alexametrics
28.8 C
Denpasar
Saturday, June 25, 2022

Jokowi Reshuffle Kabinet Indonesia Maju, Dua Menteri “Didepak”

JAKARTA, BALI EXPRESS – Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyampaikan bahwa perombakan atau reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Joko Widodo sudah melalui pertimbangan yang matang dan tidak serta merta.

“Bukan hal yang tiba-tiba. Dengan pemikiran yang sudah cukup matang dan diskusi yang panjang, presiden memang memerlukan semacam refreshing dari beberapa menteri dan wakil menteri. Ini dilakukan kenapa pada sekarang? Karena momentumnya dihitung paling pas saat ini,” kata Pramono di Istana Negara Jakarta, Rabu (15/6).

Pramono menyebutkan ada dua menteri dan tiga wakil menteri baru yang dilantik Presiden Jokowi. Mereka adalah Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang menggantikan Muhammad Lutfi dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahyanto yang menggantikan Sofyan Djalil.

Selain menteri, ada tiga orang wakil menteri baru yang juga dilantik. Mereka Wakil Menteri Perdagangan Raja Juli Antoni, Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Watipo, dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor.

Pramono berharap kehadiran para menteri dan wakil menteri baru tersebut akan memperkuat kabinet yang ada. Secara keseluruhan, lanjut dia, sebenarnya dengan pengalaman Presiden Jokowi yang sudah dua periode, tepatnya 8 tahun, sudah cukup memahami persoalan yang ada, termasuk urusan minyak curah, urusan pangan, dan urusan energi.

“Hal itu yang menjadi prioritas. Maka, untuk itu kenapa kemudian ada penyegaran dalam tubuh kabinet,” jelasnya.

Pramono menambahkan, perombakan kabinet bertujuan untuk membuat kinerja lebih lincah. Apalagi persoalan pangan dan inflasi saat ini juga telah menjadi persoalan dunia sehingga diperlukan perombakan.

Sementara itu, Pengamat Senior Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan, sejumlah menteri dan wakil menteri yang baru dilantik Presiden Joko Widodo sepatutnya bekerja lebih cepat dan mengikuti arahan kepala negara untuk menjalankan amanat masing-masing.

“Beberapa di antara mereka yang terpilih dalam reshuffle kabinet pada dasarnya mempunyai pengalaman di birokrasi pemerintahan. Sehingga, seharusnya proses transisi ataupun untuk menjalankan amanat yang baru tidak membutuhkan waktu yang lama,” ungkap dia ketika dihubungi Antara, Jakarta, Rabu (15/6).

Lebih lanjut, para menteri dan wakil menteri yang anyar mempunyai tantangan masing-masing untuk segera diselesaikan.

Untuk Mendag, tantangan paling utama yang dihadapi ialah menyelesaikan persoalan tata niaga perdagangan, terutama perdagangan pangan. Salah satu isu krusial yang masih mencuat di publik yaitu harga minyak goreng, meskipun pemerintah berulang kali melakukan penyesuaian kebijakan.

Di sisi lain, perdagangan internasional juga patut diperhatikan oleh Mendag yang baru. “Saat ini, masalah potensi terjadinya krisis pangan global sedang mengemuka sehingga pemerintah seharusnya sudah mempunyai langkah mitigasi di awal untuk meminimalisir dampak yang diberikan ketika krisis pangan terjadi di tanah air,” ucapnya.

Bagi Menteri ATR/BPN, lanjutnya, salah satu masalah krusial yang perlu dibenahi yakni sertifikasi tanah, mengingat beberapa waktu belakangan muncul isu adanya dugaan mafia sertifikat tanah oleh oknum dari kementerian terkait. Persoalan tersebut harus diselidiki lebih lanjut sehingga reformasi agraria dan tata ruang bekerja secara optimal.

Mengenai tantangan di Kementerian Ketenagakerjaan, isu terpenting yang ada ialah mengembalikan serapan tenaga kerja di dalam negeri terutama setelah pandemi Covid-19 bertransisi menjadi endemik.

“Mencari sektor yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar merupakan salah satu pekerjaan dari kementerian ini, sehingga koordinasi dengan kementerian lain yang sifatnya strategis seperti Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perindustrian perlu dilakukan secara lebih intensif,” kata Yusuf.

Terakhir, Kementerian Dalam Negeri dinilai perlu memastikan proses pemilihan kepala daerah dan proses transisi dari gubernur yang telah habis masa jabatannya ke pelaksana tugas (Plt) sementara di sejumlah provinsi yang menjalankan pemilihan kepala daerah (Pilkada), sehingga dua kegiatan tersebut dapat berjalan secara optimal.






Reporter: Wiwin Meliana

JAKARTA, BALI EXPRESS – Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyampaikan bahwa perombakan atau reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Joko Widodo sudah melalui pertimbangan yang matang dan tidak serta merta.

“Bukan hal yang tiba-tiba. Dengan pemikiran yang sudah cukup matang dan diskusi yang panjang, presiden memang memerlukan semacam refreshing dari beberapa menteri dan wakil menteri. Ini dilakukan kenapa pada sekarang? Karena momentumnya dihitung paling pas saat ini,” kata Pramono di Istana Negara Jakarta, Rabu (15/6).

Pramono menyebutkan ada dua menteri dan tiga wakil menteri baru yang dilantik Presiden Jokowi. Mereka adalah Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang menggantikan Muhammad Lutfi dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahyanto yang menggantikan Sofyan Djalil.

Selain menteri, ada tiga orang wakil menteri baru yang juga dilantik. Mereka Wakil Menteri Perdagangan Raja Juli Antoni, Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Watipo, dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor.

Pramono berharap kehadiran para menteri dan wakil menteri baru tersebut akan memperkuat kabinet yang ada. Secara keseluruhan, lanjut dia, sebenarnya dengan pengalaman Presiden Jokowi yang sudah dua periode, tepatnya 8 tahun, sudah cukup memahami persoalan yang ada, termasuk urusan minyak curah, urusan pangan, dan urusan energi.

“Hal itu yang menjadi prioritas. Maka, untuk itu kenapa kemudian ada penyegaran dalam tubuh kabinet,” jelasnya.

Pramono menambahkan, perombakan kabinet bertujuan untuk membuat kinerja lebih lincah. Apalagi persoalan pangan dan inflasi saat ini juga telah menjadi persoalan dunia sehingga diperlukan perombakan.

Sementara itu, Pengamat Senior Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan, sejumlah menteri dan wakil menteri yang baru dilantik Presiden Joko Widodo sepatutnya bekerja lebih cepat dan mengikuti arahan kepala negara untuk menjalankan amanat masing-masing.

“Beberapa di antara mereka yang terpilih dalam reshuffle kabinet pada dasarnya mempunyai pengalaman di birokrasi pemerintahan. Sehingga, seharusnya proses transisi ataupun untuk menjalankan amanat yang baru tidak membutuhkan waktu yang lama,” ungkap dia ketika dihubungi Antara, Jakarta, Rabu (15/6).

Lebih lanjut, para menteri dan wakil menteri yang anyar mempunyai tantangan masing-masing untuk segera diselesaikan.

Untuk Mendag, tantangan paling utama yang dihadapi ialah menyelesaikan persoalan tata niaga perdagangan, terutama perdagangan pangan. Salah satu isu krusial yang masih mencuat di publik yaitu harga minyak goreng, meskipun pemerintah berulang kali melakukan penyesuaian kebijakan.

Di sisi lain, perdagangan internasional juga patut diperhatikan oleh Mendag yang baru. “Saat ini, masalah potensi terjadinya krisis pangan global sedang mengemuka sehingga pemerintah seharusnya sudah mempunyai langkah mitigasi di awal untuk meminimalisir dampak yang diberikan ketika krisis pangan terjadi di tanah air,” ucapnya.

Bagi Menteri ATR/BPN, lanjutnya, salah satu masalah krusial yang perlu dibenahi yakni sertifikasi tanah, mengingat beberapa waktu belakangan muncul isu adanya dugaan mafia sertifikat tanah oleh oknum dari kementerian terkait. Persoalan tersebut harus diselidiki lebih lanjut sehingga reformasi agraria dan tata ruang bekerja secara optimal.

Mengenai tantangan di Kementerian Ketenagakerjaan, isu terpenting yang ada ialah mengembalikan serapan tenaga kerja di dalam negeri terutama setelah pandemi Covid-19 bertransisi menjadi endemik.

“Mencari sektor yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar merupakan salah satu pekerjaan dari kementerian ini, sehingga koordinasi dengan kementerian lain yang sifatnya strategis seperti Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perindustrian perlu dilakukan secara lebih intensif,” kata Yusuf.

Terakhir, Kementerian Dalam Negeri dinilai perlu memastikan proses pemilihan kepala daerah dan proses transisi dari gubernur yang telah habis masa jabatannya ke pelaksana tugas (Plt) sementara di sejumlah provinsi yang menjalankan pemilihan kepala daerah (Pilkada), sehingga dua kegiatan tersebut dapat berjalan secara optimal.






Reporter: Wiwin Meliana

Most Read

Artikel Terbaru

/