alexametrics
26.5 C
Denpasar
Wednesday, May 18, 2022

Oleh: Alfisyah Dianasari*

Pemerintah Siapkan Strategi Selenggarakan KTT G20 di Masa Pandemi Covid-19

Pemerintah terus menyiapkan skenario pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di masa pandemi Covid-19, salah satunya dengan sistem bubble. Dengan adanya strategi tersebut, maka diharapkan pelaksanaan KTT G20 dapat berjalan lancar dan aman dari penularan virus Corona.
Pandemi Covid-19 di Indonesia kembali menunjukkan gejolak, ruang isolasi di rumah sakit kembali terisi, kasus terkonfirmasi dengan gejala ringan sedang juga mulai ditemukan, sehingga pembatasan kegiatan masyarakat juga diberlakukan demi meredam penularan. Meski demikian Pemerintah tetap menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.
Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan RI telah memberikan kepastian bahwa pemerintah Indonesia siap menggelar KTT G20 di tengah puncak gelombang Covid-19 varian Omicron. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi pembicara utama pada acara Finance Track KTT G20 yang dihadiri oleh Gubernur Bank Rakyat China.
Bendahara negara tersebut ingin menyampaikan, pemerintah bersama stakeholders terkait telah mempunyai sejumlah strategi untuk menyukseskan pergelaran KTT G20. Antara lain menerapkan protokol kesehatan secara ketat di seluruh rangkaian perhelatan ajang bergengsi tersebut.
Menurut Sri Mulyani, protokol kesehatan saat ini masih menjadi senjata ampuh untuk mengurangi risiko tertular Covid-19. Untuk itu, dirinya menekankan kerja sama dari seluruh pihak dalam menerapkan protokol kesehatan yang berlaku. Apalagi Covid-19 masih menjadi peristiwa terpenting bagi dunia yang berdampak besar bagi sosial, ekonomi dan khususnya di sisi keuangan.
Sri Mulyani mengatakan investasi terutama diarahkan kepada kebutuhan untuk memperkuat surveilans dan deteksi, laboratorium kesehatan publik, penguatan SDM, sistem kesehatan dan juga prioritas lainnya. Investasi juga penting untuk mendukung riset dan pengembangan.
Meski demikian, dirinya tidak menampik bahwa kapasitas pendanaan untuk kesiapsiagaan pandemi di seluruh negara saat ini berbeda-heda. Karena itu, pemimpin negara-negara G20 juga telah membentuk gugus tugas yang dikoordinasi oleh WHO (World Health Organization) untuk kesiapsiagaan pandemi ini. Melalui gugus tugas ini akan dibentuk fasilitas untuk pembiayaan.
Dalam analisis awal gugus tugas menemukan bahwa mekanisme pendanaan untuk kesiapsiagaan pandemi saat ini masih belum memadai. Karena itu pendanaan yang ada harus diprioritaskan bagi negara-negara yang memang memerlukan kebutuhan dasar untuk memperkuat sistem kesehatannya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan ini merupakan kali pertama Indonesia menjadi Presidensi G20, sejak forum ini dibentuk pada 1999 yang lalu. Sehingga, Indonesia menjadi negara kelima di benua Asia yang dipercaya untuk menjadi tuan rumah dalam pertemuan akbar tersebut.
Dia memperkirakan penyelenggaraan Presidensi G20 tersebut akan melahirkan sederet dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Adapun beberapa manfaat langsung yang dapat dicapai jika pertemuan dilaksanakan secara fisik adalah peningkatan konsumsi domestik hingga Rp 1,7 triliun, penambahan PDB nasional hingga Rp 7,4 triliun, pelibatan UMKM dan penyerapan tenaga kerja sekitar 33 ribu di berbagai sektor.
Adapun Indonesia secara resmi memegang presidensi G20 selama setahun yang berlaku mulai 1 Desember 2021 hingga KTT G20 pada November 2022 mendatang. Dengan sekitar 150 pertemuan selama setahun penuh, secara agregat Pemerintah memperkirakan manfaat ekonomi yang mungkin timbul dari pelaksanaan rangkaian kegiatan Presidensi G20 Indonesia dapat mencapai 1,5 sampai 2 kali lebih besar dari pelaksanaan IMF-WBG Annual Meetings 2018 di Bali.
Selain itu, Presidensi G20 juga memberikan momentum bagi Indonesia untuk menampilkan keberhasilan reformasi struktural di tengah pandemi. Antara lain Undang-undang Cipta Kerja hingga Sovereign Wealth Fund (SWF) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Hal ini diyakini dapat meningkatkan kepercayaan Investor Global pada Indonesia dan membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional.
Airlangga juga mengatakan bahwa pemerintah akan menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19 saat KTT G20 berlangsung. Menurutnya, akan ada perwakilan 21 negara yang akan hadir secara fisik, 14 negara akan hadir virtual dan 3 negara hadir secara hybrid. Airlangga mengatakan, selama pelaksanaan KTT G20 akan ada protokol yang diterapkan yakni dengan konsep bubble. Artinya, peserta KTT akan menjalani karantina, tes swab dan pemantauan.
Penerapan konsep bubble ini dilakukan di lokasi hotel yang menjadi tempat pertemuan. Kemudian menggunakan aplikasi pedulilindungi dan seluruh peserta dites antigen setiap hari.
KTT G20 merupakan hajat besar bagi Indonesia, penyelenggaraan di tengah pandemi covid-19 ini tentu saja membutuhkan strategi agar acara dapat berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Depok


Pemerintah terus menyiapkan skenario pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di masa pandemi Covid-19, salah satunya dengan sistem bubble. Dengan adanya strategi tersebut, maka diharapkan pelaksanaan KTT G20 dapat berjalan lancar dan aman dari penularan virus Corona.
Pandemi Covid-19 di Indonesia kembali menunjukkan gejolak, ruang isolasi di rumah sakit kembali terisi, kasus terkonfirmasi dengan gejala ringan sedang juga mulai ditemukan, sehingga pembatasan kegiatan masyarakat juga diberlakukan demi meredam penularan. Meski demikian Pemerintah tetap menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.
Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan RI telah memberikan kepastian bahwa pemerintah Indonesia siap menggelar KTT G20 di tengah puncak gelombang Covid-19 varian Omicron. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi pembicara utama pada acara Finance Track KTT G20 yang dihadiri oleh Gubernur Bank Rakyat China.
Bendahara negara tersebut ingin menyampaikan, pemerintah bersama stakeholders terkait telah mempunyai sejumlah strategi untuk menyukseskan pergelaran KTT G20. Antara lain menerapkan protokol kesehatan secara ketat di seluruh rangkaian perhelatan ajang bergengsi tersebut.
Menurut Sri Mulyani, protokol kesehatan saat ini masih menjadi senjata ampuh untuk mengurangi risiko tertular Covid-19. Untuk itu, dirinya menekankan kerja sama dari seluruh pihak dalam menerapkan protokol kesehatan yang berlaku. Apalagi Covid-19 masih menjadi peristiwa terpenting bagi dunia yang berdampak besar bagi sosial, ekonomi dan khususnya di sisi keuangan.
Sri Mulyani mengatakan investasi terutama diarahkan kepada kebutuhan untuk memperkuat surveilans dan deteksi, laboratorium kesehatan publik, penguatan SDM, sistem kesehatan dan juga prioritas lainnya. Investasi juga penting untuk mendukung riset dan pengembangan.
Meski demikian, dirinya tidak menampik bahwa kapasitas pendanaan untuk kesiapsiagaan pandemi di seluruh negara saat ini berbeda-heda. Karena itu, pemimpin negara-negara G20 juga telah membentuk gugus tugas yang dikoordinasi oleh WHO (World Health Organization) untuk kesiapsiagaan pandemi ini. Melalui gugus tugas ini akan dibentuk fasilitas untuk pembiayaan.
Dalam analisis awal gugus tugas menemukan bahwa mekanisme pendanaan untuk kesiapsiagaan pandemi saat ini masih belum memadai. Karena itu pendanaan yang ada harus diprioritaskan bagi negara-negara yang memang memerlukan kebutuhan dasar untuk memperkuat sistem kesehatannya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan ini merupakan kali pertama Indonesia menjadi Presidensi G20, sejak forum ini dibentuk pada 1999 yang lalu. Sehingga, Indonesia menjadi negara kelima di benua Asia yang dipercaya untuk menjadi tuan rumah dalam pertemuan akbar tersebut.
Dia memperkirakan penyelenggaraan Presidensi G20 tersebut akan melahirkan sederet dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Adapun beberapa manfaat langsung yang dapat dicapai jika pertemuan dilaksanakan secara fisik adalah peningkatan konsumsi domestik hingga Rp 1,7 triliun, penambahan PDB nasional hingga Rp 7,4 triliun, pelibatan UMKM dan penyerapan tenaga kerja sekitar 33 ribu di berbagai sektor.
Adapun Indonesia secara resmi memegang presidensi G20 selama setahun yang berlaku mulai 1 Desember 2021 hingga KTT G20 pada November 2022 mendatang. Dengan sekitar 150 pertemuan selama setahun penuh, secara agregat Pemerintah memperkirakan manfaat ekonomi yang mungkin timbul dari pelaksanaan rangkaian kegiatan Presidensi G20 Indonesia dapat mencapai 1,5 sampai 2 kali lebih besar dari pelaksanaan IMF-WBG Annual Meetings 2018 di Bali.
Selain itu, Presidensi G20 juga memberikan momentum bagi Indonesia untuk menampilkan keberhasilan reformasi struktural di tengah pandemi. Antara lain Undang-undang Cipta Kerja hingga Sovereign Wealth Fund (SWF) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Hal ini diyakini dapat meningkatkan kepercayaan Investor Global pada Indonesia dan membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional.
Airlangga juga mengatakan bahwa pemerintah akan menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19 saat KTT G20 berlangsung. Menurutnya, akan ada perwakilan 21 negara yang akan hadir secara fisik, 14 negara akan hadir virtual dan 3 negara hadir secara hybrid. Airlangga mengatakan, selama pelaksanaan KTT G20 akan ada protokol yang diterapkan yakni dengan konsep bubble. Artinya, peserta KTT akan menjalani karantina, tes swab dan pemantauan.
Penerapan konsep bubble ini dilakukan di lokasi hotel yang menjadi tempat pertemuan. Kemudian menggunakan aplikasi pedulilindungi dan seluruh peserta dites antigen setiap hari.
KTT G20 merupakan hajat besar bagi Indonesia, penyelenggaraan di tengah pandemi covid-19 ini tentu saja membutuhkan strategi agar acara dapat berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Depok


Most Read

Artikel Terbaru

/