Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Mahkamah Konstitusi (MK) akan segera menggelar sidang dalam rangka pengucapan putusan gugatan uji materi pada Pasal 168 Undang-Undang (UU) Pemilihan Umum (Pemilu) mengenai sistem pemilu proporsional terbuka. Gelaran sidang tersebut dilangsungkan pada hari Kamis, 15 Juni 2023 mendatang.
Terkait adanya sidang pengucapan putusan sistem Pemilu, Juru Bicara (Jubir) MK, Fajar Laksono menyatakan bahwa jadwal sidang telah dikirimkan kepada beberapa pihak seperti Pemerintah Republik Indonesia (RI), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dan juga pada pihak terkait lainnya dalam gugatan itu.
Diketahui bahwa soal gugatan sistem Pemilihan Umum yang merupakan perkara 114, sidang pengucapan putusannya akan dilakukan pukul 09:30 Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB) di Ruang Sidang Gedung MK.
Kuasa Hukum DPR di Mahkamah Konstitusi, Habibu rokhman mengaku bahwa pihaknya akan menghadiri sidang pembacaan putusan uji materi tersebut, yang mana nantinya akan sangat berpengaruh karena mengatur bagaimana penerapan sistem Pemilu, apakah masih menggunakan proporsional terbuka, yakni pencoblosan secara langsung dilakukan oleh masyarakat kepada nama calon legislatif (caleg) yang mereka dukung, ataukah menggunakan proporsional tertutup.
Jika misalnya pihak MK ternyata mengabulkan gugatan itu, maka ke depannya, Indonesia akan menerapkan sistem Pemilihan Umum yang berubah, yakni dengan secara proporsional tertutup, yang mana masyarakat hanya akan mencoblos partai politik (parpol) saja, untuk kemudian pihak partai yang akan menentukan kader terbaik mereka duduk di kursi parlemen.
Tentunya, kedua penerapan sistem Pemilu itu, entah menggunakan proporsional terbuka ataupun proporsional tertutup, sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dan pastinya pihak Mahkamah Konstitusi serta pemerintah RI akan memutuskan apa yang terbaik bagi keberlangsungan bangsa ini di masa mendatang.
Sementara itu, Juru Bicara Partai Aceh (PA), Nurzahri menyatakan bahwa polemik mengenai sistem Pemilu ke depannya, sebenarnya merupakan sikap yang sama saja hendak mengintervensi putusan MK.
Maka dari itu, hendaknya jangan sampai ada sebuah polemik yang terus lahir dan berkelanjutan di masyarakat, apalagi jika polemik tersebut kemudian justru malah ditambahi dengan banyaknya isu dengan berita bohong atau hoaks yang justru sangat menyesatkan masyarakat.
Terlebih, ketika polemik terjadi, maka sudah barang tentu masyarakat juga akan menjadi terpecah belah dan sangatlah mengancam rasa kesatuan dan persatuan di Tanah Air. Untuk itu, apapun keputusan yang akan dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam sidang tersebut, hendaknya jangan sampai diintervensi oleh pihak mana pun.
Bagaimana tidak, pasalnya sudah jelas bahwa secara aturan dalam perundang-undangan, partai politik (parpol) tidak diperkenankan memiliki sikap demikian, yakni terus mengintervensi pihak MK, apapun alasannya. Karena Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang independen dan tidak memihak partai politik tertentu.
Jika ada pihak dari parpol yang kurang berkenan dengan hasil putusan MK, mereka tidak perlu menjadikan isu dan polemik terlalu luas di masyarakat karena semua ada aturannya, yakni mengajukan gugatan.
Jika memang terdapat pihak yang masih keberatan dan menyatakan menolak putusan MK, tentu harus melalui jalur hukum dan diselesaikan lewat jalur hukum. Karena memang itu semua bukanlah ranah politik, melainkan sudah menjadi ranah hukum, sehingga sudah tidak perlu lagi mengadakan pertemuan sikap penolakan atau apapun itu.
Tentu, hendaknya seluruh pihak, mulai dari partai politik ataupun setiap elemen masyarakat mendukung penuh bagaimana independensi dari MK dan memiliki ketegasan untuk tidak terlalu mengintervensi apapun yang nantinya akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi serta menerima apapun keputusan dari MK, entah itu masih menerapkan sistem pemilu proporsional terbuka ataupun tertutup.
Dengan adanya dukungan penuh dan juga seluruh pihak menghormati putusan MK, berarti masyarakat juga turut andil dalam mendukung bagaimana independensi yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga putusan yang dihasilkan pun terbebas dari intervensi pihak manapun dan mampu secara objektif demi kebaikan bangsa ke depannya.
)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



