
TABANAN, BALI EXPRESS - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Tabanan mulai dibarengi lagi dengan penerapan sanksi bagi orang atau badan usaha, yang tidak menerapkan protokol kesehatan (prokes).
Setidaknya enam orang dan empat badan usaha sudah kena sanksi. Saat terjaring razia yang dilakukan Tim Yustisi Pengendalian Covid-19 Tabanan, Minggu (4/7) malam.
"Semalam (Minggu malam) ada yang kena denda," kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Tabanan I Wayan Sarba, Senin (5/7), saat menjelaskan penerapan sanksi oleh tim yustisi selama berlakunya PPKM Darurat dari 3 sampai 20 Juli 2021.
Sanksi denda itu, sambungnya, terdiri dari enam orang yang kedapatan tidak mengenakan masker. Serta empat tempat usaha yang tidak menyediakan sarana penunjang penerapan protokol kesehatan (prokes).
"Lokasi operasi semalam tersebar. Empat tempat usaha yang tidak menyediakan sarana protokol kesehatan itu kami panggil. Sekaligus mengurus dendanya sesuai ketentuan Perbup," sebutnya.
Dia menambahkan, penerapan sanksi terkait upaya menangkal penyebaran Covid-19 ini akan dioptimalkan sebagai efek jera. Dan pengenaan sanksi ini terfokus pada dua hal saja. Penggunaan masker untuk perorangan. Serta ketersediaan sarana protokol kesehatan.
"Kalau lewat jam ya kami tutup. Karena yang kena sanksi itu yang tidak menggunakan masker dan tidak menyediakan sarana protokol kesehatan," tegasnya.
Di hari kedua operasi, tim yustisi bergerak di dua tempat. Seputaran Kecamatan Tabanan dan Kecamatan Kediri.
Selain mendapatkan enam orang tanpa masker dan empat tempat usaha yang tidak menyediakan sarana protokol kesehatan, tim yustisi yang melibatkan unsur Polres Tabanan, Kodim 1619/Tabanan, dan Dinas Perhubungan Tabanan itu, juga menerapkan pembinaan bagi 30 tempat usaha yang buka melewati jam yang ditentukan.
"Selama PPKM Darurat ini kita dari tim yustisi akan setiap hari lakukan patroli gabungan keliling untuk memantau langsung pelaksanaannya di lapangan," pungkasnya.



