alexametrics
29.8 C
Denpasar
Sunday, May 29, 2022

Usul Gubernur Koster Diterima, Bali Tanpa Karantina, Terapkan VOA

DENPASAR, BALI EXPRESS – Usulan Gubernur Bali Wayan Koster direspon cepat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang menindaklanjuti dengan melaksanakan Rapat Koordinasi, Jumat (4/3).

Rapat yang dilakukan  pukul 18.00 Wita itu dihadiri Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumad, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly.

Hadir pula dari Kementerian Luar Negeri, Ketua Satgas Covid-19/Kepala BNPB, Koordinator dan Anggota Tim Pakar Satgas Covid-19, Gubernur Bali, Kapolda Bali, Panglima Kodam IX/Udayana, dan Komponen Pariwisata.

Setelah mendengarkan pendapat dan dukungan para peserta rapat terkait uji coba penerapan kebijakan baru bagi Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN), termasuk usulan Gubernur Bali, Rapat Koordinasi memutuskan beberapa poin.

Pertama, pemberlakuan kebijakan tanpa karantina bagi PPLN mulai berlaku 7 Maret 2022, hanya berlaku melalui pintu masuk Bali, dengan perjalanan udara dan laut.

Pemberlakuan pelayanan Visa On Arrival (VOA) bagi PPLN yang datang dari 23 negara. Terdiri dari  Australia, Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Belanda, Prancis, Qatar, Jepang, Korea Selatan, Kanada, Italia, Selandia Baru, Turki, Uni Emirat Arab, Malaysia, Thailand, Singapura, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, dan Filipina.

Selanjutnya, persyaratan kesehatan bagi PPLN, sudah vaksinasi lengkap/booster. Negatif tes Swab PCR sebelum keberangkatan, memiliki bukti lunas booking hotel minimum 4 hari di Bali, mengikuti tes Swab PCR pada saat kedatangan.

Apabila hasil tes negatif, PPLN diizinkan melakukan kunjungan ke semua destinasi wisata di seluruh Bali. Sebaliknya, apabila hasil tes positif, PPLN diwajibkan mengikuti isolasi di hotel,  khusus bagi PPLN yang positif, lanjut usia, dan memiliki komorbid, langsung dirawat di Rumah Sakit. Kemudian pada hari ke-3, PPLN berkewajiban mengikuti tes Swab PCR, dan apabila hasil tesnya negatif, pada hari ke-4 diizinkan melakukan perjalanan ke luar Bali.

“PPLN tetap harus memiliki asuransi kesehatan yang menjamin Covid-19 sesuai ketentuan. Dan pencabutan kewajiban adanya sponsor/penjamin untuk permintaan e-Visa Wisata,” papar Gubernur Koster.

Sesuai arahan Bapak Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Gubernur Bali berkomitmen melakukan percepatan vaksin booster, dengan target minimum 30 persen. Diupayakan sudah tercapai tanggal 7 Maret 2022. Meningkatkan pencapaian vaksinasi termasuk vaksin booster untuk warga lanjut usia.

Memastikan ketersediaan kamar perawatan biasa dan perawatan ICU yang memadai di Rumah Sakit. Bagi masyarakat lanjut usia yang hasil tes Swab PCR-nya positif dan memiliki komorbid, wajib langsung mengikuti perawatan di Rumah Sakit. Pengetatan protokol kesehatan dan penggunaan aplikasi PeduliLindungi di berbagai tempat. Meningkatkan kesiapan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai bagi kedatangan PPLN agar tidak terjadi penumpukan.

Menindaklanjuti keputusan Rapat Koordinasi ini, Gubernur Bali menginstruksikan kepada Walikota/Bupati se-Bali untuk segera melaksanakan percepatan vaksinasi booster.  “Mulai tanggal 5 Maret 2022 untuk mencapai target minimum 30 persen paling lambat dalam 7 hari. Vaksinasi booster dapat dilaksanakan setelah 3 bulan pelaksanaan vaksinasi ke-2, tidak perlu menunggu batas waktu 6 bulan,” tegasnya.

Percepatan vaksinasi booster dilaksanakan berbasis banjar dan berbasis komunitas. Kepada Pangdam IX/Udayana dan Kapolda Bali beserta jajaran agar berperan aktif dan memfasilitasi percepatan vaksinasi booster sampai ke tingkat Desa. “Kepada komponen pariwisata dan komunitas lainnya agar berperan aktif dan memfasilitasi pelaksanaan vaksinasi booster,” kata Gubernur Koster.

Kepada Perbekel, Lurah, Bandesa Adat bersama Babinsa dan Babinkamtibmas serta para tokoh masyarakat agar melakukan mobilisasi warga untuk mengikuti vaksinasi booster. Untuk meningkatkan partisipasi warga, vaksinasi booster agar dijadikan persyaratan bagi warga untuk mendapatkan pelayanan di Desa, Kelurahan, dan Desa Adat.

“Dinas Kesehatan Provinsi Bali/Kota/Kabupaten bersama seluruh Puskesmas agar melakukan manajemen percepatan vaksinasi booster secara sistematis, masif, terukur, dan terjadwal untuk mencapai target minimum 30% di semua Kota/Kabupaten se-Bali.

Pemerintah Provinsi Bali bertanggung jawab dalam memenuhi ketersediaan vaksin dan tenaga kesehatan. Serta mengimbau semua komponen masyarakat Bali agar ikut bergotong royong menyukseskan percepatan vaksinasi booster.

“Pencapaian dan terlaksananya komitmen ini merupakan titik penentu momentum pemulihan pariwisata dan perekonomian Bali. Astungkara apa yang menjadi harapan besar masyarakat Bali dan doa seluruh Krama Bali, semoga pemulihan pariwisata dan perekonomian Bali segera terwujud, labda karya sidaning don,” imbuhnya.


DENPASAR, BALI EXPRESS – Usulan Gubernur Bali Wayan Koster direspon cepat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang menindaklanjuti dengan melaksanakan Rapat Koordinasi, Jumat (4/3).

Rapat yang dilakukan  pukul 18.00 Wita itu dihadiri Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumad, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly.

Hadir pula dari Kementerian Luar Negeri, Ketua Satgas Covid-19/Kepala BNPB, Koordinator dan Anggota Tim Pakar Satgas Covid-19, Gubernur Bali, Kapolda Bali, Panglima Kodam IX/Udayana, dan Komponen Pariwisata.

Setelah mendengarkan pendapat dan dukungan para peserta rapat terkait uji coba penerapan kebijakan baru bagi Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN), termasuk usulan Gubernur Bali, Rapat Koordinasi memutuskan beberapa poin.

Pertama, pemberlakuan kebijakan tanpa karantina bagi PPLN mulai berlaku 7 Maret 2022, hanya berlaku melalui pintu masuk Bali, dengan perjalanan udara dan laut.

Pemberlakuan pelayanan Visa On Arrival (VOA) bagi PPLN yang datang dari 23 negara. Terdiri dari  Australia, Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Belanda, Prancis, Qatar, Jepang, Korea Selatan, Kanada, Italia, Selandia Baru, Turki, Uni Emirat Arab, Malaysia, Thailand, Singapura, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, dan Filipina.

Selanjutnya, persyaratan kesehatan bagi PPLN, sudah vaksinasi lengkap/booster. Negatif tes Swab PCR sebelum keberangkatan, memiliki bukti lunas booking hotel minimum 4 hari di Bali, mengikuti tes Swab PCR pada saat kedatangan.

Apabila hasil tes negatif, PPLN diizinkan melakukan kunjungan ke semua destinasi wisata di seluruh Bali. Sebaliknya, apabila hasil tes positif, PPLN diwajibkan mengikuti isolasi di hotel,  khusus bagi PPLN yang positif, lanjut usia, dan memiliki komorbid, langsung dirawat di Rumah Sakit. Kemudian pada hari ke-3, PPLN berkewajiban mengikuti tes Swab PCR, dan apabila hasil tesnya negatif, pada hari ke-4 diizinkan melakukan perjalanan ke luar Bali.

“PPLN tetap harus memiliki asuransi kesehatan yang menjamin Covid-19 sesuai ketentuan. Dan pencabutan kewajiban adanya sponsor/penjamin untuk permintaan e-Visa Wisata,” papar Gubernur Koster.

Sesuai arahan Bapak Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Gubernur Bali berkomitmen melakukan percepatan vaksin booster, dengan target minimum 30 persen. Diupayakan sudah tercapai tanggal 7 Maret 2022. Meningkatkan pencapaian vaksinasi termasuk vaksin booster untuk warga lanjut usia.

Memastikan ketersediaan kamar perawatan biasa dan perawatan ICU yang memadai di Rumah Sakit. Bagi masyarakat lanjut usia yang hasil tes Swab PCR-nya positif dan memiliki komorbid, wajib langsung mengikuti perawatan di Rumah Sakit. Pengetatan protokol kesehatan dan penggunaan aplikasi PeduliLindungi di berbagai tempat. Meningkatkan kesiapan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai bagi kedatangan PPLN agar tidak terjadi penumpukan.

Menindaklanjuti keputusan Rapat Koordinasi ini, Gubernur Bali menginstruksikan kepada Walikota/Bupati se-Bali untuk segera melaksanakan percepatan vaksinasi booster.  “Mulai tanggal 5 Maret 2022 untuk mencapai target minimum 30 persen paling lambat dalam 7 hari. Vaksinasi booster dapat dilaksanakan setelah 3 bulan pelaksanaan vaksinasi ke-2, tidak perlu menunggu batas waktu 6 bulan,” tegasnya.

Percepatan vaksinasi booster dilaksanakan berbasis banjar dan berbasis komunitas. Kepada Pangdam IX/Udayana dan Kapolda Bali beserta jajaran agar berperan aktif dan memfasilitasi percepatan vaksinasi booster sampai ke tingkat Desa. “Kepada komponen pariwisata dan komunitas lainnya agar berperan aktif dan memfasilitasi pelaksanaan vaksinasi booster,” kata Gubernur Koster.

Kepada Perbekel, Lurah, Bandesa Adat bersama Babinsa dan Babinkamtibmas serta para tokoh masyarakat agar melakukan mobilisasi warga untuk mengikuti vaksinasi booster. Untuk meningkatkan partisipasi warga, vaksinasi booster agar dijadikan persyaratan bagi warga untuk mendapatkan pelayanan di Desa, Kelurahan, dan Desa Adat.

“Dinas Kesehatan Provinsi Bali/Kota/Kabupaten bersama seluruh Puskesmas agar melakukan manajemen percepatan vaksinasi booster secara sistematis, masif, terukur, dan terjadwal untuk mencapai target minimum 30% di semua Kota/Kabupaten se-Bali.

Pemerintah Provinsi Bali bertanggung jawab dalam memenuhi ketersediaan vaksin dan tenaga kesehatan. Serta mengimbau semua komponen masyarakat Bali agar ikut bergotong royong menyukseskan percepatan vaksinasi booster.

“Pencapaian dan terlaksananya komitmen ini merupakan titik penentu momentum pemulihan pariwisata dan perekonomian Bali. Astungkara apa yang menjadi harapan besar masyarakat Bali dan doa seluruh Krama Bali, semoga pemulihan pariwisata dan perekonomian Bali segera terwujud, labda karya sidaning don,” imbuhnya.


Most Read

Artikel Terbaru

/