BALIEXPRESS.ID- Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak cukup dinyatakan melalui semboyan, upacara, ataupun ungkapan nasionalisme. Kesetiaan sejati menuntut keberanian menjaga konstitusi, menghormati hak warga negara, dan memastikan bahwa setiap kewenangan dijalankan untuk kepentingan bangsa, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Di tengah perkembangan teknologi komunikasi dan meningkatnya kebutuhan negara terhadap sistem keamanan informasi, Indonesia menghadapi tantangan yang semakin kompleks.
Kemampuan mengakses informasi secara cepat memang menjadi kebutuhan strategis. Namun, ketika kewenangan tersebut tidak disertai pengawasan yang memadai, teknologi yang semestinya melindungi masyarakat berpotensi menjadi sarana pelanggaran hukum.
Persoalan inilah yang kembali mengemuka setelah Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengumumkan penetapan tiga personel kepolisian berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya.
Pengumuman yang disampaikan Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Polisi Asep Safrudin di Jakarta, Selasa (3/11/2026), menjadi perhatian karena dugaan perbuatan tersebut tidak hanya menyangkut keamanan komunikasi kepala negara, tetapi juga pejabat pemerintahan, tokoh politik, insan pers, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan kalangan pengusaha.
Menurut keterangan penyidik, perkara tersebut mencakup dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik.
Ketiga tersangka telah menjalani penahanan di Rumah Tahanan Mabes Polri untuk kepentingan penyidikan.
Peristiwa ini mengingatkan kita pada salah satu pelajaran penting dalam sejarah demokrasi dunia, yakni skandal Watergate di Amerika Serikat. Meskipun memiliki latar belakang dan kedudukan hukum yang berbeda, kedua peristiwa tersebut membuka ruang perenungan mengenai batas kekuasaan, integritas institusi, serta tanggung jawab negara dalam melindungi masyarakat.
Belajar dari Watergate, Memperkuat Demokrasi Indonesia
Pada 17 Juni 1972, lima orang ditangkap setelah membobol kantor pusat Partai Demokrat di kompleks Watergate, Washington DC. Peristiwa yang semula terlihat sebagai tindak pidana pembobolan berkembang menjadi skandal politik besar setelah penyelidikan menemukan hubungan dengan lingkungan kampanye pemilihan kembali Presiden Richard Nixon.