Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kepala Daerah Bandung Raya Sepakat Ajukan PSBB Bersamaan

C
Kepala Daerah Bandung Raya Sepakat Ajukan PSBB Bersamaan
Kepala Daerah Bandung Raya Sepakat Ajukan PSBB Bersamaan

BANDUNG, BALI EXPRESS - Kepala daerah se-Bandung Raya, yang meliputi Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang, sepakat akan mengajukan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kepada pemerintah pusat bersamaan.


Kesepakatan itu tercetus saat Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan lima kepala daerah Bandung Raya melalui video conference di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa (14/4/20).


Usai rakor tersebut, Kang Emil --sapaan Ridwan Kamil-- mengatakan bahwa pengajuan PSBB akan dilakukan secara kolektif oleh Pemerintah Daeran (Pemda) Provinsi Jabar.


"Barusan saya beres rapat dengan kepala daerah dari Kota Bandung, Kabupaten Bandung, KBB, Cimahi dan Sumedang, kita menyepakati surat pengajuan PSBB itu akan dikirim ke kementerian kesehatan paling telat hari Kamis besok, tanggal 16 (April 2020)," kata Kang Emil.


Kang Emil menyebutkan, jika pengajuan PSBB Bandung Raya disetujui pada akhir pekan depan, maka PSBB Bandung Raya direncanakan dimulai pada hari Rabu tanggal 22 April 2020. Adapun, pola dan strategi PSBB Bandung Raya akan sama dengan PSBB di Bodebek yang akan Rabu (15/4/20) pukul 00:00 WIB.


"Disepakati, kalau (pengajuan PSBB) disetujui di akhir pekan seperti kemarin kaya Bodebek oleh Kementerian Kesehatan, maka PSBB Bandung Raya kemungkinan akan dimulai di hari Rabu dini hari tanggal 22 April, dengan pola perlakuan dan strategi yang sama seperti penerapan PSBB di Bodebek," ucapnya.


Selain itu, Kang Emil mengarahkan para pimpinan daerah di Bandung Raya untuk mempersiapkan program jaring pengaman sosial supaya dampak sosial dan ekonomi akibat PSBB bisa tertangani.


Advertisement
Advertisement
Editor : Chairul Amri Simabur

Artikel Terkait

Kementerian ATR/BPN, KPK, dan Pemda Jawa Barat Sepakati Kerja Sama dalam Upaya Pencegahan Korupsi serta Penguatan Ekonomi Daerah

Kementerian ATR/BPN, KPK, dan Pemda Jawa Barat Sepakati Kerja Sama dalam Upaya Pencegahan Korupsi serta Penguatan Ekonomi Daerah

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pemerintah daerah (Pemda) se-Provinsi Jawa Barat menyepakati penguatan kerja sama dalam pencegahan

Mengenal Narsun, BRILink Agen “Juragan” di Jabar yang Perluas Perlindungan Sosial 7 Ribu Pekerja

Mengenal Narsun, BRILink Agen “Juragan” di Jabar yang Perluas Perlindungan Sosial 7 Ribu Pekerja

Tahun 2014 menjadi titik awal perjalanan Narsun ketika usaha konter pulsa yang dirintisnya sejak 2007 mulai berkembang menjadi perpanjangan tangan layanan keuangan dan jaminan sosial bagi masyarakat.

K3S Badung Study Tiru ke UPTD Pelayanan Sosial Griya Bina Karya Dinsos Jabar

K3S Badung Study Tiru ke UPTD Pelayanan Sosial Griya Bina Karya Dinsos Jabar

Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S) Kabupaten Badung melakukan kunjungan kerja dan studi tiru ke Rumah berdaya UPTD Pelayanan Sosial Griya Bina Karya Dinas Sosial, Provinsi Jawa Barat.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer