
Dalam mengikuti dinamika sosial dan politik di Indonesia, peran masyarakat sipil dalam menangkal ideologi radikal, seperti khilafah, semakin penting. Salah satu fokus utama adalah eks Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), yang secara terang-terangan memperjuangkan Khilafah di Indonesia.
Meskipun HTI telah dilarang sejak 2017, kekhawatiran akan potensi bekas anggota dan pendukungnya untuk terus menyebarkan ideologi radikal tetap relevan.
HTI adalah organisasi dilarang dengan agenda lintas negara yang telah lama berusaha mewujudkan Khilafah di Indonesia. Mereka menentang demokrasi dan nilai-nilai Indonesia dengan menyematkan label kapitalisme, sekularisme, dan liberalisme. Bagi HTI, Khilafah bukan sekadar keinginan, melainkan kewajiban.
Baru-baru ini, ada laporan tentang acara peringatan Isra Miraj dengan tema 'Metamorfoshow' yang diadakan oleh HTI di Taman Mini Indonesia Indah pada 17 Februari 2024. Kehadiran HTI dalam acara tersebut menunjukkan pentingnya waspada terhadap upaya-upaya menyamar dari organisasi keagamaan atau masyarakat untuk mempengaruhi opini publik dan menguatkan propaganda Khilafah.
Muhamad Syauqillah, seorang akademisi dari Universitas Indonesia, menekankan pentingnya kewaspadaan pemerintah terhadap upaya-upaya menyamar dari HTI setelah Pemilu 2024. Meskipun HTI telah dibubarkan, sel-sel mereka masih aktif.
Ia menyoroti kemunculan kembali HTI di tengah transisi kepemimpinan tahun 2024, dan menyatakan bahwa gerakan Khilafah ini harus menjadi perhatian serius pemerintah. Trend penurunan angka kejahatan terorisme tidak boleh mengaburkan fokus kita, karena radikalisme tetap mengancam ideologi Pancasila dan NKRI.
Syauqillah juga menyoroti dampak media sosial yang bebas, yang membuat warga rentan terpapar agitasi dan propaganda radikal.
Ia menekankan bahwa perempuan dan anak muda, terutama generasi milenial dan Gen-Z, rawan direkrut oleh kelompok terorisme radikal. Mohammad Iqbal Ahnaf, seorang akademisi dari CRCS Universitas Gadjah Mada, mengingatkan bahwa pemerintah dan masyarakat harus tetap waspada terhadap narasi-narasi yang mempromosikan Khilafah.
Ia menegaskan bahwa ancaman dari ideologi transnasional tersebut tetap ada. Gagasan Khilafah sering dianggap sebagai solusi, dan hal ini menarik bagi sebagian masyarakat, meskipun tidak semua mendukung kepemimpinan Khilafah.
Untuk melawan penyebaran ideologi yang bertentangan dengan demokrasi dan keberagaman, diperlukan kerja sama antara pemerintah, LSM, institusi pendidikan, agama, dan masyarakat. Melalui kerjasama ini, dapat diciptakan langkah-langkah preventif dan interventif yang efektif untuk mengatasi ancaman radikalisme.
Salah satu langkah adalah memperkuat peran institusi pendidikan dalam mendidik tentang toleransi dan nilai-nilai demokrasi. Kurikulum inklusif dan pembelajaran interaktif dapat mencegah sikap intoleransi dan radikalisme.
Peran agama juga penting dalam mengatasi penyebaran ideologi Khilafah, dengan pendeta dan tokoh agama yang memiliki tanggung jawab untuk mendidik tentang perdamaian dan menghormati perbedaan.
LSM dan organisasi masyarakat sipil juga harus memperjuangkan penegakan hukum terhadap aktivitas radikal. Dengan pemantauan yang cermat, informasi yang akurat dapat disebarkan untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya Khilafah. Pemerintah juga harus menggalakkan program deradikalisasi untuk merehabilitasi eks anggota HTI dan individu lain yang terpapar radikalisme.
Pendekatan ini harus holistik, mencakup aspek-aspek psikologis, sosial, dan ekonomi. Pencegahan dan penanggulangan radikalisme harus menjadi prioritas utama. Dengan meningkatkan kesadaran akan bahaya ideologi radikal dan memperkuat kerjasama antarlembaga dan antarindividu, kita dapat melindungi bangsa ini.
Sebagai warga negara, mari kita bersatu menolak ekstremisme dan memperkuat nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan keberagaman. Kita semua bertanggung jawab membangun Indonesia damai, stabil, dan berdaulat, serta melindungi generasi mendatang dari pengaruh paham radikal.
Bersama, kita bisa menghadapi tantangan ini dan mencapai masa depan yang lebih baik untuk bangsa dan negara kita.
Oleh : Shenna Aprilya Zahra (kontributor Ruang Baca Nusantara)
