
VIRUS korona alias Covid-19 tak bisa masuk Kabupaten Buleleng dari arah timur, karena virus itu akan ditembok, atau dipasangi tembok. Mental tak bisa lewat. Ungkapan itu tentu saja hanya lelucon klasik, dan tidak benar. Tapi, tunggu, tunggu dulu. Bisa saja ungkapan itu jadi benar. Desa Tembok sedang menghadang virus korona, tidak dengan membangun tembok, tapi membangun manusia, agar jika tak ada bantuan pemerintah, mereka tetap hidup. Ah, serius ini.
Pada saat pandemi ini, saya tiba-tiba ingin cerita soal Desa Tembok. Desa ini masuk dalam wilayah Kecamatan Tejakula, dan berada paling ujung, berbatasan langsung dengan wilayah Kubu, Karangasem. Dulu, dulu, sekali, desa ini dianggap miskin, kering, selalu kurang air. Namun, warga desanya jarang mengeluh, apalagi merengek-rengek pada pemerintah. Mereka akan mencari air sendiri, secara swadaya, bisa sampai melewati bukit-bukit terjal. Mereka benar-benar mandiri.
Karena kering, banyaklah warga Desa Tembok merantau ke luar desa. Sejak bertahun-tahun warga Desa Tembok memang dikenal sebagai perantau. Saat ini saja penduduk Desa Tembok berjumlah 2.350 KK atau 7.396 jiwa, dan hampir setengah dari warga Desa Tembok yang berusia produktif merantau ke luar desa untuk bekerja. Paling dekat mereka merantau ke Singaraja, paling jauh keluar negeri. Paling banyak mereka bekerja di Denpasar, Badung dan Gianyar.
Yang unik, sejak bertahun-tahun lalu, sebanyak sekitar 600 warga Desa Tembok menjadi sopir di Denpasar, Kuta, Gianyar dan sekitarnya. Kebanyakan menjadi sopir taksi, selain banyak juga menjadi sopir freelance. Maka, jangan heran, ketika Hari Raya Galungan, atau hari-hari raya lain, di jalan-jalan kecil di Desa Tembok akan banyak taksi yang parkir di depan rumah atau tepi jalan yang agak lapang. Desa Tembok kadang tampak seperti pangkalan taksi. Ya, karena banyak sopir taksi yang pulang kampung, bukan bawa muatan, melainkan untuk merayakan hari raya di kampung halaman.
Suatu kali, sekitar tahun 2010-an, saya sengaja datang ke Desa Tembok untuk melihat para sopir itu pulang kampung. Mereka pulang bawa mobil, tak penting apakah itu mobil milik pribadi, atau mobil bos mereka. Yang penting mereka tampak selalu bahagia. Dan yang sungguh mengherankan, profesi sebagai sopir taksi di desa itu seakan menjadi profesi favorit. Saya sempat bertanya kepada seorang anak-anak tamatan SD yang tak mau melanjutkan sekolah, dan ngotot ingin ke Denpasar. Kenapa mau ke Denpasar? “Saya mau kursus nyopir, setelah itu jadi sopir taksi,” kata sang anak.
Selain sebagai sopir, banyak juga warga Desa Tembok yang menjadi guide, spa therapist, pekerja restoran, dan hotel. Dulu ketika art shop penjual perhiasan perak sangat ramai di wilayah Celuk, Sukawati, dan sekitarnya di Gianyar, banyak warga Tembok yang bekerja di sentra kerajinan itu. Biasanya, mereka hanya pulang saat-saat hari raya, atau saat ada odalan di desa. Di laur hari-hari itu, Desa Tembok lumayan lengang, terutama wilayah pemukiman di bagian atas. Jika terdapat warga tetap tinggal di rumah, mereka biasanya lebih suka kerja atau sekadar duduk-duduk di kebun dan hanya pulang pada sore hari.
Pada saat tertentu, terutama ketika kekeringan melanda dan kemiskinan jadi hantu beludak di desa itu, saya sempat mengambil kesimpulan kecil, bahwa banyak warga Tembok tak percaya pada siapa pun, termasuk pada pemerintah. Saya sempat memfoto orang yang berduyun-duyun mencari air di sebuah kubangan di sebuah kebun. Foto itu bagus. Warga berderet naik-turun perbukitan sembari menyunggi ember warna-warni. Besoknya foto saya termuat di halaman pertama di koran tempat saya bekerja.
Tapi, jika diingat-ingat, cukup susah juga saya mendapatkan foto itu. Ketika saya mengarahkan kamera, warga seakan-akan tak mau difoto dan tak mau memperlihatkan wajahnya. Mereka nyeletuk sambil tetap berjalan. “Kita hanya difoto-foto saja, tapi tak pernah mendapatkan bantuan apa-apa. Tetap juga cari air dengan susah!”
Mendengar celetukan itu saya jadi malu. Seorang warga kemudian berbisik kepada saya bahwa dari dulu begitu banyak petugas pemerintahan yang memfoto mereka untuk laporan dan penelitian, namun ujung-ujungnya tak ada apa-apa. Saat kekeringan melanda, desa itu kerap jadi berita di media massa. Banyak kemudian petugas pemerintahan datang, melakukan survei, tanya-tanya, mengambil data, mengukur sesuatu, tapi ditunggu-tunggu tak ada apa-apa setelah itu. Kering tetaplah kering.
Kondisi itulah yang barangkali membuat warga Desa Tembok lebih suka merantau, daripada tinggal menunggu bantuan. Banyak warga keluar desa, bekerja ke Denpasar, salah satu yang terbanyak, ya, menjadi sopir. Daripada menunggu bantuan yang tak kunjung datang, lebih baik berusaha sendiri. Begitu mungkin alasan mereka sehingga kemudian warga DesaTembok tumbuh menjadi perantau yang tangguh.
Di saat pandemi ini, warga Desa Tembok yang merantau itu benar-benar perlu bantuan pemerintah. Dan untungnya, tepat pada saat pandemi ini, Desa Tembok memiliki perbekel yang juga berjiwa mandiri. Nama perbekel itu Dewa Komang Yudi. Ia sepertinya tak perlu menunggu program besar dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Ia membuat program sendiri untuk warga perantau yang pulang kampung akibat terkena PHK. Ia menyiapkan program kerja alternatif untuk warga yang terdampak pandemi Covid-19, antara lain program padat karya non fisik, dari bidang lingkungan hingga ketahanan pangan. Jadi, virus korona memang tak bisa dihadang dengan tembok, namun bisa ditanggulangi dampaknya di Desa Tembok.
Mari saya ceritakan seorang peternak dari Desa Tembok. Namanya Nengah Soplo. Ia tak tamat SD, namun dikenal sebagai peternak sukses. Ia bisa mengirim lebih dari 50 ekor sapi ke Jawa pada setiap Lebaran. Ia mulai jadi peternak saat masih muda, sekitar tahun 1980-an, dengan modal awal setengah sapi. Ia memelihara sapi milik orang lain dengan sistem bagi hasil alias ngadas. Jika sapi besar dan dijual, setengah sapi itu jadi miliknya. Dari modal setengah ekor sapi, Nengah Soplo terus melaju. Setengah menjadi satu, satu menjadi dua, dan akhirnya sapinya banyak.
Lalu, suatu hari, datanglah peternak lain menemuinya. Nengah Soplo diajak membentuk kelompok peternak agar bisa mendapatkan sumbangan dari pemerintah. Nengah Soplo langsung menolak. “Saya takut nanti sapi saya hanya dijadikan syarat untuk dapat bantuan pemerintah. Nanti kalau kelompok bermasalah, sapi saya bisa ikut jadi saksi di pengadilan,” katanya suatu kali kepada saya sambil senyum-senyum.
Eh, ngomong-ngomong, apa kabar kelompok peternak yang dulu selalu diberi bantuan dan dibangga-banggakan pemerintah? Apakah kelompok itu punya manfaat saat pandemi Covid-19 ini? (*)



