Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

KUHP Baru Mencerminkan Nilai-Nilai Luhur Bangsa

I
Penulis: I Putu Suyatra❯
Mendukung Pasal Penghinaan Presiden dalam RUU KUHP
Mendukung Pasal Penghinaan Presiden dalam RUU KUHP
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru secara resmi telah disahkan pemerintah dan DPR RI menjadi undang-udang (UU) pada 5 Desember 2022. Dengan disahkannya KUHP ini, Indonesia akhirnya memiliki peraturan hukum pidana yang bersifat generalis yang dirancang sendiri setelah dinyatakan merdeka sejak tahun 1945.

KUHP lama merupakan warisan dari zaman Hindia Belanda.  Seiring perkembangan teknologi, wawasan, kebudayaan/kebiasaan, dan tatanan masyarakat, KUHP lama tersebut dipandang sudah tidak relevan lagi, khususnya untuk semangat penegakan hukum pidana di Indonesia. Hal tersebut senada dengan apa yang dikatakan oleh Dekan FH USU, Dr. Mahmul Siregar, SH M.Hum yang mengatakan bahwa sudah sejak lama masyarakat kita mendambakan dasar atau konsep hukum nasional yang sesuai perkembangan bukan lagi warisan kolonial Belanda.

Dalam sebuah acara sosialisasi  yang diadakan oleh Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki) Sumatra Utara terkait Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, dijelaskan bahwa KUHP baru secara historis sudah harus ada sejak Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan. Aturan Peralihan Pasal II UUD 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945 menyebutkan bahwa hukum dan lembaga-lembaga peninggalan kolonial masih berlaku sepanjang belum dibentuk hukum dan lembaga baru.

Masih dalam acara sosialisasi yang diadakan di Kota Medan tersebut, dijelaskan bahwa KUHP baru yang menggusur KUHP warisan kolonial Belanda (Wetboek van StrafrechtvoorNederlandsch Indie) itu akan mengalami masa transisi 3 tahun dan berlaku efektif pada 2025. Adapun RUU KUHP yang disahkan menjelang akhir tahun 2022 ini sudah diinisiasi sejak 1958 dan sudah dibahas di DPR sejak 1963.

Produk hukum yang telah berlaku sejak zaman Pemerintah Hindia Belanda di tahun 1918 atau 104 tahun yang lalu ini dinilai perlu diperbaharui untuk memenuhi tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan nasional akan hukum yang berkeadilan korektif, berkeadilan restoratif, dan berkeadilan rehabilitatif.

Tahun 2019, Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama dengan Komisi III DPR-RI merampungkan pembahasan KUHP baru menjadi undang-undang. Terjadi penolakan baik dari mahasiswa, akademisi, praktisi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Mereka menentang penetapan dan pengesahan KUHP baru.

Pengesahan KUHP baru merupakan langkah yang komprehensif karena KUHP baru akan dilandaskan berdasarkan nilai-nilai dan budaya yang ada di Indonesia. Untuk itu, Guru besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Prof. Dr. Pujiyono, SH. M.Hum., menjelaskan urgensi dari penyusunan KUHP agar sesuai dengan nilai-nilai yang melekat pada NKRI. Hal tersebut dijelaskankannya dalam acara sosialisasi KUHP baru yang diadakan oleh Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) Sumatra utara tersebut.

 

Dalam cara sosialisasi tersebut,Guru Besar FH Universitas Diponegoro, Prof. Dr. Pujiyono SH M.Hum, yang hadir sebagai narasumber mengatakan bahwa beberapa aspek yang menjadi dasar KUHP baru atau nasional adalah pada KUHP warisan kolonial belum adanya pemisahan aspek individu dan klaster; belum berorientasi pada orang atau aliran modern; tidak ada bab kesalahan atau pertanggungjawaban pidana; korban belum mendapat tempat atau berorientasi hanya pada pelaku; serta denda atau alternatif sanksi sangat sedikit atau sangat ringan karena bernilai pada masa kolonial.

Prof. Pujiyono juga menjelaskan bahwa pengesahan KUHP baru merupakan misi agar KUHP yang ada segera digantikan, adalah misi dekolonisasi yaitu melepaskan konsep ide yang tercermin KUHP yang diwarnai ide kolonialisasi. Lalu ide sinkronisasi, modernisasi, dan juga aktualisasi sistem nilai kita. Hukum pidana kita harus dibuat sesuai dengan perkembangan global dan ilmu pengetahuan, sehingga bersifat lebih elastis.

Masih dalam acara sosialisasi tersebut, Prof Pujiyono menjelaskan bahwa dalam konsep KUHP yang baru korban memiliki posisi yang strategis dimana korbanmendapatkan ruang lebih didalam menentukan proses penyelesaiannya.Prof Pujiyono juga menjelaskan bahwa oriensiKUHP Baru terletak pada perlindungan anak, korban dan pelaku.

Penulis sangat setuju dengan pernyataan Prof Pujiyono tersebut, bahwa KUHP baru merupakan cerminan dari nilai-nilai luhur yang ada di Indonesia. Pengesahan KUHP baru buatan bangsa ini menjadi angin segar bagi bangsa Indonesia karena dengan adanya KUHP baru menjadi harapan di tengah ketidakpastian penegak hukum yang ada di Indonesia.

Bahkan beberapa ahli hukum pidana menyebutkan KUHP baru merupakan sebuah keniscayaan dan harus segera disahkan agar proses penegakan hukum pidana di Indonesia semakin berkeadilan dan sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat saat ini.

KUHP baru ini merupakan langkah nyata reformasi hukum pidana Indonesia. KUHP yang disahkan akan menyempurnakan tata regulasi hukum pidana Indonesia yang dicapai melalui konsolidasi ketentuan pidana dalam berbagai undang-undang sektoral dan mencegah disparitas pidana antara satu ketentuan dengan ketentuan lainnya.

KUHP yang baru tentunya memberikan angin segar bagi penegakan hukum pidana di Indonesia. Karena penyusunan KUHP baru merupakan diskursus yang panjang untuk bisa menjadi KUHP Nasional.  Oleh karena itu, penulis setuju dengan pernyataan dari Ketua Mahupiki Sumatera Utara, Dr. RizkanZulyadi yang mengatakan bahwa KUHP baru merupakan produk hukum anak bangsa yang memberikan dampak positif bagi bagi penegakan hukum pidana di Indonesia.

 

Masih dalam acara sosialisasi KUHP di Medan tersebut, Prof Marcus mengatakan bahwa Undang-undang pidana pada hakekatnya bersifat selalu mengurangi kebebasan seseorang, oleh karena itu potensi perbedaan pendapat atas suatu rumusan delik dalam KUHP baru adalah hal yang wajar dan perlu diselaraskan dengan sosialisasi.

Guru Besar Hukum Pidana UGM itu juga mengatakan, reaksi yang muncul dalam pengesahan KUHP baru pasti muncul dan hal ini merupakan sesuatu yang terbilang wajar. Secara prinsip, walau belum sempurna, Prof. Marcus menyambut baik kehadiran KUHP yang baru ini. Ia mengapresiasi, usaha menyeimbangkan kepentingan umum dan individu, hak asasi dan kewajiban asasi, korban dan pelaku tindak pidana dan lain-lain. Di dalam pidana memiliki tujuan, tujuannya adalah untuk melakukan perlindungan atau pembinaan individu. Pidana juga untuk memberikan perlindungan kepentingan umum atau masyarakat. Ternyata pidana itu merupakan perlindungan terhadap perbuatan jahat, karena orang yang melakukan perbuatan jahat akan dijatuhi pidana.

Prof. marcus juga berpendapat bahwa ada banyak keungguhan KUHP Nasional jika dibandingkan dengan WvS. Perubahan yang paling mendasar sebetulnya terletak di Buku I, karena ada perubahan paradigma tentang pidana. Ternyata pidana itu adalah alat untuk mencapai tujuan, sehingga semua akan merubah konteks peradilan pidana. Dengan adanya KUHP baru, maka merubah paradigma pidana dalam Buku  yang semula sifatnya retributive. Namun demikian kita tidak langsung menghilangkannya untuk pidana-pidana tertentu, karena masih ada hukuman mati hingga penjara seumur hidup. KUHP lama lebih menekankan pada jenis pidana yang bersifat perampasan hak kemerdekaan, namun dalam KUHP Nasional diberi kemungkinan apabila hakim menjatuhi pidana selama 5 atau 3 tahun, maka dia bisa memilih untuk tidak menjalani pidana yang sifatnya merampas kemerdekaan seperti denda hingga kerja sosial.

Terkait konteks perlindungan, KUHP baru mengatur atau membatasi kesewenang-wenangan penguasa dan warga masyarakat main hakim sendiri. Salah satu contohnya adalah mengenai kohabitasi, ada masyarakat yang meyakini kohabitasi dilarang, namun ada kelompok masyarakat tertentu yang masih melakukan. Kemudian ada juga di kelompok masyarakat lain yang melakukan main hakim sendiri dengan penggerebekan. Ketika itu ditentukan sebagai delik aduan, dibatasi siapa yang berhak mengajukan aduan, itu menjadi jalan tengah.

Upaya pembuatan KUHP baru bukanlah pekerjaan yang mudah karena bertahun-tahun proses persiapan perubahannya berlangsung dengan dialektika hukum yang tidak mudah. Namun, ternyata pada era kepemimpinan Presiden Jokowi, bangsa Indonesia bisa juga menyelesaikannya. Untuk merumuskannya dilakukan penggodokan yang banyak, pandangan terhadap kritik juga didengar dan dihormati sepanjang pandangan kritis tersebut dilakukan dengan objektif, konstruktif, konstitusional serta dilandasi kepentingan bersama.

Penulis juga mendapatkan sesuatu yang menarik dari narasumber lain yang merupakan akademisi Universitas Indonesia, Dr. SurastiniFitriasih, SH., MH. Ia mengatakan bahwa KUHP baru buatan bangsa merupakan pekerjaan proses dialektika hukum yang panjang dan tidak mudah, meski begitu KUHP baru buatan bangs ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur hukum pidana yang sesuai nilai-nilai Indonesia.

Dalam sosialisasi tersebut, Surastini mengatakan bahwa perjalanan pembentukan KUHP baru nasional memang cukup panjang. Berbagai masukan sudah diupayakan untuk dipertimbangkan. Meskipun belum sempurna, kita sudah membutuhkan KUHP buatan bangsa sendiri yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia.

Kesimpulan yang dapat penulis ambil dari acara kegiatan sosialisasi KUHP Baru tersebut diantaranya KUHP yang baru disahkan merupakan produk nasional yang telah dibahas sejak lama. Bahkan, KUHP pembahasan KUHP juga sudah banyak melibatkan banyak pakar dan praktisi hukum tanah air. Dengan demikian, sudah sepatutnya kita sebagai bangsa Indonesia bangga dan mengapresiasi KUHP baru dengan memahami substansi aturan hukum tersebut.

 

)* Penulis Merupakan Pegiat Lembaga Hukum Bhinneka

Advertisement

Photo
Photo

Photo
Photo

Advertisement
Editor : I Putu Suyatra

Artikel Terkait

97 Praktisi HR Hotel se-Bali Siap Hadapi KUHP Baru, AMSIH HHRMA Bali Ingatkan Risiko Pidana bagi HR

97 Praktisi HR Hotel se-Bali Siap Hadapi KUHP Baru, AMSIH HHRMA Bali Ingatkan Risiko Pidana bagi HR

Sebanyak 97 praktisi Human Resources (HR) dari hotel dan resor di seluruh Bali mengikuti forum AMSIH Talk and Tea bertajuk "From Awareness to Compliance: UU No. 1 Tahun 2023" yang diselenggarakan AMSIH HHRMA Bali, Selas

Modal Rp100 Ribu Dapat Rp500 Ribu Uang Palsu, Pria Ini Keliling Bali Belanja Pakai Rupiah Palsu

Modal Rp100 Ribu Dapat Rp500 Ribu Uang Palsu, Pria Ini Keliling Bali Belanja Pakai Rupiah Palsu

Selain itu, penyidik juga menerapkan Pasal 375 ayat (2) KUHP yang mengatur tentang perbuatan mengedarkan atau membelanjakan mata uang yang diketahui palsu.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer