
KETIKA terdengar banyak keluhan tentang siswa kesulitan beli kuota internet, dan orang tua marah-marah karena uang dapur terkuras, niat baik saya muncul seakan-akan saya orang kaya paling dermawan. Password wifi di rumah sengaja saya bocorkan ke sejumlah anak yang biasa glindang-glindeng di sekitar rumah. Daripada kangin-kauh di jalan karena pandemi telah membuat mereka tak masuk sekolah, lebih baik mereka diberi kuota agar bisa belajar lewat internet.
Kedermawanan saya ternyata juga menular kepada anak-anak. Setelah password dibocorkan, anak-anak itu meneruskan bocoran itu ke teman-temannya. Teman-temannya membocorkan lagi ke teman-temannya yang lain. Begitu seterusnya, sehingga dalam sebulan, ketika sempat saya periksa, ternyata wifi di rumah tersambung sampai ke 32 perangkat, termasuk ke perangkat HP saya, HP dua anak saya dan HP istri. Jadi, terdapat 28 anak di luar pagar yang menggunakan kuota gratis dari rumah saya.
Sepanjang koneksi di rumah saya tak macet, jumlah sambungan sebanyak itu tentu saja tak masalah. Sepanjang kuota digunakan anak-anak untuk belajar, lambat pun koneksi di rumah saya sesungguhnya tak apa-apa juga. Tapi, cek dikali cek, hampir semua anak-anak itu main game online, dan mereka kadang main sampai tengah malam. Juga ribut. Mereka tak belajar, sebagaimana definisi belajar yang umumnya kita kenal. Mereka mungkin belajar, tapi belajar main game.
Saya tak mau bicara salah-benar. Tapi, jika apa yang dilakukan anak-anak itu salah, maka saya juga tak ingin disalahkan. Saya sungguh-sungguh berniat baik. Benar-benar saya ingin mengatasi satu persoalan, yakni sulit kuota bagi anak-anak yang orang tuanya tak punya banyak cadangan devisi untuk beli kutoa di saat pandemi yang tak kunjung surut. Soal bagaimana proses berjalan dan dampak yang terjadi, bukan urusan saya. Saya tak punya ilmu untuk itu.
Jika saya calon bupati atau calon walikota di masa pandemi ini, saya tetap akan memilih untuk menyumbangkan kuota kepada orang tua, terutama di desa-desa, untuk kemudian diberikan kepada anak-anak mereka, dengan harapan luhur agar anak-anak bisa belajar dengan lancar di rumah melalui HP atau laptop. Mungkin sekalian saya menyumbangkan HP atau laptop. Itu niat baik. Jangan ditanya niat terselubung di balik itu, pastilah agar saya mendapatkan simpati dan dipilih pada saat pilkada.
Masalah lain, apakah HP, laptop, lengkap dengan kuotanya, itu benar-benar digunakan untuk belajar, tentu saja bukan urusan saya. Yang penting, orang-orang tahu saya menyumbangkan barang yang tepat di saat pandemi, di saat orang-orang memang membutuhkan barang itu. Masalah apakah pendidikan sudah berjalan dengan baik, itu urusan nanti. Mungkin setelah saya benar-benar jadi bupati saya baru akan memikirkan bagaimana seharusnya pendidikan berjalan dengan baik dan benar.
Memang seperti itulah bansos bekerja, seperti itulah bantuan politik berjalan. Dulu, sangat populer kampanye biaya pendidikan gratis. Saat itu pun belum diketahui dengan benar, apakah dengan biaya yang gratis maka pendidikan akan berjalan dengan baik. Jangan-jangan jika berbiaya mahal justru pendidikan bisa menjadi lebih baik dan berkualitas. Tapi, hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan pada masa-masa kampanye politik, sesungguhnya bukan murni masalah pendidikan. Masalahnya adalah, beban warga menjadi berkurang, simpati muncul, dan niat politik terpenuhi.
Tapi, pada masa-masa kampanye pilkada tahun ini belum sempat saya dengar ada calon bupati atau calon kepala daerah berkampanye untuk membagikan bansos beruapa kuota internet gratis kepada warga. Mungkin pola pembagian kuota belum ditemukan. Mungkin juga biaya bagi-bagi kuota dianggap lebih besar dari bagi-bagi sembako. Atau, kuota mungkin belum bisa dianggap barang kongkrit, dan hanya barang berupa angin yang cepat-cepat menguap sehingga dilupakan begitu saja.
Pembagian kuota internet mungkin tak benar-benar membuat pendidikan menjadi lebih baik. Mungkin kuota hanya akan membuat anak-anak leboh getol main game ketimbang belajar tentang matematika, sebagaimana yang saya alami di rumah saya. Tapi, bagaimana pun, di saat pandemi ini, kampanye politik sebaiknya dikelola dengan tetap berpatokan pada upaya-upaya meringankan beban masyarakat yang stress dan terpuruk akibat dihantam pandemi. Salah satunya, ya, pembagian kuota.
Soal apakah dengan begitu masalah pendidikan akan menjadi lebih baik, tak usah dipikirkan dengan serius. Toh, sebelum-sebelumnya politik juga tak begitu serius mengurus pendidikan, malah di sejumlah daerah justru politik kadang mengacaukan pendidikan, misalnya ketika anggota DPRD ikut-ikutan memindahkan guru atau kepala sekolah ke daerah terpencil akibat pilihan politik si guru yang dianggap tak sejalan.
Berita terbaru di media sosial, DPRD Buleleng menyediakan tempat untuk belajar online bagi anak-anak di halaman gedung Dewan dan membiarkan anak-anak itu menggunakan koneksi internet di gedung itu, tentu saja dengan gratis. Ini dilakukan karena anak-anak yang tinggal di sekitar gedung sehari-hari tampak bergerombol di luar tembok untuk memanfaatkan internet dari DPRD. Ini tentu saja niat baik. Daripada mereka bergerombol secara liar di luar gedung, sekalian saja anak-anak itu diundang ke halaman gedung agar mereka bisa belajar dengan baik.
Niat baik DPRD itu mendapat tanggapan bermacam-macam dari warga di media sosial. Sejumlah nitizen bertanya, misalnya apakah anak-anak itu benar-benar belajar, apakah mereka justru tidak akan bermain game, lalu siapa yang mengawasi anak-anak itu. Ada pertanyaan sekaligus gugatan. Bagaimana dengan anak-anak di desa? Kenapa hanya anak-anak di kota, terutama anak-anak yang tinggal di sekitar gedung DPRD saja yang bisa mendapatkan koneksi gratis seperti itu? Kenapa tidak pasang internet gratis saja di setiap balai bajar agar anak-anak di desa juga bisa menikmati internet dengan gratis?
Haha. Niat baik memang punya tantangan, Pak Dewan, apalagi niat itu berasal dari institusi yang kental dengan nuansa politik. Satu pihak diberi sumbangan, pihak lain juga sebaiknya diberi hal yang sama. Jadi, usulan untuk memasang internet di setiap balai banjar, sekaligus membantu biaya langganannya, adalah usulan yang bagus. Sekali lagi, apakah hal itu akan membuat pendidikan di desa menjadi lebih bagus, itu urusan nanti. (*)



