Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Terkendala Dana, Usulan WBTB dan Penetapan Cagar Budaya Tertunda

I
Kabid Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Badung Ni Luh Putu Miarmi. Ist
Kabid Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Badung Ni Luh Putu Miarmi. Ist
MANGUPURA, BALI EXPRESS - Akibat terkendala anggaran, sejumlah kegiatan Pemkab Badung pun tersendat. Seperti di Dinas Kebudayaan saat ini, usulan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) dan penetapan pura sebagai cagar budaya harus tertunda. Kemdati demikian, saat ini Kabupaten Badung sudah memiliki 11 WBTB dan 19 Pura yang ditetapkan sebagai cagar budaya

Kabid Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Badung Ni Luh Putu Miarmi mengatakan, pengusulan WBTB harus tertunda lantaran terkendala anggaran. Kendala ini terjadi dalam melengkapi kajian. Namun sejatinya sudah ada calon-calon WBTB Yang sudah masuk dalam tahap inventarisasi atau Registrasi Nasional (Regnas).

“Untuk bisa sampai ke tahap pengusulan, harus ada tindaklanjutnya setelah Regnas, seperti dokumentasi dan kajian. Kami biasanya menggandeng akademisi perguruan tinggi dan BPNB (Balai Pelestarian Niai Budaya). Kami bentuk tim untuk mengkaji calon WBTB. Setelah itu diseminarkan, dan lanjut menjadi usulan WBTB,” ujar Miarmi, Selasa (24/5).

Menurutnya, hingga saat ini sudah ada 32 budaya yang tercatat masuk Regnas di Kemendikbud. Sebanyak 11 diantaranya sudah ditetapkan menjadi WBTB dalam kurun waktu 2016-2021, dan telah mendapatkan sertifikat Kekayaan Intelektual (KI) Komunal dari Kemenkumham. Meski tahun ini mengalami kemdala, Pemkab Badung berupaya akan mengusulkan kembali tahun depan dan tahun-tahun mendatang. .

“Ini merupakan program tahunan dari pusat. Dari tahun ke tahun, kami di Badung selalu mengusulkan. Cuma memang karena pandemi Covid-19 kemarin, anggaran mengalami refocusing. Sehingga tahun ini belum bisa mengusulkan. Namun di tahun-tahun berikutnya kami tetap akan mengusulkan,” ungkapnya.

Sementara terkait penetapan pura sebagai cagar budaya, Miarmi menyebutkan, tahun ini ada tiga pura yang masuk Regnas. Mulai dari Pura Luhur Pucak Entapsai Bon di Desa Adat Bon Kecamatan Petang, Pura Taman Beji Dedari, di Desa Adat Kapal Kecamatan Mengwi, dan Pura Dalem Bugbugan di Desa Adat Lukluk, Kecamatan Mengwi. Sayangnya setelah masuk ke dalam Regnas belum dapat ditetapkan sebagai cagar budaya.

“Untuk anggaran, kami hanya diberi anggaran untuk Regnas saja dan hanya tiga yang bisa kami usulkan. Sehingga untuk penetapan cagar budaya tahun ini tidak ada,” jelasnya.

Lebih lanjut pihaknya menambahkan, Regnas merupakan langkah pertama yang dilakukan menuju penetapan cagar budaya. Tahapanya adalah melalui  pengumpulan data oleh tim yang terdiri dari unsur Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB), BPNB, Balai Arkaeologi, dan sebagainya. Dari data yang didapat lalu diolah kemudian diteruskan ke Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) yang sudah ditetapkan oleh Bupati Badung.

“Kalau dianggap sudah lengkap lalu diseminarkan secara intern dari TACB, BPCB, BPNB, dan mengundang juga pangempon pura atau penanggung jawab benda yang diduga cagar budaya, dan tentunya tokoh maysarakat. Setelah lolos dari seminar, lalu kami buatkan SK untuk diajukan ke bupati. Barulah resmi menjadi cagar budaya peringkat kabupaten,” imbuhnya.

 

 

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

158 Budaya Bali Sudah Berstatus WBTB, Jadi Dasar Legitimasi agar Tak Diklaim Daerah Lain

158 Budaya Bali Sudah Berstatus WBTB, Jadi Dasar Legitimasi agar Tak Diklaim Daerah Lain

Sebanyak 158 karya budaya Bali telah tercatat sebagai Warisan Budaya Takbenda (WBTB) sejak 2013 hingga 2025

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer