Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

KPK Respons Aksi Minta Usut Proyek Formula E di DKI Jakarta

I
KPK Respons Aksi Minta Usut Proyek Formula E di DKI Jakarta
KPK Respons Aksi Minta Usut Proyek Formula E di DKI Jakarta

JAKARTA, BALI EXPRESS - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons terkait aksi massa di Gedung KPK, Jakarta, Senin (13/9) yang meminta pengadaan proyek Formula E di DKI Jakarta diusut.


"KPK mendorong agar penyampaian aspirasi berupa pengaduan dugaan tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui saluran pengaduan masyarakat KPK. Hal ini penting agar kami bisa segera memeriksa validitas dan kelengkapan informasi awal yang diadukan," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (15/9).


Selain itu, kata Ali, publik juga bisa memanfaatkan saluran daring pengaduan masyarakat KPK atau yang dikenal dengan 'KPK Whistleblower's System" (KWS) melalui https://kws.kpk.go.id.


"Pengaduan melalui saluran 'online' dapat memitigasi risiko keamanan terpaparnya identitas pelapor," ucap dia. Selain itu, pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3 yang masih berlaku di wilayah DKI Jakarta, penting juga bagi kita untuk bekerja sama mencegah terjadinya kerumunan massa.


Ali menegaskan KPK senantiasa mengapresiasi pihak-pihak yang terus gigih menyuarakan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.


"Upaya yang dilakukan KPK melalui integrasi fungsi pencegahan, penindakan, dan pendidikan antikorupsi butuh dukungan penuh dari semua pihak," kata Ali.


Sebelumnya, sebanyak 33 anggota DPRD DKI Jakarta dari PDI Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengajukan hak interpelasi atau hak memintai keterangan soal Formula E terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.


Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi termasuk salah satu dari seluruh anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan sebanyak 25 orang yang ikut menandatangani hak interpelasi tersebut dan delapan wakil rakyat dari Fraksi PSI.


Ia meminta Gubernur Anies untuk meninjau ulang proyek tersebut setelah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal Formula E dengan anggaran yang sudah dikucurkan hampir Rp 1 triliun.


Terkait hal tersebut, Anies menghormati hak interpelasi yang diajukan DPRD soal proyek Formula E. Menurut Anies, interpelasi merupakan hak anggota DPRD untuk merespon berbagai kebijakan yang dibuat Pemprov DKI Jakarta. (ant)




Advertisement
Advertisement
Editor : I Komang Gede Doktrinaya

Artikel Terkait

KPK Periksa Direktur Agung Sedayu, Dalami Aset Eks Pejabat Pajak Haniv

KPK Periksa Direktur Agung Sedayu, Dalami Aset Eks Pejabat Pajak Haniv

Direktur Marketing Agung Sedayu Group, Veronica Susilo Wardhani, diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dapat Hibah Lahan 20 Are dari KPK, Pemkab Tabanan Rencanakan Greenhouse

Dapat Hibah Lahan 20 Are dari KPK, Pemkab Tabanan Rencanakan Greenhouse

Hibah lahan seluas 2.000 meter persegi yang diterima Pemkab Tabanan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu, ternyata belum bisa langsung dimanfaatkan.

Rita Widyasari Diperiksa KPK Hari Ini, Aliran Uang Gratifikasi Tambang Batu Bara Didalami

Rita Widyasari Diperiksa KPK Hari Ini, Aliran Uang Gratifikasi Tambang Batu Bara Didalami

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rita Widyasari. KPK menjadwalkan pemeriksaan Rita sebagai sa

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer