alexametrics
26.5 C
Denpasar
Sunday, August 14, 2022

MKD Sosialisasi TNKB, DPRD Bali Sampaikan Keluhan

DENPASAR, BALI EXPRESS – Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat (MKD) melakukan sosialisasi tentang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) bagi pimpinan dan anggota DPR RI, di ruang Rapat Gabungan DPRD Bali, Selasa (5/7).

Kehadiran MKD DPR RI dikomandani Wakil Ketua MKD DPR RI Andi Rio Indris Pandjalangi. Mereka diterima Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Bali Ketut Suryadi Boping, didampingi Ketua Komisi III DPRD Bali Anak Agung Ngurah Adhi Ardhana.

Menurut Andi Rio, mengacu pada aturan UU MD3, mulai dari tingkat pimpinan tinggi di DPR RI, pimpinan kelengkapan dewan dan anggota dewan diberikan TNKB khusus diisi lengkap dengan logo DPR RI.

Politisi Partai Golkar ini mengatakan, bagi pimpinan tinggi di DPR mendapat nomor kendaraan 1 digit, dan nomor belakang disesuaikan dengan fraksi masing-masing dan diurut sesuai perolehan suara pada pemilu lalu.

Baca Juga :  Lama Karantina, Laporan PMI Dipungli Masuk Karantina Perlu Dievaluasi

Bagi pimpinan alat kelengkapan dewan terdiri dari dua digit nomor TNKB dan nomor masing-masing fraksi. “Bagi anggota biasa, terdiri dari tiga digit nomor TNKB dan nomor fraksi di bagian belakang,”ujarnya.

Alasan pemberian plat nomor khusus bagi anggota DPR RI ini, bukan untuk gaya-gayaan bagi anggota. Tapi dikarenakan mobilitas anggota sangat tinggi, seperti kegiatan turun ke konstituen pada kegiatan reses dan kegiatan perjalanan dinas lainnya yang juga memerlukan pengawalan khusus dari kepolisian.

Sementara Ketua BK DPRD Bali Ketut Suryadi menyampaikan, mendukung apa yang dipaparkan MKD DPR RI. Apalagi sudah diatur UU untuk kelancaran tugas anggota DPR.

Sementara di DPRD Bali terkait pelanggaran-pelanggaran terhadap tata tertib di dewan yang dilakukan anggota, BK selama ini lebih banyak melakukan komunikasi dan koordinasi, sehingga belum pernah ada sanksi yang dikeluarkan.

Baca Juga :  Kematian Trio Usai Jalani Vaksinasi Covid-19 Diinvestigasi Komnas KIPI

“Kami lebih banyak koordinasi dan kumunikasikan, sehingga sampai saat ini BK belum ada mengeluarkan sanksi,”ujarnya.

Sementara Ketua Komisi III DPRD Bali AA Ngurah Adhi Ardhana menyampaikan, anggota DPR RI memiliki tugas tanggung jawabnya besar dan hak-hak yang didapatnya juga sama. Sayangnya, tidak demikian dengan anggota DPRD Bali dan DPRD kabupaten dan kota di Bali yang selama ini keberadaan lembaga ini dibawah Kementrian Dalam Negeri.

 






Reporter: Putu Agus Adegrantika

DENPASAR, BALI EXPRESS – Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat (MKD) melakukan sosialisasi tentang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) bagi pimpinan dan anggota DPR RI, di ruang Rapat Gabungan DPRD Bali, Selasa (5/7).

Kehadiran MKD DPR RI dikomandani Wakil Ketua MKD DPR RI Andi Rio Indris Pandjalangi. Mereka diterima Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Bali Ketut Suryadi Boping, didampingi Ketua Komisi III DPRD Bali Anak Agung Ngurah Adhi Ardhana.

Menurut Andi Rio, mengacu pada aturan UU MD3, mulai dari tingkat pimpinan tinggi di DPR RI, pimpinan kelengkapan dewan dan anggota dewan diberikan TNKB khusus diisi lengkap dengan logo DPR RI.

Politisi Partai Golkar ini mengatakan, bagi pimpinan tinggi di DPR mendapat nomor kendaraan 1 digit, dan nomor belakang disesuaikan dengan fraksi masing-masing dan diurut sesuai perolehan suara pada pemilu lalu.

Baca Juga :  Leicester Bungkam Liverpool yang Tampil Mandul

Bagi pimpinan alat kelengkapan dewan terdiri dari dua digit nomor TNKB dan nomor masing-masing fraksi. “Bagi anggota biasa, terdiri dari tiga digit nomor TNKB dan nomor fraksi di bagian belakang,”ujarnya.

Alasan pemberian plat nomor khusus bagi anggota DPR RI ini, bukan untuk gaya-gayaan bagi anggota. Tapi dikarenakan mobilitas anggota sangat tinggi, seperti kegiatan turun ke konstituen pada kegiatan reses dan kegiatan perjalanan dinas lainnya yang juga memerlukan pengawalan khusus dari kepolisian.

Sementara Ketua BK DPRD Bali Ketut Suryadi menyampaikan, mendukung apa yang dipaparkan MKD DPR RI. Apalagi sudah diatur UU untuk kelancaran tugas anggota DPR.

Sementara di DPRD Bali terkait pelanggaran-pelanggaran terhadap tata tertib di dewan yang dilakukan anggota, BK selama ini lebih banyak melakukan komunikasi dan koordinasi, sehingga belum pernah ada sanksi yang dikeluarkan.

Baca Juga :  Masuk Indonesia, 2 Pelaku Perjalanan Asal London Positif Omicron

“Kami lebih banyak koordinasi dan kumunikasikan, sehingga sampai saat ini BK belum ada mengeluarkan sanksi,”ujarnya.

Sementara Ketua Komisi III DPRD Bali AA Ngurah Adhi Ardhana menyampaikan, anggota DPR RI memiliki tugas tanggung jawabnya besar dan hak-hak yang didapatnya juga sama. Sayangnya, tidak demikian dengan anggota DPRD Bali dan DPRD kabupaten dan kota di Bali yang selama ini keberadaan lembaga ini dibawah Kementrian Dalam Negeri.

 






Reporter: Putu Agus Adegrantika

Most Read

Artikel Terbaru

/