Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Urgensi Inisiatif Anti Korupsi

I
Muhammad Rofiq. Ist
Muhammad Rofiq. Ist
IKHTIAR mencegah dan memberantas korupsi di lembaga pemerintahan beraneka rupa. Instrumen, perangkat dan strategi yang digunakan dalam kerangka membangun birokrasi yang bersih dari praktik korupsi begitu beragam.

Strategi melalui inisiatif mandiri dari institusi tak kalah pentingnya.
Sebab, hal yang menjadi kunci penting keberhasilan upaya pemberantasan korupsi pada suatu unit utama/lembaga adalah inisiatif dari internal instansi itu sendiri.

Beberapa inisiatif seperti penegakan kode etik, pengawasan atas pengadaan barang dan jasa, serta transparansi dalam rekrutmen pegawai merupakan upaya yang mampu mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku instansi yang bertugas melakukan pencegahan korupsi, memiliki instrumen untuk mengukur serta menghargai upayaupaya tersebut.

Melalui instrumen penilaian yang disebut Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK), KPK berupaya untuk mendorong dan mengupayakan munculnya inisiatif dari unit utama/instansi dalam melakukan langkah nyata pemberantasan korupsi di lingkungan internalnya.

Hal terpenting dalam PIAK adalah indikator yang digunakan. Dasar penilaian dari PIAK adalah inisiatif, maka syarat penetapan indikator yang dinilai harus diyakini sebagai indikator yang implementasinya mampu mencegah upaya korupsi, dapat diaplikasikan ke semua unit utama yang terlibat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Untuk itu, tahapan diskusi terbatas atau Focussed Group Discussion (FGD) menjadi bagian terpenting dalam penentuan indikator serta kriteria penilaian PIAK ini. Hasil akhir dari PIAK adalah mengumumkan unit utama/lembaga yang memiliki nilai tertinggi dalam mengupayakan inisiatif anti korupsi di lembaganya.

PIAK menilai unit utama berdasarkan pendapat internal (self assessment). Penilaian PIAK dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif agar seluruh inovasi unit utama/instansi dapatterakomodir.
Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) adalah alat ukur untuk menilai kemajuan instansi publik dalam mengembangkan upaya pemberantasan korupsi di instansinya dengan menggabungkan penilaian indikator kuantitatif dan kualitatif.

PIAK mengukur apakah suatu instansi telah menerapkan sistem dan mekanisme yang efektif untuk mencegah dan mengurangi korupsi di lingkungannya. PIAK merupakan modifikasi dan pengembangan dari Anti Corruption Initiative Assessment (AIA) yang dibuat oleh lembaga antikorupsi Korea, Anti Corruption and the Civil Rights Commission (ACRC) sejak tahun 2002.

Berbeda dengan Survei Integritas (SI) yang memotret kualitas layanan yang diberikan instansi publik kepada pengguna layanan dari sisi integritas, PIAK menilai inisiatif dari lembaga tersebut untuk memperbaiki dirinya.

Pada SI penilaian didapat dari sisi pengguna layanan, sedangkan penilaian PIAK dari sisi instansi itu sendiri. Tahun ini merupakan penyelenggaraan PIAK yang ketiga bagi KPK. Dan, sebagai fungsi trigger mechanism dalam pemberantasan korupsi, KPK terus berupaya mendorong munculnya inisiatif instansi publik melakukan langkah nyata pemberantasan korupsi di lingkungan internalnya. (*)
*) Penulis merupakan Auditor Muda Itjen Kementerian Agama

 

Advertisement
Advertisement

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer