alexametrics
26.8 C
Denpasar
Sunday, July 3, 2022

Jelang Pemilu, Mahfud dan Yassona Kritik Ahli Hukum Tata Negara 

BADUNG, BALI EXPRESS-Menko Polhukam Mahfud mengritik sikap para akademisi hukum tata negara dan administrasi negara. Kritikan tersebut disampaikan Mahfud menyusul adanya analisis ahli hukum tata negara yang kurang jernih karena memihak pada partai politik.

“Saudara sekalian adalah asosiasi ahli hukum tata negara dan ahli hukum administrasi negara, jadi saudara harus berpikir jernih sebagai ahli hukum karena seringkali ahli hukum terjebak dalam pendangan-pandangan politik yang memihak,” pesan Mahfud.

Pernyataan tersebut disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD di sela-sela  Simposium Hukum Tata Negara dan Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara – Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) di Nusa Dua, Rabu (18/5). Simposium selama  3 hari ini diikuti para pengajar hukum tata negara dan administrasi negara se-Indonesia termasuk perawakilan dari Kemenkumham.

Mahfud dalam kesempatan tersebut menyampaikan pula dukung mendukung dalam partai politik itu tidak bagus. Sebab, akademisi itu harus berpikir jernih. Jangan salah di dalam melakukan analisis hukum. Memihak yang satu dicari dalilnya ini memihak sini dalilnya ini. Soal agama juga gitu, untuk yang keras dalilnya ini dan lainnya dalilnya itu.

Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara – Hukum Administrasi Negara, Prof. M. Guntur Hamzah menyampaikan bahwa acara simposium ini merupakan kerjasama antara asosiasi hukum tata negara dan hukum administrasi negara.

Asosiasi ini terdiri dari pengajar/dosen yang ahli dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Pengembangan hukum secara umum dapat dibedakan atas dua jenis pengembangan hukum, pengembangan hukum teoritis dan pengembangan hukum praktis.

“Pengembangan hukum teoritis mencakup hukum yang dipersepsikan sebagai aktivitas yang berhubungan dengan ‘law in the book’, sementara pengembangan hukum praktis lebih kepada yang menyangkut berlakunya hukum yang berhubungan dengan ‘law in action’ ,” katanya.

Sementara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly yang hadir bersama Wagub Bali, Dr. Ir. Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, M.Si. atau biasa disebut Cok Ace dan Kakawil Kemenkumham Bali, Anggiat Napitupulu menyampaikan, melalui momentum Rapat Kerja Nasional diharapkan dapat menjadi sarana merefleksikan perjalanan organisasi APHTN-HAN serta dapat menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi pengembangan organisasi dan kontribusi bagi negara.

Keberadaan APHTN-HAN merupakan wadah kolaborasi antara pemikir hukum tata negara dan hukum administrasi negara yang mampu mendorong perkembangan sistem hukum nasional ke arah yang semakin baik.

Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan di bidang ketatanegaraan mulai dari penggunaan teknologi yang mempercepat dan mempermudah layanan yang merupakan wujud konkrit dari e-Government, pembaruan regulasi di bidang layanan ketatanegaraan untuk memberikan kepastian hukum, terlebih pelayanan dalam ketatanegaraan di Ditjen AHU merupakan layanan yang berkaitan erat dengan hak-hak dasar warga negara.

Menurut Yasonna, acara seperti ini sudah tujuh kali didadakan di berbagai daerah. Teman-teman dapat menyampakan pemikiran yang brilian yang obyektif. “Kita ilmuwan harus jernih untuk disampaikan pada publik. Apalagi ini menjelang pemilu yang tahapannya akan dimulai pertengahan tahun ini. Akademisi kalau masuk politik punya poin, sedangkan politisi punya power, tapi tidak punya poin. Untungnya saya dan Pak Mahfud dari akademisi masuk politik jadi dapat power dan poin,”sebut Yasonna Laoly.

 






Reporter: Suharnanto

BADUNG, BALI EXPRESS-Menko Polhukam Mahfud mengritik sikap para akademisi hukum tata negara dan administrasi negara. Kritikan tersebut disampaikan Mahfud menyusul adanya analisis ahli hukum tata negara yang kurang jernih karena memihak pada partai politik.

“Saudara sekalian adalah asosiasi ahli hukum tata negara dan ahli hukum administrasi negara, jadi saudara harus berpikir jernih sebagai ahli hukum karena seringkali ahli hukum terjebak dalam pendangan-pandangan politik yang memihak,” pesan Mahfud.

Pernyataan tersebut disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD di sela-sela  Simposium Hukum Tata Negara dan Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara – Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) di Nusa Dua, Rabu (18/5). Simposium selama  3 hari ini diikuti para pengajar hukum tata negara dan administrasi negara se-Indonesia termasuk perawakilan dari Kemenkumham.

Mahfud dalam kesempatan tersebut menyampaikan pula dukung mendukung dalam partai politik itu tidak bagus. Sebab, akademisi itu harus berpikir jernih. Jangan salah di dalam melakukan analisis hukum. Memihak yang satu dicari dalilnya ini memihak sini dalilnya ini. Soal agama juga gitu, untuk yang keras dalilnya ini dan lainnya dalilnya itu.

Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara – Hukum Administrasi Negara, Prof. M. Guntur Hamzah menyampaikan bahwa acara simposium ini merupakan kerjasama antara asosiasi hukum tata negara dan hukum administrasi negara.

Asosiasi ini terdiri dari pengajar/dosen yang ahli dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Pengembangan hukum secara umum dapat dibedakan atas dua jenis pengembangan hukum, pengembangan hukum teoritis dan pengembangan hukum praktis.

“Pengembangan hukum teoritis mencakup hukum yang dipersepsikan sebagai aktivitas yang berhubungan dengan ‘law in the book’, sementara pengembangan hukum praktis lebih kepada yang menyangkut berlakunya hukum yang berhubungan dengan ‘law in action’ ,” katanya.

Sementara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly yang hadir bersama Wagub Bali, Dr. Ir. Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, M.Si. atau biasa disebut Cok Ace dan Kakawil Kemenkumham Bali, Anggiat Napitupulu menyampaikan, melalui momentum Rapat Kerja Nasional diharapkan dapat menjadi sarana merefleksikan perjalanan organisasi APHTN-HAN serta dapat menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi pengembangan organisasi dan kontribusi bagi negara.

Keberadaan APHTN-HAN merupakan wadah kolaborasi antara pemikir hukum tata negara dan hukum administrasi negara yang mampu mendorong perkembangan sistem hukum nasional ke arah yang semakin baik.

Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan di bidang ketatanegaraan mulai dari penggunaan teknologi yang mempercepat dan mempermudah layanan yang merupakan wujud konkrit dari e-Government, pembaruan regulasi di bidang layanan ketatanegaraan untuk memberikan kepastian hukum, terlebih pelayanan dalam ketatanegaraan di Ditjen AHU merupakan layanan yang berkaitan erat dengan hak-hak dasar warga negara.

Menurut Yasonna, acara seperti ini sudah tujuh kali didadakan di berbagai daerah. Teman-teman dapat menyampakan pemikiran yang brilian yang obyektif. “Kita ilmuwan harus jernih untuk disampaikan pada publik. Apalagi ini menjelang pemilu yang tahapannya akan dimulai pertengahan tahun ini. Akademisi kalau masuk politik punya poin, sedangkan politisi punya power, tapi tidak punya poin. Untungnya saya dan Pak Mahfud dari akademisi masuk politik jadi dapat power dan poin,”sebut Yasonna Laoly.

 






Reporter: Suharnanto

Most Read

Artikel Terbaru

/