Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

KUHP Tidak untuk Membungkam Demokrasi

I
Penulis: I Putu Suyatra❯
ilustrasi (istimewa)
ilustrasi (istimewa)
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, sempat dianggap sebagai regulasi yang mengganggu demokrasi. Hal tersebut tentu tidak benar karena bagaimanapun juga KUHP tidak memiliki tujuan untuk membungkam demokrasi yang merupakan landasan bagi pemerintahan di Indonesia.

Pendapat bahwa KUHP mengancam aspirasi dan kebebasan berpendapat adalah keliru.  Hal itu ditegaskan oleh pihak Kantor Staf Presiden (KSP) yang membantah bahwa anggapan KUHP disahkan untuk menjadi alat kekuasaan pemerintah saat ini guna membunuh demokrasi, merupakan hal yang tidak benar.

SigitPamungkasselaku Tenaga Ahi Utama Kantor Staf Presiden, mengatakan bahwa KUHP justru merupakan refleksi dari pengalaman dan harapan demokrasi ke depan.

Dalamkesempatankonferensi pers, Sigitmenuturkan, KUHP tidak akan membungkam demokrasi. Formulasi KUHP terkait kebebasan berpendapat merupakan refleksi dari pengalaman bangsa dalam berdemokrasi yang telah lalu sekaligus harapan keadaban berdemokrasi di masa depan.

MenurutSigit, kebebasanberpendapatsaat ini berada dalam situasi yang berbeda dari masa sebelumnya. Karena itu, proses pembaharuan dan pengesahan RKUHP dinilai sudah sesuai dengan aspirasi publik dan mekanisme demokratis yang ada.

Sigitmengatakandulukebebasanberpendapatmasihdibatasi dengan kontrol terhadap partai, masyarakat sipil dan media. Saat ini, pilar-pilar demokrasi tersebutdibebaskanuntukberaspirasi. Parlemen juga terbuka bagi masyarakat publik. Melalui mekanisme pemilu yang rutin, supremasi sipil juga terjamin. Jadi terlalu berlebihan pandangan apabila KUHP mematikan demokrasi.

KUHP yang baru disahkan ini akan berlaku secara efektif tiga tahun mendatang. Selama masa transisi ini, pemerintah akan terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada publik serta aparat penegak hukum tentang pasal-pasal yang telah ditetapkan dalam KUHP yang baru.

Sementara itu, dalam perspektif geopolitik, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Andi Widjajantomengingatkan bahwa pengesahan KUHP adalah bentuk penguatan otonomi strategis Indonesia.

Andi menjelaskan, keinginan Indonesia untuk mengadopsi paradigma hukum pidana modern yang meliputikeadilankorektif, keadilanrestoratif, sertakeadilanrehabilitatifharusmenjadiprioritasbarudalammembangunkolaborasidengan negara lain.

Kepentingan nasional tersebut bertujuan untuk menjaga iklim demokrasi dan dapat diterjemahkan menjadi sikap Indonesia dalam kerangka hubungan luar negeri. Dengan pengesahan KUHP, tentu saja kebutuhan Indonesia untuk menjaga sendi-sendi demokrasi di tengah merebaknya tren global tentang politik identitas, ujarankebencian, sertapoltikhoaksharusmenjadi rujukan utama dalam praktik diplomasi Indonesia.

Sementara itu, pembentukan KUHP yang baru sudah melalui proses panjang. Produk hukum ini merupakan hasil manifestasi dari aspirasi publik yang menyuarakan pentingnya KUHP yang sesuai dengan konteks Indonesia saat ini.

Karena itu sudah pasti, dalam proses pembentukan dan penyesuaian pasal-pasal KUHP tersebut selalu mengedepankan prinsip demokrasi dan juga kemanusiaan.

Apalagi proses pembentukan KUHP selama ini juga turut melibatkan kalangan akademisi yang kredibel, baik secara keilmuan maupun independensi.

Sehingga, adanya tuduhan yang mengatakan bahwa KUHP membahayakan demokrasi dan keselamatan masyarakat tentu saja tidak tepat. Justru di masa berlakunya UU yang ada sebelum adanya KUHP baru lebih berpotensi bertentangan dengan demokrasi dan keselamatan masyarakat tinggi.

Pada kesempatan berbeda, KepalaStafKepresidenanMoeldokomenegaskanbahwa KUHP yang baru saja disahkan bukanlah untuk kepentingan pemerintah saat ini, melainkan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat.

Hal tersebutdisampaikanMoeldokodalamkesempatanrapat koordinasi KUHP bersama kementerian/lembaga terkait di Jakarta.

Moeldokomengatakan, sebagaiproduk hukum, KUHP mendekonstruksi paradigma hukum pidana menuju keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Oleh karenanya, KUHP merupakan manifestasi dari reformasi hukum yang selama inidiarahkanPresiden Jokowi, terutamadalamhal penataan regulasi hukum pidana.

Dirinya menilai, meskipun memiliki tujuan dan dampak yang mulia, KUHP saat inimenjadi target mispersepsibahkanhoax, baik dari dalam maupun luar negeri, hal tersebut disebabkan karena belum adanya pemahaman yang jelas di masyarakat.

Oleh karena itu, selama tiga tahun masa transisi, pemerintah akan terus memberikan edukasi kepada masyarakat dan aparat penegak hukum untukmencegahmunculnyahoaks di ruangpublik dan mispersepsiterhadappasal-pasal KUHP.

Tentu amat sangat berlebihan jika ada yang berpandangan bahwa KUHP mematikan demokrasi.

KUHP yang baru disahkan tersebutakanmenjadi “tinggalan” Presiden Jokowi di mana UU tersebut akan berlaku secara efektif pada tiga tahun mendatang. Sehingga sangat tidak bisa dibenarkan jika KUHP yang baru bertujuanuntukmelindungi Jokowi yang pada 2024 akan turun dari kursi Presiden.

Selama masa transisi ini, pemerintah akan terus memberikan edukasi kepada publik aparat penegak hukum tentang pasal-pasal yang telah ditetapkan dalam KUHP yang baru.

KUHP akan berlaku pada tahun 2025. UU tersebut merupakan upaya pemerintah untuk membebaskan nuansa kolonial yang ada pada KUHP yang lama.

 

 

)*PenulisadlahkontributorRuang Baca Nusantara

Advertisement
Advertisement
Editor : I Putu Suyatra

Artikel Terkait

97 Praktisi HR Hotel se-Bali Siap Hadapi KUHP Baru, AMSIH HHRMA Bali Ingatkan Risiko Pidana bagi HR

97 Praktisi HR Hotel se-Bali Siap Hadapi KUHP Baru, AMSIH HHRMA Bali Ingatkan Risiko Pidana bagi HR

Sebanyak 97 praktisi Human Resources (HR) dari hotel dan resor di seluruh Bali mengikuti forum AMSIH Talk and Tea bertajuk "From Awareness to Compliance: UU No. 1 Tahun 2023" yang diselenggarakan AMSIH HHRMA Bali, Selas

Modal Rp100 Ribu Dapat Rp500 Ribu Uang Palsu, Pria Ini Keliling Bali Belanja Pakai Rupiah Palsu

Modal Rp100 Ribu Dapat Rp500 Ribu Uang Palsu, Pria Ini Keliling Bali Belanja Pakai Rupiah Palsu

Selain itu, penyidik juga menerapkan Pasal 375 ayat (2) KUHP yang mengatur tentang perbuatan mengedarkan atau membelanjakan mata uang yang diketahui palsu.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer