Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Publik Bisa Akses Draf RKUHP

I
Penulis: I Putu Suyatra❯
ilustrasi (istimewa)
ilustrasi (istimewa)
Proses penyusunan RKUHP ternyata sama sekali tidak ada yang dirahasiakan kepada publik, pasalnya keterbukaan dan transparansi sudah sangat dibuka dengan lebar bahkan seluruh masyarakat bisamengaksesdraf RKUHP tersebut.

 

Salah satubuktikonkretdaridemokratisasi di Indonesia adalah bahwa segala draf mengenai rancangan aturan yang akandisahkanoleh Pemerintah bisalangsungdiakses secara luas oleh masyarakat. Tak hanya itu, bahkan mulai dari proses penyusunan awalnya sendiri, memang Pemerintah juga terus menggandeng seluruh masyarakat untuk terlibat aktifdanmemberikanmasukan.

 

Jikamasihterdapatmasyarakat yang hendakmengaksesdrafRancanganKitabUndang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), maka mereka bisa langsung berkunjung ke situs resmi dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Terkait hal tersebut, Anggota Komisi II DPR, Habiburokhmanmenyatakanbahwadraf RKUHP terbaru memang sudah diserahkan oleh Pemerintah kepada Komisi III DPR RI padasaatrapatkerjatanggal 7 Juni 2022 lalu. Kemudian oleh pihak DPR RI, draf tersebuttelah dibebaskan untuk dibuka atau diakses seluruh masyarakat denganmengunjungitautanberikutini: https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/371

 

Pihak Pemerintah sendirisebenernyajugatelahsecara luas menyebarkan draf RKUHP itu kepada masyarakat. Pria yang juga menjabat sebagai Wakil KetuaUmum (Waketum) PartaiGerindratersebut menjelaskan bahwa Komisi II DPR RI pernahmengirimkandraf RKUHP secara langsung kepada media massa termasuk juga pada sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Bahkan dirinya menekankan pada seluruh masyarakat untuk bisamemberikanmasukankepadamerekasebelumnantinyadraf itu akan dibahaspada masa sidang.

 

Karenaperaturaninihasilrancangan dari manusia, makatidakmenutupkemungkinanadaketidaksempurnaan, Habiburokhmanjugamengakubisasajaada ketidaksempurnaan di beberapa poin. Makadariitu, keterbukaandari Pemerintah yang sudah dilakukan seluas-luasnya ini diharapkan bisa memadukan antara bagaimanakeinginan masyarakatdenganpembuatkebijakan.

 

Lebihlanjut, Habiburokhmanmenjelaskan bahwa sejatinya RKUHP ini merupakan sebuah produk legislatif yang sifatnyasangatmendesakuntuksegera bisa disahkan lantaran di dalamnya banyak sekali mengandung prinsip pembaharuan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) versi sebelumnya yang bahkan belum pernah diganti sejak Indonesia merdeka dan merupakanprodukbuatanBelanda.

 

Tidakbisadipungkiribahwajamantelahbanyaksekali mengalami perubahan, maka jika terkait dengan produk hukumnya saja tidak mampumengikutiperkembanganjaman, makaakanmenyulitkansistemketatanegaraansuatuwilayahitu sendiri. SelainituHabiburokhmanmenilaibahwa KUHP lama ternyata memang sangat banyak menimbulkan multitafsir serta hukum pidananya sangatlah positif sehingga tentu banyakmengundangpermasalahankarenaadaperbedaankonteks yang berlaku di masyarakatsekarang.

 

Mengenaiketerbukaanaksesseluruhmasyarakat untuk bisa mengunjungi dan membaca bahkan memberikan masukan pada RKHUP tersebut, ternyatahalitumemangsudahmenjadikomitmen besar dari Ketua DPR RI, Puan Maharani untuk memberikan transparansi kepada seluruhmasyarakattanpaterkecuali.

 

Langkahtersebutbahkanjugamendapatkan banyak apresiasi dari beberapa pihak. Salah satunya datang dari Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara (UMN), Silvanus Alvin yang menyatakan bahwa langkah dari DPR untuk bergerak cepat dan membukatransparansimengenai RKUHP sangatpatutdiapresiasilantaranhaltersebut sama saja denganterusmenegakkanazasdemokrasi di Indonesia.

 

SejakawaldilantiksebagaiKetua DPR RI, Puan Maharani memiliki visi dan misi yang besar untukbisasetransparanmungkinmenunjukkansegala kinerja Pemerintah, utamanya pihak DPR RI kepada publik. Alvin menambahkan bahwa sebenarnya upaya transparansi yang dilakukan oleh DPR RI ini sendiri juga merupakan bentukdaricarapengintegrasianmerekakepadamasyarakat agar hasil kerja yang telah dilakukannya samasekalitidakkontrapoduktif.

 

Pria yang jugamenjadiseoranglulusan master dari University of Leicester tersebut menilai bahwa DPR RI di bawahPuan Maharani,memilikiketerbukaankepublikyang terusdijagakualitasnyalantaran Puan sendiri selalu menegaskan kepada seluruh jajarannya untuk menyampaikan kerja-kerja Dewan kepada masyarakat. Hal tersebutjugamenunjukkanbahwadirinyaadalahsosok pemimpin yang mampu menepati janjinya lantaran sejak awal dilantik sudah berkomitmen untuk menjaga terus kepercayaan rakyat dan juga menghasilkan kebijakan-kebijakanterbaikuntukrakyat.

 

Tidaktanggung-tanggung, bukancumamelakukanpengecekanpada draft RKUHP dan juga bisa memberikan masukan, namun masyarakat sendiri sangat terbuka untuk bisa mengikuti fitur ‘Rekam Jejak’ pada situs DPR RI tersebut untuk terus melakukan pemantauan mengenai bagaimana perkembangan pembahasan RKUHP. Komitmen keterbukaantersebutterusdigaungkandenganberusahamengikutiperkembanganjamanpadaiklim yang serba digital sepertisekarangini.

 

SeorangPengamatKomunikasiPolitikdari UI, Ari Junaedijugamemberikanapresiasi mengenai keterbukaan akses untuk masyarakat terkait draf RKUHP tersebut. Bahkan dirinya menegaskanbahwadenganadanyaketerbukaantersebut, maka sebenarnya DPR RI layak untuk mendapatkan predikat sebagai Badan Publik Informatif karenamemangsudahbenar-benatterbuktisecaranyatamemberikantransparansi.

 

Dapatditegaskanbahwamemangpublik sebenarnya mampu dengan sangat bebas untuk mengakses draf RKUHP. Bahkanbukanhanyasekedardrafsaja, melainkan mereka pun mampu memanfaatkan rekam jejak jika hendak melacak bagaimana perkembangan sejauh ini terkait RKUHP, termasuk juga mampu untuk memberikan pendapat atau masukan sehingga mampu langsung ditampung oleh Pemerintah.

 

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Advertisement
Advertisement
Editor : I Putu Suyatra

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer