alexametrics
26.8 C
Denpasar
Thursday, May 26, 2022

Terkait Musibah KMP Yunicee, DPRD Bali Temukan Ada Kelonggaran

DENPASAR, BALI EXPRESS – Komisi III DPRD Provinsi Bali meninjau tenggelamnya KMP Yunicee yang terjadi di perairan Selat Bali dekat Pelabuhan Gilimanuk. Sidak yang dilakukan Kamis (1/7) lalu, ditemukan ada kelonggaran pengawasan. 

Hal itu diungkapkan Ketua Komisi III DPRD Bali, Anak Agung Ngurah Adhi Ardhana, saat dikonfirmasi, Senin (5/7). Ia menyampaikan bahwa pihaknya menemukan jika antara jumlah manifes penumpang dan kru kapal tidak sesuai dengan laporan masyarakat. 

Terlebih, hingga kini belum bisa dipastikan jumlah para penumpang dan kru kapal. “Komisi III DPRD Bali melaksanakan kunjungan ke Pelabuhan Gilimanuk, sehubungan adanya musibah KMP Yunicee. Kami hadir di sana didampingi otoritas pelabuhan, Polair, TNI AL, Kepolisian dan Basarnas, belum bisa memastikan jumlah penumpang dan kru, terlihat dari jumlah manifes dan kru yang tercatat tidak sesuai dengan laporan masyarakat yang tertimpa musibah,” paparnya. 

Dalam kesempatan itu,  pihaknya mendorong agar pihak Pelabuhan Ketapang membuka akses informasi terkait tragedi tersebut demi kemanusiaan. Sebab masyarakat, terutama para keluarga korban dari KMP Yunicee, membutuhkan kepastian dan kejelasan mengenai jumlah dan keberadaan korban yang selama ini masih simpang siur.

Gung Adhi mengatakan, adanya kurangnya pengawasan dalam tata kelola lalu-lintas manusia di Ketapang-Gilimanuk. Salah satunya adalah kebocoran tiket. 

“Kami mendorong segala informasi dari Pelabuhan Ketapang agar lebih terbuka demi kemanusiaan. Kebocoran tiket dan lain-lain adalah rahasia umum kesampingkan dulu,”  tegasnya. 

Meski demikian, pihaknya turut menyampaikan dukacita dan belasungkawa kepada korban kapal KMP Yunice. Ia juga mengatakan semestinya pelaksana pelabuhan di Bali menjadi bagian koordinasi dari Pemprov Bali. Sebab, selama ini menjadi tanggung jawab Ditjen Perhubungan darat Kemenhub RI.

“Selama ini sangat sulit Pemprov Bali melakukan pengawasan, sehingga pelabuhan-pelabuhan di Bali berpotensi melakukan kesewenangan mengingat pengawasan yang longgar. Kami di DPRD Bali maupun Pemprov Bali hanya memiliki pola penyampaian aspirasi koordinasi kepada pelaksana daerah,” imbuhnya. 

Musibah tenggelamnya KMP Yunicee yang terjadi Selasa (29/6) malam, berdasarkan data sementara, 51 orang selamat, 9 orang meninggal, belasan orang belum ditemukan.


DENPASAR, BALI EXPRESS – Komisi III DPRD Provinsi Bali meninjau tenggelamnya KMP Yunicee yang terjadi di perairan Selat Bali dekat Pelabuhan Gilimanuk. Sidak yang dilakukan Kamis (1/7) lalu, ditemukan ada kelonggaran pengawasan. 

Hal itu diungkapkan Ketua Komisi III DPRD Bali, Anak Agung Ngurah Adhi Ardhana, saat dikonfirmasi, Senin (5/7). Ia menyampaikan bahwa pihaknya menemukan jika antara jumlah manifes penumpang dan kru kapal tidak sesuai dengan laporan masyarakat. 

Terlebih, hingga kini belum bisa dipastikan jumlah para penumpang dan kru kapal. “Komisi III DPRD Bali melaksanakan kunjungan ke Pelabuhan Gilimanuk, sehubungan adanya musibah KMP Yunicee. Kami hadir di sana didampingi otoritas pelabuhan, Polair, TNI AL, Kepolisian dan Basarnas, belum bisa memastikan jumlah penumpang dan kru, terlihat dari jumlah manifes dan kru yang tercatat tidak sesuai dengan laporan masyarakat yang tertimpa musibah,” paparnya. 

Dalam kesempatan itu,  pihaknya mendorong agar pihak Pelabuhan Ketapang membuka akses informasi terkait tragedi tersebut demi kemanusiaan. Sebab masyarakat, terutama para keluarga korban dari KMP Yunicee, membutuhkan kepastian dan kejelasan mengenai jumlah dan keberadaan korban yang selama ini masih simpang siur.

Gung Adhi mengatakan, adanya kurangnya pengawasan dalam tata kelola lalu-lintas manusia di Ketapang-Gilimanuk. Salah satunya adalah kebocoran tiket. 

“Kami mendorong segala informasi dari Pelabuhan Ketapang agar lebih terbuka demi kemanusiaan. Kebocoran tiket dan lain-lain adalah rahasia umum kesampingkan dulu,”  tegasnya. 

Meski demikian, pihaknya turut menyampaikan dukacita dan belasungkawa kepada korban kapal KMP Yunice. Ia juga mengatakan semestinya pelaksana pelabuhan di Bali menjadi bagian koordinasi dari Pemprov Bali. Sebab, selama ini menjadi tanggung jawab Ditjen Perhubungan darat Kemenhub RI.

“Selama ini sangat sulit Pemprov Bali melakukan pengawasan, sehingga pelabuhan-pelabuhan di Bali berpotensi melakukan kesewenangan mengingat pengawasan yang longgar. Kami di DPRD Bali maupun Pemprov Bali hanya memiliki pola penyampaian aspirasi koordinasi kepada pelaksana daerah,” imbuhnya. 

Musibah tenggelamnya KMP Yunicee yang terjadi Selasa (29/6) malam, berdasarkan data sementara, 51 orang selamat, 9 orang meninggal, belasan orang belum ditemukan.


Most Read

Artikel Terbaru

/