Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Langgar Prokes, Calon Perbekel Bisa Didiskualifikasi

I
Langgar Prokes, Calon Perbekel Bisa Didiskualifikasi
Langgar Prokes, Calon Perbekel Bisa Didiskualifikasi

TABANAN, BALI EXPRESS - Pemilihan perbekel (Pilkel) di 22 desa di kabupaten Tabanan dipastikan tetap jalan pada tahun ini. Aturan pelaksanaannya bahkan sudah disepakati DPRD setempat untuk ditetapkan sebagai Perda perubahan yang ketiga kalinya.


Saat ini dasar hukum pelaksanaan Pilkel di 22 desa yang sedang difasilitasi di Pemerintah Provinsi Bali secara substansi mengatur soal ketentuan penerapan protokol kesehatan atau prokes. Sebagaimana ketentuan Permendagri 72 Tahun 2020.


Selain menekankan pelaksanaan prokes, perubahan ketiga Perda ini juga mengatur soal kepanitiaan dan sanksi bagi calon perbekel yang melanggar prokes. Bahkan, sanksi terberatnya dalam bentuk diskualifikasi.


Seperti diungkapkan Sekretaris Komisi I DPRD Tabanan I Gusti Nyoman Omardani. Kebetulan Sekretaris Pansus I yang sebelumnya membahas perda perubahan ketiga Pilkel selagi masih dalam rancangan.


"Substansi pertamanya dititikberatkan pada penerapan prokes dalam setiap tahapan pilkel," ujar Omardani, Selasa (13/7).


Kedua, sambungnya, ada pembentukan sub kepanitiaan di tingkat kecamatan. Dalam ketentuan sebelumnya, kepanitiaan hanya ada pada tingkat kabupaten dan desa.


"Sub kepanitiaan di kecamatan ini bertugas memonitor evaluasi pelaksanaan pemilihan itu sendiri. Mungkin dari sisi pengawasan prokesbdan hal-hal teknis pemilihan," jelasnya.


Ketiga, lanjut Omardani, konsekwensi dari pelanggaran terhadap prokes. Khususnya bagi calon perbekel yang melakukan pelanggaran tersebut. Konsekwensinya terberatnya adalah diskualifikasi sebagai peserta atau calon perbekel.


Kewenangan diskualifikasi ini ada pada tim di kabupaten yang keanggotaannya meliputi forum koordinasi pimpinan daerah (Forkompinda) dan timnya dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).


Sedangkan sub kepanitiaan di tingkat kecamatan terdiri dari Muspika yang terdiri dari Camat, Danramil, dan Kapolsek.


Mereka inilah yang nantinya memantau, memastikan, dan mengevaluasi penerapan prokes dalam setiap tahap Pilkel.


"Ini (sanksi) ada dalam materi aturan tersebut. Panitia di tingkat kabupaten yang bisa mendiskualifikasinya. Karena penyesuaian dengan Permendagri 72 ini kan intinya penerapan prokes," pungkasnya.


Secara terpisah, pihak DPMD Tabanan melalui Kepala Bidang Pemerintahan Desa, I Wayan Carma, memberikan keterangan serupa. Menurutnya, secara umum tata cara pelaksanaan Pilkel tahun ini tidak berbeda jauh dengan sebelumnya.


Hanya ada beberapa penekanan sebagaimana yang sama diungkapkan oleh Sekretaris Komisi I DPRD Tabanan. Mulai dari penerapan prokes dalam setiap tahapan Pilkel, subkepantiaan di tingkat kecamatan, sampai dengan sanksi bagi calon perbekel yang melanggar penerapan prokes.


"(Diskualifikasi) itu ada aturannya. Tetapi itu sanksi terakhirnya. Karena ada tahapannya juga. Pertama, teguran lisan. Kemudian teguran tertulis pertama dan kedua. Baru kemudian rekomendasi kepada tim kabupaten untuk melakukan diskualifikasi. SK (surat keputusannya) sudah dibuatkan," pungkasnya. 




Advertisement
Advertisement
Editor : I Komang Gede Doktrinaya

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer