Angka Kemiskinan Turun di Era Prabowo, Bukti Nyata Keberhasilan Program Pemerintah

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2025, jumlah penduduk miskin turun menjadi 23,85 juta jiwa atau 8,47 persen dari total populasi. Dibandingkan September 2024, ada penurunan sebesar 210 ribu jiwa. Ini menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam mengurangi kemiskinan secara nyata, bukan sekadar wacana.

Strategi Terukur: Data Akurat dan Penyaluran Bantuan yang Tepat Sasaran

Presiden Prabowo mengawal langsung strategi nasional pengentasan kemiskinan. Salah satu langkah awal yang diambil adalah penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Validasi data dilakukan langsung ke lapangan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) untuk memastikan bantuan sosial (bansos) tepat sasaran.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa bantuan seperti PKH, sembako, dan PBI kini difokuskan untuk kelompok miskin dan sangat miskin (desil 1–2). Sebanyak 1,9 juta penerima bansos dialihkan dari kelompok ekonomi menengah ke bawah. Selain itu, 8,2 juta penerima PBI dengan NIK tidak aktif juga telah diganti agar lebih efisien.

Dampak Konkret: Lebih Banyak Keluarga Miskin Terima Bantuan

Pada triwulan pertama 2025, lebih dari 15 juta keluarga miskin (desil 1–4) menerima bantuan. Jumlah ini meningkat menjadi 16 juta keluarga pada triwulan berikutnya. Efisiensi sistem distribusi terlihat dari kenaikan penerima ganda bansos hingga 31,8 persen.

Kemensos juga memperkuat pengawasan bansos melalui kerja sama dengan PPATK dan Bank Indonesia. Tujuannya adalah mencegah penyalahgunaan bansos oleh penerima fiktif, terduga pelaku kriminal, dan penerima lama yang tidak lagi memenuhi syarat.

Program Penebalan Bansos dan Ketahanan Sosial

Untuk meringankan dampak fluktuasi harga pangan, pemerintah meluncurkan program penebalan bansos pada Juni–Juli 2025 bagi 18,3 juta keluarga, masing-masing senilai Rp 400.000. Bantuan beras tambahan juga disalurkan, menegaskan komitmen negara dalam melindungi daya beli masyarakat kecil.

Namun, bantuan saja tidak cukup. Pemerintah juga menguatkan program pemberdayaan masyarakat sebagai solusi jangka panjang. Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyebut bahwa strategi ini bukan hanya menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga menciptakan masyarakat mandiri.

Menuju Kemiskinan Ekstrem Nol Persen Tahun 2026

Pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem 0 persen pada 2026, sejalan dengan Inpres Nomor 8 Tahun 2025. Cak Imin memimpin koordinasi lintas kementerian untuk menerapkan model pemberdayaan ekonomi lokal yang menyasar lapisan masyarakat paling rentan.

Deputi Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, menyebut tren penurunan ini sudah berlangsung sejak 2023 dan mencerminkan tata kelola perlindungan sosial yang konsisten. Namun, ia juga mengingatkan bahwa ketimpangan desa–kota masih menjadi tantangan utama yang harus diatasi.

Indonesia Tunjukkan Resiliensi Sosial Pascapandemi

Di saat banyak negara masih kesulitan mengatasi krisis pascapandemi, Indonesia justru menunjukkan resiliensi sosial dan ekonomi. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, strategi pengentasan kemiskinan dijalankan dengan pendekatan berbasis data, efisiensi birokrasi, dan perlindungan sosial berkeadilan.

Keberhasilan ini menjadi langkah awal menuju Indonesia yang lebih mandiri, adil, dan sejahtera, di mana setiap warga memiliki akses yang lebih merata terhadap bantuan dan peluang ekonomi. ***

Oleh: Zaki Walad (Penulis adalah Kontributor Lingkar Khatulistiwa Institute)