
BALIEXPRESS.ID – Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga daya beli pekerja sekaligus mempertimbangkan kemampuan dunia usaha. Kebijakan pengupahan yang berbasis kondisi ekonomi daerah dipandang dapat mempertemukan kebutuhan kesejahteraan buruh dan keberlanjutan lapangan kerja.
Manajer Riset Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA), Badiul Hadi, menyatakan bahwa UMP 2027 perlu mengalami kenaikan agar penghasilan pekerja semakin mendekati kebutuhan hidup layak (KHL).
Penetapan besarannya menyesuaikan perhitungan yang memperhatikan kondisi perekonomian masing-masing daerah.
“Tetapi besarannya harus mempertimbangkan kondisi ekonomi, inflasi, produktivitas, serta keberlanjutan usaha dan penciptaan lapangan kerja di setiap daerah secara terukur,” ujar Badiul.
Menurutnya, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan memberikan dasar penghitungan upah minimum melalui pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.
Badiul juga mengemukakan pentingnya pendekatan yang berbeda antardaerah. Wilayah dengan kesenjangan besar antara upah minimum dan KHL membutuhkan perhatian tersendiri dibandingkan daerah yang tingkat upahnya telah mendekati kebutuhan hidup layak.
“Sementara daerah dengan upah mendekati KHL mempertimbangkan produktivitas dan kemampuan dunia usaha,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa pemerataan kesejahteraan tidak selalu berarti menerapkan persentase kenaikan yang sama di seluruh wilayah.
“Pemerintah perlu memastikan formula transparan, berbasis data, melibatkan pekerja dan pengusaha, serta meningkatkan daya beli secara berkelanjutan,” imbuh Badiul.
