
TABANAN, BALI EXPRESS – Pendapatan daerah Kabupaten Tabanan di 2021 anjlok total. Apalagi Pajak Hotel dan Restoran (PHR) yang menjadi kontributor terbesar dari sembilan sumber pajak daerah di Tabanan melorot miliaran rupiah.
Di triwulan pertama tahun ini saja, realisasinya baru sepuluh persen. Masih jauh dari target yang ditetapkan untuk triwulan pertama sebesar 25 persen. Kondisi ini mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan melalui Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) melakukan serangkaian optimalisasi di tengah koreksi anggaran besar-besaran akibat dampak pandemi Covid-19.
Salah satu programnya yang sedang jalan adalah penghapusan denda atas Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Program ini sudah jalan dan akan berakhir sampai 31 Desember 2021.
“Seperti pemutihan pajak kendaraan. Kami berlakukan hanya di tahun ini saja. Mudah-mudahan tahun depan pandeminya sudah berakhir,” kata Kepala Bakeuda Tabanan, Dewa Ayu Sri Budiarti, Kamis (6/5).
Selain untuk meningkatkan pendapatan daerah, pemutihan ini juga untuk mengejar piutang PBB-P2 di bawah tahun anggaran 2021. Katanya, dengan program ini, penghapusan denda PBB-P2 akan dilakukan secara otomatis. Tanpa harus melalui prosedur pengajuan terlebih dulu.
Dia menjelaskan, dari sisi aturan, ketika mengajukan pernghapusan denda, kan wajib pajak mesti mengajukan permohonan terlebih dulu. Misalnya pajak di 2018 dan 2019 tidak dibayarkan, itu kan wajib mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah.
“Panjanglah prosesnya. Tapi dengan kebijakan ini, begitu mereka membayar pajak di 2021 atas piutang misalnya pada 2018 sampai 2019 terhapus dia (dendanya). Dendanya saja ya. Kalau pokoknya tetap harus dibayarkan,” jelasnya.
Ditegaskan pula, denda yang terhapus dalam kebijakan ini meliputi piutang tahun-tahun sebelumnya. “Semua yang bersifat piutang dan melahirkan denda, ketika dibayar piutangnya, dendanya akan terhapus secara otomatis. Misalnya dari 2015, semua terhapus dendanya,” imbuhnya lagi.
Disinggung mengenai kondisi PHR yang selama ini jadi andalan Pemkab Tabanan, dia tidak memungkiri kondirinya ngedrop. Meskti tidak menyebut angka penurunan secara rinci, nilai penurunannya mencapai miliaran rupiah, sampai dengan triwulan pertama di tahun ini.
“Realisasinya baru sepuluh persen. Harusnya di triwulan pertama ini (target realisasinya) minimal 25 persen. Penurunan ini bukan karena tidak dibayarkan. Karena tamu yang memang tidak ada,” pungkasnya.



