alexametrics
29.8 C
Denpasar
Thursday, May 19, 2022

Eks Pejabat Kementerian ESDM Bagi-bagi Uang dari Proyek Fiktif

JAKARTA, BALI EXPRESS – Mantan Kepala Bidang Pemindahtanganan, Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik Negara (P3BMN) pada Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara pada Sekretaris Jenderal (Setjen) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sri Utami, didakwa melakukan sejumlah pengadaan fiktif pada 2012 sehingga merugikan keuangan negara senilai Rp 11,124 miliar.

“Terdakwa Sri Utami selaku PNS sekaligus Koordinator Kegiatan Satker Setjen Kementerian ESDM bersama dengan Waryono Karno sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM melakukan pengumpulan dana untuk membiayai kegiatan di Setjen ESDM sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp 11,124 miliar,” kata jaksa penuntut umum (JPU) KPK Yoga Pratomo di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (22/2).

Dalam dakwaan disebutkan Waryono Karno dengan dalih penyerapan anggaran yang selalu rendah dan banyak kegiatan Sektjen ESDM yang tidak bisa dibiayai APBN, mengadakan rapat inti pada sekitar akhir 2011 dan meminta untuk mencari dana yang diambil dari hasil pengadaan barang jasa di lingkungan biro dan pusat di bawah koordinasi Sri Utami.

Kegiatan yang dilakukan, pertama adalah kegiatan sosialisasi sektor energi dan sumber daya mineral Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tahun 2012. Kegiatan sosialisasi dengan anggaran Rp 5,309 miliar dipecah menjadi 48 kegiatan dengan nilai sekitar Rp 100 juta.

Selanjutnya para staf diminta untuk mencari perusahaan pinjaman yang dijadikan seolah-olah pelaksana kegiatan dengan imbalan 2-5 persen dari nilai pekerjaan.

Para staf juga diminta untuk menyusun 48 laporan pertanggungjawaban seolah-olah kegiatan sosialisasi dilaksanakan.

Total uang yang terkumpul dari kegiatan adalah Rp 2,964 miliar disampaikan ke Sri Utami, kemudian Sri Utami menggunakan Rp 1,465 miliar untuk kegiatan di Setjen yang tidak dibiayai APBN antara lain untuk diberikan ke LSM, organisasi masyarakat, paspampres, Tunjangan Hari Raya, wartawan, ‘office boy’, perjalanan, perpanjangan STNK, operasional kantor, dan lainnya.

Sisa uang dibagi-bagi ke Poppy Dinianova (Rp 148 juta), Jasni (Rp 156,224 juta), Teuku Bahagia (Rp 120,4 juta), modal kerja (Rp 100 juta).

Kedua, kegiatan sepeda sehat dalam rangka sosialisasi hemat energi tahun 2012 yang total anggarannya Rp 4,175 miliar dipecah menjadi 43 paket kegiatan dengan nilai di bawah Rp 100 juta.

Selanjutnya Jasni, Poppy, Johan mencari rekanan seolah-olah dijadikan pelaksana kegiatan dengan imbalan 2-5 persen dari nilai pekerjaan

Mereka juga menyiapkan dokumentasi seolah-olah ada kegiatan sepeda sehat di 6 kota yakni di Purwokerto, Tegal, Banyumas, Cilacap, Surakarta, dan Yogyakarta serta menyusun 43 laporan pertanggungjawaban seolah-olah kegiatan sepeda sehat dilaksanakan.

Uang sebesar Rp 1,1 miliar lalu diserahkan ke Sri Utami untuk kegiatan Setjen ESDM yang tidak dibiayai APBN sedangkan sisanya diterima Poppy (Rp 437,6 juta), Jasni (Rp 318,469 juta), Dwi Purwanto (Rp 15 juta), Bambang WIjiatmoko (Rp 20 juta), Johan (Rp 1,034 miliar).

Ketiga, perawatan gedung Kantor Sekretariat ESDM tahun anggaran 2012 dengan anggaran Rp 37,817 miliar untuk renovasi 3 gedung yaitu Gedung Setjen Kementerian ESDM (Plaza Centris) di Jalan HR Rasuna Said Jakarta Selatan (Rp 1,83 miliar); Gedung Setjen Kementerian ESDM Jalan Pegangsaan Timur Nomor 1A Cikini Jakarta Pusat (Rp 2,693 miliar); dan Gedung Setjen Kementerian ESDM Jalan Medan Merdeka Selatan No 18 Jakarta Pusat (Rp 7,968 miliar).

Pekerjaan renovasi tiga gedung itu juga dibagi menjadi paket-paket perawatan kecil menjadi 142 paket dengan meminjam beberapa perusahaan untuk dijadikan seolah-olah pelaksana pekerjaan dengan ‘fee’ pinjam 2-5 persen dari nilai proyek.

Atas perbuatannya Sri Utami didakwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU jo pasal 18 No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat 1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar.

Atas perbuatan tersebut, ada sejumlah pihak yang diperkaya yaitu :
1. Terdakwa Sri Utami sebesar Rp 2,398 miliar
2. Waryono Karno sebesar Rp 150 juta
3. Bambang Wijiatmoko sebesar Rp 20 juta
4. Agus Salim sebesar Rp 200 juta
5. Arief Indarto sebesar Rp 5 juta
6. Poppy Dinianova Rp 585,6 juta
7. Jasni sebesar Rp 474.694.579
8. Teuku Bahagia alias Johan Rp 1,155 miliar
9. Sutedjo Sulasmono sebesar Rp 81 juta
10. Cawa Awatara sebesar Rp 30 juta
11. Agung Pribadi sebesar Rp 25 juta
12. Suryadi sebesar Rp 5 juta
13. Indah Pratiwi sebesar Rp 157,77 juta
14. Widodo sebesar Rp 103,77 juta
15. Victor Cornelis Maukar sebesar Rp 459,72 juta
16. Drajat Budianto sebesar Rp 210 juta
17. Dwi Purwanto sebesar Rp 15 juta
18. Bayu Prayoga sebesar Rp 800 juta
19. Haris Darmawan sebesar Rp 3 juta
20. Daniel Sparingga sebesar Rp 185 juta
21. Sugiono sebesar Rp 60,86 juta
22. Tri Joko Utomo sebesar Rp 366,366 juta
23. Matnur Tambunan sebesar Rp 155,92 juta
24. Kausar Armanda sebesar Rp 209,74 juta
25. Darwis Usman sebesar Rp 158,57 juta
26. Wayan Mulus Desi Herlinda sebesar Rp 10,74 juta
27. Anwar Rasyid sebesar Rp 8,72 juta
28. Yayasan Pertambangan dan Energi (YPE) sebesar Rp 866,5 juta
29. CV Bintang Kreasi Permata, CV Ari Sindo Pratama, CV Wanni Star seluruhnya sebesar Rp 945,624 juta. ant

 


JAKARTA, BALI EXPRESS – Mantan Kepala Bidang Pemindahtanganan, Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik Negara (P3BMN) pada Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara pada Sekretaris Jenderal (Setjen) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sri Utami, didakwa melakukan sejumlah pengadaan fiktif pada 2012 sehingga merugikan keuangan negara senilai Rp 11,124 miliar.

“Terdakwa Sri Utami selaku PNS sekaligus Koordinator Kegiatan Satker Setjen Kementerian ESDM bersama dengan Waryono Karno sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM melakukan pengumpulan dana untuk membiayai kegiatan di Setjen ESDM sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp 11,124 miliar,” kata jaksa penuntut umum (JPU) KPK Yoga Pratomo di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (22/2).

Dalam dakwaan disebutkan Waryono Karno dengan dalih penyerapan anggaran yang selalu rendah dan banyak kegiatan Sektjen ESDM yang tidak bisa dibiayai APBN, mengadakan rapat inti pada sekitar akhir 2011 dan meminta untuk mencari dana yang diambil dari hasil pengadaan barang jasa di lingkungan biro dan pusat di bawah koordinasi Sri Utami.

Kegiatan yang dilakukan, pertama adalah kegiatan sosialisasi sektor energi dan sumber daya mineral Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tahun 2012. Kegiatan sosialisasi dengan anggaran Rp 5,309 miliar dipecah menjadi 48 kegiatan dengan nilai sekitar Rp 100 juta.

Selanjutnya para staf diminta untuk mencari perusahaan pinjaman yang dijadikan seolah-olah pelaksana kegiatan dengan imbalan 2-5 persen dari nilai pekerjaan.

Para staf juga diminta untuk menyusun 48 laporan pertanggungjawaban seolah-olah kegiatan sosialisasi dilaksanakan.

Total uang yang terkumpul dari kegiatan adalah Rp 2,964 miliar disampaikan ke Sri Utami, kemudian Sri Utami menggunakan Rp 1,465 miliar untuk kegiatan di Setjen yang tidak dibiayai APBN antara lain untuk diberikan ke LSM, organisasi masyarakat, paspampres, Tunjangan Hari Raya, wartawan, ‘office boy’, perjalanan, perpanjangan STNK, operasional kantor, dan lainnya.

Sisa uang dibagi-bagi ke Poppy Dinianova (Rp 148 juta), Jasni (Rp 156,224 juta), Teuku Bahagia (Rp 120,4 juta), modal kerja (Rp 100 juta).

Kedua, kegiatan sepeda sehat dalam rangka sosialisasi hemat energi tahun 2012 yang total anggarannya Rp 4,175 miliar dipecah menjadi 43 paket kegiatan dengan nilai di bawah Rp 100 juta.

Selanjutnya Jasni, Poppy, Johan mencari rekanan seolah-olah dijadikan pelaksana kegiatan dengan imbalan 2-5 persen dari nilai pekerjaan

Mereka juga menyiapkan dokumentasi seolah-olah ada kegiatan sepeda sehat di 6 kota yakni di Purwokerto, Tegal, Banyumas, Cilacap, Surakarta, dan Yogyakarta serta menyusun 43 laporan pertanggungjawaban seolah-olah kegiatan sepeda sehat dilaksanakan.

Uang sebesar Rp 1,1 miliar lalu diserahkan ke Sri Utami untuk kegiatan Setjen ESDM yang tidak dibiayai APBN sedangkan sisanya diterima Poppy (Rp 437,6 juta), Jasni (Rp 318,469 juta), Dwi Purwanto (Rp 15 juta), Bambang WIjiatmoko (Rp 20 juta), Johan (Rp 1,034 miliar).

Ketiga, perawatan gedung Kantor Sekretariat ESDM tahun anggaran 2012 dengan anggaran Rp 37,817 miliar untuk renovasi 3 gedung yaitu Gedung Setjen Kementerian ESDM (Plaza Centris) di Jalan HR Rasuna Said Jakarta Selatan (Rp 1,83 miliar); Gedung Setjen Kementerian ESDM Jalan Pegangsaan Timur Nomor 1A Cikini Jakarta Pusat (Rp 2,693 miliar); dan Gedung Setjen Kementerian ESDM Jalan Medan Merdeka Selatan No 18 Jakarta Pusat (Rp 7,968 miliar).

Pekerjaan renovasi tiga gedung itu juga dibagi menjadi paket-paket perawatan kecil menjadi 142 paket dengan meminjam beberapa perusahaan untuk dijadikan seolah-olah pelaksana pekerjaan dengan ‘fee’ pinjam 2-5 persen dari nilai proyek.

Atas perbuatannya Sri Utami didakwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU jo pasal 18 No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat 1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar.

Atas perbuatan tersebut, ada sejumlah pihak yang diperkaya yaitu :
1. Terdakwa Sri Utami sebesar Rp 2,398 miliar
2. Waryono Karno sebesar Rp 150 juta
3. Bambang Wijiatmoko sebesar Rp 20 juta
4. Agus Salim sebesar Rp 200 juta
5. Arief Indarto sebesar Rp 5 juta
6. Poppy Dinianova Rp 585,6 juta
7. Jasni sebesar Rp 474.694.579
8. Teuku Bahagia alias Johan Rp 1,155 miliar
9. Sutedjo Sulasmono sebesar Rp 81 juta
10. Cawa Awatara sebesar Rp 30 juta
11. Agung Pribadi sebesar Rp 25 juta
12. Suryadi sebesar Rp 5 juta
13. Indah Pratiwi sebesar Rp 157,77 juta
14. Widodo sebesar Rp 103,77 juta
15. Victor Cornelis Maukar sebesar Rp 459,72 juta
16. Drajat Budianto sebesar Rp 210 juta
17. Dwi Purwanto sebesar Rp 15 juta
18. Bayu Prayoga sebesar Rp 800 juta
19. Haris Darmawan sebesar Rp 3 juta
20. Daniel Sparingga sebesar Rp 185 juta
21. Sugiono sebesar Rp 60,86 juta
22. Tri Joko Utomo sebesar Rp 366,366 juta
23. Matnur Tambunan sebesar Rp 155,92 juta
24. Kausar Armanda sebesar Rp 209,74 juta
25. Darwis Usman sebesar Rp 158,57 juta
26. Wayan Mulus Desi Herlinda sebesar Rp 10,74 juta
27. Anwar Rasyid sebesar Rp 8,72 juta
28. Yayasan Pertambangan dan Energi (YPE) sebesar Rp 866,5 juta
29. CV Bintang Kreasi Permata, CV Ari Sindo Pratama, CV Wanni Star seluruhnya sebesar Rp 945,624 juta. ant

 


Most Read

Artikel Terbaru

/