alexametrics
27.6 C
Denpasar
Monday, May 16, 2022

Nyoman Parta Dorong Pemerintah Jadikan Garam Industri Strategis Nasional

JAKARTA, BALI EXPRESS – Persoalan impor garam hingga saat ini masih menjadi pro dan kontra. Persoalan nasional tersebut seakan tak pernah selesai, terlebih produksi garam lokal belum mampu memenuhi kebutuhan industri. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan PT. Rajawali Nasional Indonesia (RNI), Kamis (17/2).

 

Dalam pertemuan yang dihadiri PT. RNI, Arief Prasetyo tersebut, anggota Komisi VI DPR RI, Nyoman Parta menyampaikan bahwa persoalan impor garam seakan tidak pernah diselesai dan persoalan mendasar. Dimana pemerintah masih harus mengimpor garam karena sejumlah alasan, diantaranya jumlah produksi lokal tak mampu memenuhi kebutuhan industri, kualitas garam lokal tak sepadan dengan kebutuhan industri sementara industri membutuhkan garam dengan spesifikasi cukup tinggi. Dan kepastian pasokan garam sepanjang tahun, terutama bagi industri, yang belum bisa dipenuhi dari garam  lokal. “Alasan-alasan ini sudah lama dan diulang-ulang setiap tahun,” ujarnya.

 

Politisi PDIP asal Sukawati itu menambahkan jika persoalan kualifikasi garam industri yang lebih tinggi dari garam lokal itu bisa diselesaikan dengan teknologi, agar NaCL memenuhi standar persoalan produksi yg masih tetgantung dengan alam, itupun bisa diselesaikan dengan teknologi. “Dengan bentang pantai nomor 2 terpanjang di dunia, setelah Canada, harusnnya Indonesia tidak perlu impor garam. Tapi faktanya impor garam setiap tahun makin meningkat,” imbuhnya.

 

Berdasarkan data yang diperoleh, di tahun 2018 impor garam 2.6 juta ton naik di tahun 2021 menjadi 3 juta ton. Sebaliknnya produksi garam nasional mengalami penurunan dari tahun 2015 sebanyak 2.9 juta ton menjadi 1,3 juta ton di tahun 2021. “Dan ini sangat ironi, jadi saatnya pemerintah membuat rencana yang menjadikan garam sebagai  industri strategis nasional,” lanjutnya.

 

Menurutnya, pembangun dengan mendekatkan rakyat dari sumber alam yang ada disekitarnya,  bukan saja biaya produksinnya murah tapi juga pembangunan itu akan berkesinambungan. Jadi kesejahteraan dicapai dengan sumber alam yang tersedia disekitarnya. “PT. Rajawali Nasional Indonesia yang merupakan holding dari BUMN pangan bisa ditugaskan merealisasikan gagasan tersebut PT. RNI bisa melakukan langkah membeli garam rakyat lalu diolah kembali dengan teknologi yang memadai, melakukan avirmatig membeli garam petani dengan harga yang lebih baik,” pungkasnya.


JAKARTA, BALI EXPRESS – Persoalan impor garam hingga saat ini masih menjadi pro dan kontra. Persoalan nasional tersebut seakan tak pernah selesai, terlebih produksi garam lokal belum mampu memenuhi kebutuhan industri. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan PT. Rajawali Nasional Indonesia (RNI), Kamis (17/2).

 

Dalam pertemuan yang dihadiri PT. RNI, Arief Prasetyo tersebut, anggota Komisi VI DPR RI, Nyoman Parta menyampaikan bahwa persoalan impor garam seakan tidak pernah diselesai dan persoalan mendasar. Dimana pemerintah masih harus mengimpor garam karena sejumlah alasan, diantaranya jumlah produksi lokal tak mampu memenuhi kebutuhan industri, kualitas garam lokal tak sepadan dengan kebutuhan industri sementara industri membutuhkan garam dengan spesifikasi cukup tinggi. Dan kepastian pasokan garam sepanjang tahun, terutama bagi industri, yang belum bisa dipenuhi dari garam  lokal. “Alasan-alasan ini sudah lama dan diulang-ulang setiap tahun,” ujarnya.

 

Politisi PDIP asal Sukawati itu menambahkan jika persoalan kualifikasi garam industri yang lebih tinggi dari garam lokal itu bisa diselesaikan dengan teknologi, agar NaCL memenuhi standar persoalan produksi yg masih tetgantung dengan alam, itupun bisa diselesaikan dengan teknologi. “Dengan bentang pantai nomor 2 terpanjang di dunia, setelah Canada, harusnnya Indonesia tidak perlu impor garam. Tapi faktanya impor garam setiap tahun makin meningkat,” imbuhnya.

 

Berdasarkan data yang diperoleh, di tahun 2018 impor garam 2.6 juta ton naik di tahun 2021 menjadi 3 juta ton. Sebaliknnya produksi garam nasional mengalami penurunan dari tahun 2015 sebanyak 2.9 juta ton menjadi 1,3 juta ton di tahun 2021. “Dan ini sangat ironi, jadi saatnya pemerintah membuat rencana yang menjadikan garam sebagai  industri strategis nasional,” lanjutnya.

 

Menurutnya, pembangun dengan mendekatkan rakyat dari sumber alam yang ada disekitarnya,  bukan saja biaya produksinnya murah tapi juga pembangunan itu akan berkesinambungan. Jadi kesejahteraan dicapai dengan sumber alam yang tersedia disekitarnya. “PT. Rajawali Nasional Indonesia yang merupakan holding dari BUMN pangan bisa ditugaskan merealisasikan gagasan tersebut PT. RNI bisa melakukan langkah membeli garam rakyat lalu diolah kembali dengan teknologi yang memadai, melakukan avirmatig membeli garam petani dengan harga yang lebih baik,” pungkasnya.


Most Read

Artikel Terbaru

/