alexametrics
28.8 C
Denpasar
Saturday, June 25, 2022

Polisi Sita Uang Rp 2,3 Miliar, Khilafatul Muslimin Siapkan KTP Khusus

JAKARTA, BALI EXPRESS — Polda Metro Jaya menyita uang sebesar Rp 2,3 miliar milik organisasi masyarakat Khilafatul Muslimin dalam penggeledahan di Bandar Lampung, Lampung, Sabtu (11/6). Hal ini dikatakan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan.

Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan, uang tersebut ditemukan tersimpan dalam brankas besi di markas Khilafatul Muslimin di Lampung. “Ditemukan beberapa barang bukti, diantaranya kami temukan brankas besi sebanyak empat unit yang berisi uang tunai yang berjumlah lebih dari Rp 2,3 miliar,” kata Endra Zulpan di Jakarta, Minggu (12/6) dikutip dari Antara.

Zulpan menambahkan, penyidik juga menemukan catatan pembukuan keuangan milik organisasi masyarakat Khilafatul Muslimin dalam penggeledahan tersebut.

“Ditemukan juga tabungan buku rekening penampung, kemudian kami temukan juga di situ data penduduk Khilafatul Muslimin se-Indonesia yang sampai dengan sore hari ini, sudah kami temukan berjumlah mencapai puluhan ribu,” ujar Zulpan.

Lebih lanjut, Zulpan mengaku saat ini belum dapat memberikan keterangan lebih lanjut terkait asal aliran dana Khilafatul Muslimin tersebut. Dia mengatakan penyidik Polda Metro Jaya masih melakukan pengembangan terkait penemuan barang bukti uang tunai tersebut. “Itu kan nanti kami dalami dulu, yang jelas itu ditemukan di brankas di Kantor Pusat Khilafatul Muslimin dan itu adalah dana dari ormas ini,” kata Zulpan.

Sementara itu, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menemukan, salah satu aktivitas organisasi terlarang Khilafatul Muslimin, yakni membuat Nomor Induk Warga (NIW). Tujuannya menggantikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik terbitan pemerintah Republik Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan saat rilis penangkapan anggota Khilafatul Muslimin. “Ada temuan menarik, mereka juga membuat nomor induk warga atau NIW yang digunakan Khilafatul Muslimin untuk menggantikan e-KTP yang diterbitkan pemerintah Indonesia,” katanya.

Zulpan menjelaskan, petugas menemukan puluhan ribu data induk warga anggota Khilafatul Muslimin. Penemuan data nomor induk warga ini merupakan hasil dari pengembangan terhadap penangkapan empat orang pengurus organisasi Khilafatul Muslimin.

Penangkapan terhadap empat tersangka yang berperan sebagai pengurus ini, juga merupakan tindak lanjut dari penangkapan pimpinan Khilafatul Muslimin bernama Abdul Qadir Hasan Baraja, Selasa (7/6). Kemudian, penyidik Polda Metro Jaya juga telah menggeledah kantor pusat organisasi masyarakat Khilafatul Muslimin yang berada di Lampung, Rabu (8/6).

Zulpan menuturkan sejumlah barang disita dari penggeledahan tersebut, seperti buku dokumen yang terkait khilafah. “Temuan yang kami peroleh di kantor pusat Khilafatul Muslimin tersebut berupa buku dan dokumen. Diantaranya terkait dengan khilafah, kemudian Negara Islam Indobesia (NII), dan juga ISIS,” ujar Zulpan.

Abdul Qodir dan keempat anggotanya ditetapkan tersangka dengan Pasal 59 ayat 4 Jo Pasal 82 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2017 tentang Ormas. (jpg/wid)

 


JAKARTA, BALI EXPRESS — Polda Metro Jaya menyita uang sebesar Rp 2,3 miliar milik organisasi masyarakat Khilafatul Muslimin dalam penggeledahan di Bandar Lampung, Lampung, Sabtu (11/6). Hal ini dikatakan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan.

Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan, uang tersebut ditemukan tersimpan dalam brankas besi di markas Khilafatul Muslimin di Lampung. “Ditemukan beberapa barang bukti, diantaranya kami temukan brankas besi sebanyak empat unit yang berisi uang tunai yang berjumlah lebih dari Rp 2,3 miliar,” kata Endra Zulpan di Jakarta, Minggu (12/6) dikutip dari Antara.

Zulpan menambahkan, penyidik juga menemukan catatan pembukuan keuangan milik organisasi masyarakat Khilafatul Muslimin dalam penggeledahan tersebut.

“Ditemukan juga tabungan buku rekening penampung, kemudian kami temukan juga di situ data penduduk Khilafatul Muslimin se-Indonesia yang sampai dengan sore hari ini, sudah kami temukan berjumlah mencapai puluhan ribu,” ujar Zulpan.

Lebih lanjut, Zulpan mengaku saat ini belum dapat memberikan keterangan lebih lanjut terkait asal aliran dana Khilafatul Muslimin tersebut. Dia mengatakan penyidik Polda Metro Jaya masih melakukan pengembangan terkait penemuan barang bukti uang tunai tersebut. “Itu kan nanti kami dalami dulu, yang jelas itu ditemukan di brankas di Kantor Pusat Khilafatul Muslimin dan itu adalah dana dari ormas ini,” kata Zulpan.

Sementara itu, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menemukan, salah satu aktivitas organisasi terlarang Khilafatul Muslimin, yakni membuat Nomor Induk Warga (NIW). Tujuannya menggantikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik terbitan pemerintah Republik Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan saat rilis penangkapan anggota Khilafatul Muslimin. “Ada temuan menarik, mereka juga membuat nomor induk warga atau NIW yang digunakan Khilafatul Muslimin untuk menggantikan e-KTP yang diterbitkan pemerintah Indonesia,” katanya.

Zulpan menjelaskan, petugas menemukan puluhan ribu data induk warga anggota Khilafatul Muslimin. Penemuan data nomor induk warga ini merupakan hasil dari pengembangan terhadap penangkapan empat orang pengurus organisasi Khilafatul Muslimin.

Penangkapan terhadap empat tersangka yang berperan sebagai pengurus ini, juga merupakan tindak lanjut dari penangkapan pimpinan Khilafatul Muslimin bernama Abdul Qadir Hasan Baraja, Selasa (7/6). Kemudian, penyidik Polda Metro Jaya juga telah menggeledah kantor pusat organisasi masyarakat Khilafatul Muslimin yang berada di Lampung, Rabu (8/6).

Zulpan menuturkan sejumlah barang disita dari penggeledahan tersebut, seperti buku dokumen yang terkait khilafah. “Temuan yang kami peroleh di kantor pusat Khilafatul Muslimin tersebut berupa buku dan dokumen. Diantaranya terkait dengan khilafah, kemudian Negara Islam Indobesia (NII), dan juga ISIS,” ujar Zulpan.

Abdul Qodir dan keempat anggotanya ditetapkan tersangka dengan Pasal 59 ayat 4 Jo Pasal 82 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2017 tentang Ormas. (jpg/wid)

 


Most Read

Artikel Terbaru

/