
DENPASAR, BALI EXPRESS - Bendesa Adat di Bali akan lebih leluasa menggali potensi desa yang akan menjadi sumber pendapatan desa. Pasalnya, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Baga Utsaha Praduwenan Desa Adat (BUPDA) tengah digodok agar menjadi Perda. Sehingga masing-masing desa adat dapat mengembangkan potensi perekonomian berdasarkan Perda itu nantinya.
Bendesa Adat Mas, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, I Wayan Gede Arsania menjelaskan, pihaknya akan lebih gamblang mengembangkan sumber-sumber pendapatan desa adat kedepan. Terlebih dalam waktu dekat ini di Desa Adat Mas sendiri akan membuat pengelolaan sampah hingga pasar senggol yang akan dikelola oleh desa adat setempat.
"Dengan adanya Ranperda yang nantinya akan menjadi Perda BUPDA, tentu sangat membantu kami di desa adat. Sebab punya dasar, dan tahun ini di Desa Adat Mas akan kami bentuk BUPDA," jelasnya saat dikonfirmasi, Minggu (23/5).
Dalam kesempatan itu, Arsania juga menyampaikan di Desa Adat Mas sendiri yang dikelola dalam BUPDA terdiri dari Pasar Desa Mas, pasar senggol, warung desa, hingga pengelolaan sampah desa. Diungkapkannya, juga pengembangan yang lainnya berupa warung desa, serta kegiatan ekonomi masyarakat berupa usaha mikro kecil menengah (UMKM).
"Nanti yang ada dalam BUPDA mungkin salah satunya pasar desa. Selain itu, rencana kami membuat pasar senggol karena ingin ada pendapatan baru di desa adat. Ada juga yang lain, kita rencananya kembangkan kegiatan usaha mikro kecil menengah, warung desa. Selain itu, menjadi program kedepan ada pengolahan sampah," sambungnya.
Ditambahkannya, pengembangan potensi perekonomian yang ada orientasinya pendapatan desa adat secara jangka panjang. "Intinya orientasi keuntungan, kalau berjalan sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Itu yang ada di bawah BUPDA di Desa Mas," tegasnya.
Sementara saat ini kendala yang dihadapinya, Arsania mengaku hanya dari waktu saja. Lantaran masih memerlukan waktu mencari orang yang akan fokus di BUPDA tersebut, operasional, hingga kemampuan desa adat setempat membayar orang yang mengelolanya.
"Kendala waktu aja, mencari orang yang harus dibayar atas kemampuannya mengurus BUPDA di desa kan tidak mudah, itu kendalanya. Harus dipikirkan dengan matang," tandas Arsania.
Sementara Ketua Komisi IV DPRD Bali, I Gusti Putu Budiarta sebelumnya menjelaskan, rancangan Perda tersebut sebagai upaya dalam menguatkan desa adat. Sebab dengan adanya payung hukum yang jelas, nantinya desa adat akan dapat secara mandiri dalam pengelolaan di masing-masing desa. Rancangan Perda itu pun dilatarbelakangi dengan pemikiran sistem perekonomian adat Bali.



