JAKARTA, BALI EXPRESS – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebut ada pihak yang terafiliasi kelompok terorisme menjadi anggota partai politik. Hal itu diungkapkan Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar dalam dialog kebangsaan bersama parpol dalam persiapan pemilu di Jakarta, Senin (13/3).
Lebih lanjut, Komjen Boy Rafli menyebut, Pemilu 2024 berpotensi ditunggangi kepentingan kelompok ekstremis bahkan teroris. Hal itu menjadi salah satu isu yang diantisipasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) setahun ke depan.
“Meski kelompok ekstremis menolak legalitas pelaksanaan pemilu, mereka tetap berupaya menciptakan kekacauan melalui pemilu. Tentunya memanfaatkan suhu politik yang memanas,” ungkapnya.
Bahkan, lanjut Boy, pihaknya menengarai ada sejumlah oknum ekstremis yang sudah masuk ke dalam partai politik. Untungnya, partai politik yang terindikasi disusupi ekstremis itu gagal lolos dalam verifikasi calon peserta pemilu di KPU RI. Salah satu yang berpotensi ditunggangi adalah isu SARA yang akan memecah belah masyarakat. Mereka berharap terjadi kekerasan di masyarakat.
”Ini satu siasat jaringan yang terafiliasi kelompok intoleran untuk bisa menjadi bagian dari pesta demokrasi dengan masuk ke dalam pesta demokrasi kita,” imbuhnya. Untuk meminimalkan agenda tersebut, pihaknya menggandeng KPU, Bawaslu, dan partai politik. Harapannya, semua stakeholder bisa mencegah pola kampanye politik yang berorientasi memecah belah melalui isu identitas.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian mengapresiasi upaya mitigasi yang dilakukan BNPT. Dia mengatakan, isu polarisasi yang berpotensi disusupi sudah menjadi perhatian pemerintah. Sejumlah upaya sudah dilakukan. Di antaranya, mengurangi masa kampanye dari biasanya lebih dari tiga bulan menjadi 75 hari saja. ”Masa kampanye itu adalah masa rawan terjadinya polarisasi. Jadi, ini akan mengurangi potensi keterbelahan,” ujarnya.
Kedua, lanjut Tito, pemerintah akan terus menggaungkan isu kebhinekaan di masyarakat.
