek-jelek begini, saya punya juga teman politikus, yang jika diukur dengan timbangan manusia -- bukan timbangan politik -- ia memang baik hati, suka menolong, pastinya juga suka menabung.
Yang menarik hati, pada lingkar botol handsanitizer terdapat logo partai dengan desain yang anggun, tampak sekali logo tanpa pretensi dan tekanan. Saya tersenyum, sembari berpikir nakal, “Kenapa tak sekalian dikirimi paket sembako ya?” Haha. Jika ada sembako juga, sebutlah sekarung beras, saya akan terima dengan dada selapang angkasa, meski misalnya dalam karung itu diisi logo partai besar-besar, atau foto sang teman sebagaimana kerap dipasang dalam baliho pada musim Pemilu; mencakupkan tangan, tersenyum amat manis.
Maaf, maaf. Atas candaan ini saya harus buru-buru minta maaf kepada teman politikus yang baik hati itu. Soal sembako, itu hanya candaan semata. Jangan dianggap serius. Tapi, jika memang mau kirim sekarung beras, ya tak apa-apa juga. Bolehlah. Apalagi selama tiga minggu berada di rumah, setidaknya ada dua hal yang amat menakutkan saya; Covid-19 dan kaleng beras yang ompong.
Marilah saya ajak mengingat-ingat musim kampaye pada Pemilu atau Pilgub atau Pilkada di masa-masa lalu. Hampir jarang terjadi Pemilu berjalan mulus tanpa kasus money politic. Misalnya kampanye dengan menyebarkan sejati-jatinya uang. Bisa dalam amplop, bisa juga uang yang diremas lalu diselipkan ke tangan calon pemilih di suatu tempat. Bisa juga berupa barang. Maka pada masa kampanye, terutama pada masa sebelum kampanye diberlakukan secara resmi, barang-barang dengan logo parpol, atau barang berisi foto calon legislatif atau calon kepala daerah, sudah tersebar ke mana-mana, dari kota hingga ke desa terpencil, dari organisasi modern hingga ke lembaga tradisional paling kecil seperti kumpulan keluarga besar, atau kumpulan dadia.
Memang selalu ada Peraturan Komisi Pemilihan Umum alias PKPU. Peraturan itu, dari Pemilu ke Pemilu bahkan selalu diperbaharui dengan sanksi makin berat. Termasuk pasal yang melarang parpol memberikan sesuatu kepada calon pemilih, dalam bentuk uang atau barang. Sanksinya berat, pencalonan bisa dibatalkan, atau bisa-bisa si politikus masuk bui. Namun, seketat apa pun PKPU, selalu ada berita di media massa tentang terungkapnya praktik money politic. Atau selalu ada praktik money politic yang bisa lolos, tanpa terungkap, tanpa diberitakan besar-besaran.
Berita-berita tentang pelanggaran selalu menghiasi koran dan media massa. Ada yang dipanggil panwaslu, disidangkan, dan diputuskan. Lalu, seperti biasa, penyebaran sembako atau amplop berisi uang tetap berjalan kembali dengan berbagai tatktik. Bahkan, diam-diam lolos sejumlah barang-barang ke tangan calon pemilih, lengkap dengan logo partai dan nama calon legislatif atau calon kepala daerah, semisal dupa, korek api, atau benda-benda kebutuhan pokok. Atau secara ekstrem, barang itu bisa berupa amplop berisi uang. Bahkan kadang amplopnya pun berisi logo partai.
Dalam politik, menang adalah harga mutlak. Untuk itulah pada setiap Pemilu, parpol membentuk tim pemenangan. Tugas tim itu, ya, memenangkan Pemilu. Untuk bisa menang, tim itu mengatur taktik, strategi, untuk bisa menang. Misalnya, berapa harus bikin baliho, di mana pasang baliho, di mana harus melakukan kampanye publik, dan lain-lain, termasuk kadang-kadang taktik dan strategi untuk bisa mempengaruhi pemilih dengan segala macam pemberian, sekaligus bisa lolos dari pasal-pasal money politic.
Dana kampanye yang besar, yang tiba-tiba terkumpul entah darimana, secara khusus dan spesial memang untuk memenangkan Pemilu. Jika uang hanya untuk konsumsi dan akomodasi pimpinan parpol, bagaimana bisa menang. Uang itu harus menyentuh rakyat. Maka, sering ada ungkapan klasik, siapa yang kaya, dia akan menang. Siapa parpol punya dana kampanye lebih besar, parpol itu punya peluang menang lebih besar.
Nah, saat ini, saat ketika virus korona alias Covid-19 merebak dan rakyat bingung bin pusing ngeling-ngeling, apakah ada parpol membentuk tim pemenangan sekaligus menggalang dana untuk bisa memenangkan pertarungan politik? Mungkin seseorang akan menghardik saya: “Ah, itu pertanyaan konyol. Ini bukan Pemilu, Bung!”
Eh, justru ketika tak ada Pemilu parpol bisa leluasa bergerak, melakukan kampanye, menabung pencitraan, bahkan bisa dengan leluasa melanggar peraturan Pemilu. Karena justru pada saat tak ada Pemilu, peraturan Pemilu tak diberlakukan. Dengan begitu, parpol bisa lebih leluasa mempengaruhi rakyat, mengantongi dukungan, termasuk dengan cara memberikan uang, paket sembako, masker dan handsanitizer, dan hal lain yang benar-benar dibutuhkan saat menghadapi serangan virus korona saat ini. Dengan begitu, parpol itu mungkin bisa memenangkan pertarungan politik, bukan hanya pada Pemilu dalam waktu dekat, mungkin pada setiap Pemilu.
Memang banyak politikus sudah bergerak mendekati rakyat, seperti teman politikus yang memberikan saya masker dan beberapa botol handsanitizer. Namun itu gerakan individu, dan tampaknya hanya beberapa orang saja. Gerakan parpol, secara tim yang solid, nyaris tak terdengar.
Jadi, saya membayangkan parpol membentuk tim pemenangan sebagaimana mereka melakukan saat Pemilu. Namanya mungkin Tim Pemenangan Melawan Covid-19. Seperti saat Pemilu, parpol juga menggalang dana kampanye, termasuk dana yang akan disebarkan kepada rakyat. Bisa dalam bentuk bagi-bagi sembako, bisa serangan pajar, serangan pagi atau malam. Tak perlu banyak bicara, tak perlu minta ini minta itu kepada rakyat, karena rakyat pasti mengerti bahwa setiap pemberian pastilah meminta kompensasi. Dan yakin, setiap pemberian, saat Pemilu atau bukan Pemilu, pasti punya pengaruh baik.
Tapi dengar-dengar, di luar musim Pemilu atau Pilkada, parpol secara lembaga tak banyak punya uang. Yang uangnya banyak, ya, masing-masing politikusnya. Parpol, sejauh ini, tak dilatih punya banyak kegiatan, selain memenangkan Pemilu atau Pilkada. Makanya, di luar musim Pemilu atau Pilkada, kantor-kantor parpol sepi. Komputer lebih banyak nganggur dan petugas jaga kantor kadang ngopi kadang tidak. Jangankan membentuk tim memenangkan perang melawan Covid-19, bahkan tim untuk menang melawan kemiskinan dan kebodohan yang selalu ada di sekitar kita pun tampaknya parpol tak punya. Kalau begitu adanya, saya bisa bilang apa. (*)



