alexametrics
26.8 C
Denpasar
Saturday, June 25, 2022

Prestasi SMA Bali Mandara Lebih Rendah, Ini Penjelasan Prof Damri

DENPASAR, BALI EXPRESS – Muncul dan cepat meluas terkait polemik SMA dan SMK Bali Mandara yang akan dijadikan sekolah umum. Atas kondisi ini Koordinator Kelompok Ahli Pembangunan Provinsi Bali, Prof. Dr. I Made Damriyasa menjelaskan kebijakan baru ini Gubernur Bali.

Pihaknya memastikan bahwa semua siswa miskin, dari keluarga kurang mampu di Bali akan diakomodir dalam PPDB Tahun Ajaran 2022/2023 pada SMAN/SMKN di Kota/Kabupaten se-Bali.

Dijelaskan satuan biaya pendidikan per siswa di SMAN Bali Mandara sebesar Rp. 20.000.000 (Rp. 20 Juta), dan SMKN Bali Mandara sebesar Rp. 22.000.000 (Rp. 22 Juta), sehingga diperlukan total anggaran sebesar Rp. 18,3 Miliar yang dianggarkan dalam APBD Pemerintah Provinsi Bali setiap tahun. “Anggaran ini adalah untuk biaya makan-minum, pakaian seragam lengkap, sepatu/tas/topi/perlengkapan lain, buku beserta alat tulis, dan operasional (biaya ulangan, ujian, tes), serta untuk SMKN ditambah biaya Uji Kompetensi Keahlian,” jelasnya.

Lebih lanjut dijelaskan, Pada tahun 2011 sampai 2016, Pemerintah Provinsi Bali hanya mengelola SMAN/SMKN Bali Mandara, karena pengelolaan SMAN/SMKN menjadi kewenangan Pemerintah Kota/Kabupaten. Sedangkan saat ini sudah mengelola seluruh SMA/SMK di Bali. Prof Damri lebih jelas menyampaikan, jika dibandingkan Pencapaian Prestasi dan biaya SMAN/SMKN Bali Mandara dengan SMAN/SMKN Reguler, dari segi satuan pembiayaan, SMAN Bali Mandara sebesar Rp. 20 Juta per siswa per tahun. Sementara SMAN Reguler hanya sebesar Rp. 0,7 Juta (Rp 700 ribu) per siswa per tahun. Sedangkan SMKN Bali Mandara sebesar Rp 22 Juta per siswa per tahun. Sementara SMKN Reguler hanya sebesar Rp. 0,9 Juta (Rp 900 ribu) per siswa per tahun. “SMAN/SMKN Bali Mandara jauh lebih tinggi mencapai 20 kali lipat dibandingkan satuan biaya SMAN/SMKN Reguler,” jelasnya.

Tak hanya itu Prof Damri juga memaparkan, capaian prestasi lulusan SMAN Bali Mandara diukur dari persentase lulusan yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri, ternyata lebih rendah dibandingkan dengan beberapa SMAN Reguler. Rata-rata persentase lulusan SMAN Bali Mandara, tahun 2018-2021 yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri sebanyak 40 persen.

Sedangkan persentase lulusan SMAN Reguler yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri justru lebih tinggi, seperti SMAN 1 Tabanan sebanyak 45 persen, SMAN 1 Singaraja sebanyak 50 persen, SMAN 1 Denpasar sebanyak 52 persen, bahkan SMAN 4 Denpasar mencapai 68 persen. “Malah hasilnya lebih rendah dibandingkan SMA regular,” imbuhnya.

Sedangkan capaian prestasi lulusan SMKN Bali Mandara diukur dari persentase lulusan yang bekerja dan berwirausaha, ternyata hampir sama dengan SMKN Reguler.

Rata-rata persentase lulusan SMKN Bali Mandara, tahun 2018 – 2020 yang langsung bekerja sebanyak 68,4 persen, ternyata hampir sama dengan lulusan SMKN Reguler seperti SMKN 1 Tabanan sebanyak 68,2 persen.

“Rata-rata persentase lulusan SMKN Bali Mandara, tahun 2018 – 2020 yang berwirausaha sebanyak 4,1 persen, ternyata justru lebih rendah dari lulusan SMKN Reguler seperti SMKN 1 Singaraja sebanyak 10,3 persen,” urai Prof Damri.

Dengan satuan biaya yang jauh lebih tinggi, secara umum lulusan SMAN/SMKN Bali Mandara ternyata tidak lebih baik dari lulusan SMAN/SMKN Reguler, sehingga kurang efektif, tidak efisien, dan tidak berkeadilan. Tidak semua lulusan SMAN Bali Mandara memiliki kepastian untuk diterima di Perguruan Tinggi, mengingat tidak ada Perguruan Tinggi yang secara khusus menampung semua mahasiswa dari keluarga kurang mampu, sehingga pendidikannya tidak berlanjut.

Dengan kondisi ini, hadir Kebijakan Baru yang Berpihak Kepada Semua Siswa Miskin SMA/SMK/SLB se-Bali. Sejalan dengan ketentuan tersebut, pengelolaan SMAN/SMKN se-Bali harus berkeadilan dari sisi pelayanan dan besaran satuan biaya pendidikan guna pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan lulusan SMAN/SMKN se-Bali. Selain itu, Pemerintah Provinsi Bali juga harus memberi perhatian SMA/SMK Swasta se-Bali.

“Jumlah siswa miskin SMAN/SMKN Bali Mandara hanya sebanyak 873 orang per tahun, sedangkan jumlah siswa miskin SMAN/SMKN se-Bali mencapai hampir 18.000 siswa,” ungkapnya. Keberpihakan dengan membantu semua siswa miskin sebesar Rp. 1.500.000 per siswa per tahun, mulai berlaku tahun 2022 dalam APBD Perubahan, sesuai kemampuan anggaran.

Selain dari kebijakan Pemerintah Provinsi Bali, untuk semua siswa miskin, dari keluarga kurang mampu di SMA/SMK/SLB, sudah berlaku kebijakan Pemerintah Pusat berupa Program Indonesia Pintar (PIP) sebesar Rp. 1.000.000 per siswa per tahun, sehingga semua siswa miskin akan mendapat bantuan sebesar Rp. 2.500.000 per siswa per tahun. “Dengan kebijakan baru ini, Gubernur Bali memastikan bahwa semua siswa miskin, dari keluarga kurang mampu di Bali akan diakomodir dalam PPDB Tahun Ajaran 2022/2023 pada SMAN/SMKN di Kota/Kabupaten se-Bali. Sehingga para siswa dapat mengikuti pendidikan di wilayah masing-masing, tidak perlu bersekolah di SMAN/SMKN Bali Mandara, Buleleng. Dengan demikian, para siswa dapat tinggal bersama orangtua, sekaligus bisa membantu pekerjaan orangtua di rumahnya,”  pungkas Prof Damri.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Bali, KN Boy Jayawibawa, memaparkan  Pemprov Bali telah dan sedang dibangun sebanyak 14 SMA/SMK baru.  Wilayah Denpasar (3 SMA, 1 SMK), Badung  (3 SMA, 2 SMK), Karangasem (1 SMA, 1 SMK), Gianyar (2 SMA), dan Jembrana (1 SMA). Hal itu untuk meningkatkan kapasitas pelayanan pendidikan, sejalan dengan meningkatnya siswa baru. Anggaran yang dibutuhkan sekitar  Rp. 364 miliar.

“Sejak tahun 2019 sampai 2022, banyak dibangun SMA/SMK baru, mengingat sudah sangat lama Pemerintah Provinsi tidak pernah membangun SMA/SMK, sehingga terjadi kekurangan daya tampung masuknya siswa baru,” paparnya.

Selain itu, telah dibangun sarana prasarana sekolah berupa, ruang kelas, ruang kantor, laboratorium, perpustakaan, ruang serbaguna, dan sarana utilitas dengan anggaran yang dibutuhkan Rp. 48 miliar. Meningkatkan tunjangan kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB se-Bali dari yang awalnya hanya  Rp. 1.500.000 menjadi Rp. 6.250.000.   Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan siswa SD, SMP, SMA/SMK, dan Mahasiswa sebagai dampak Pandemi Covid-19 tahun 2020 dengan anggaran sebesar Rp. 38,2 miliar.

Selain itu juga sedang disiapkan skema pemberian bantuan pendidikan kepada sebanyak 13.000 siswa miskin untuk semua SMA/SMK/SLB Negeri dan Swasta di Bali. Satuan biaya Rp.1.500.000 per siswa per tahun, dengan total anggaran sebesar Rp. 19,5 miliar dalam APBD Perubahan tahun 2022.

Termasuk SMA/SMK Bali Mandara yang selama ini dikelola secara eksklusif akan dikelola dengan sistem pembelajaran dan tata kelola yang sama dengan SMA/SMK Negeri lainnya di seluruh Bali. Hal itu dilakukan agar berkeadilan untuk semua siswa SMA/SMK sesuai Peraturan Perundang-Undangan.






Reporter: Putu Agus Adegrantika

DENPASAR, BALI EXPRESS – Muncul dan cepat meluas terkait polemik SMA dan SMK Bali Mandara yang akan dijadikan sekolah umum. Atas kondisi ini Koordinator Kelompok Ahli Pembangunan Provinsi Bali, Prof. Dr. I Made Damriyasa menjelaskan kebijakan baru ini Gubernur Bali.

Pihaknya memastikan bahwa semua siswa miskin, dari keluarga kurang mampu di Bali akan diakomodir dalam PPDB Tahun Ajaran 2022/2023 pada SMAN/SMKN di Kota/Kabupaten se-Bali.

Dijelaskan satuan biaya pendidikan per siswa di SMAN Bali Mandara sebesar Rp. 20.000.000 (Rp. 20 Juta), dan SMKN Bali Mandara sebesar Rp. 22.000.000 (Rp. 22 Juta), sehingga diperlukan total anggaran sebesar Rp. 18,3 Miliar yang dianggarkan dalam APBD Pemerintah Provinsi Bali setiap tahun. “Anggaran ini adalah untuk biaya makan-minum, pakaian seragam lengkap, sepatu/tas/topi/perlengkapan lain, buku beserta alat tulis, dan operasional (biaya ulangan, ujian, tes), serta untuk SMKN ditambah biaya Uji Kompetensi Keahlian,” jelasnya.

Lebih lanjut dijelaskan, Pada tahun 2011 sampai 2016, Pemerintah Provinsi Bali hanya mengelola SMAN/SMKN Bali Mandara, karena pengelolaan SMAN/SMKN menjadi kewenangan Pemerintah Kota/Kabupaten. Sedangkan saat ini sudah mengelola seluruh SMA/SMK di Bali. Prof Damri lebih jelas menyampaikan, jika dibandingkan Pencapaian Prestasi dan biaya SMAN/SMKN Bali Mandara dengan SMAN/SMKN Reguler, dari segi satuan pembiayaan, SMAN Bali Mandara sebesar Rp. 20 Juta per siswa per tahun. Sementara SMAN Reguler hanya sebesar Rp. 0,7 Juta (Rp 700 ribu) per siswa per tahun. Sedangkan SMKN Bali Mandara sebesar Rp 22 Juta per siswa per tahun. Sementara SMKN Reguler hanya sebesar Rp. 0,9 Juta (Rp 900 ribu) per siswa per tahun. “SMAN/SMKN Bali Mandara jauh lebih tinggi mencapai 20 kali lipat dibandingkan satuan biaya SMAN/SMKN Reguler,” jelasnya.

Tak hanya itu Prof Damri juga memaparkan, capaian prestasi lulusan SMAN Bali Mandara diukur dari persentase lulusan yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri, ternyata lebih rendah dibandingkan dengan beberapa SMAN Reguler. Rata-rata persentase lulusan SMAN Bali Mandara, tahun 2018-2021 yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri sebanyak 40 persen.

Sedangkan persentase lulusan SMAN Reguler yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri justru lebih tinggi, seperti SMAN 1 Tabanan sebanyak 45 persen, SMAN 1 Singaraja sebanyak 50 persen, SMAN 1 Denpasar sebanyak 52 persen, bahkan SMAN 4 Denpasar mencapai 68 persen. “Malah hasilnya lebih rendah dibandingkan SMA regular,” imbuhnya.

Sedangkan capaian prestasi lulusan SMKN Bali Mandara diukur dari persentase lulusan yang bekerja dan berwirausaha, ternyata hampir sama dengan SMKN Reguler.

Rata-rata persentase lulusan SMKN Bali Mandara, tahun 2018 – 2020 yang langsung bekerja sebanyak 68,4 persen, ternyata hampir sama dengan lulusan SMKN Reguler seperti SMKN 1 Tabanan sebanyak 68,2 persen.

“Rata-rata persentase lulusan SMKN Bali Mandara, tahun 2018 – 2020 yang berwirausaha sebanyak 4,1 persen, ternyata justru lebih rendah dari lulusan SMKN Reguler seperti SMKN 1 Singaraja sebanyak 10,3 persen,” urai Prof Damri.

Dengan satuan biaya yang jauh lebih tinggi, secara umum lulusan SMAN/SMKN Bali Mandara ternyata tidak lebih baik dari lulusan SMAN/SMKN Reguler, sehingga kurang efektif, tidak efisien, dan tidak berkeadilan. Tidak semua lulusan SMAN Bali Mandara memiliki kepastian untuk diterima di Perguruan Tinggi, mengingat tidak ada Perguruan Tinggi yang secara khusus menampung semua mahasiswa dari keluarga kurang mampu, sehingga pendidikannya tidak berlanjut.

Dengan kondisi ini, hadir Kebijakan Baru yang Berpihak Kepada Semua Siswa Miskin SMA/SMK/SLB se-Bali. Sejalan dengan ketentuan tersebut, pengelolaan SMAN/SMKN se-Bali harus berkeadilan dari sisi pelayanan dan besaran satuan biaya pendidikan guna pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan lulusan SMAN/SMKN se-Bali. Selain itu, Pemerintah Provinsi Bali juga harus memberi perhatian SMA/SMK Swasta se-Bali.

“Jumlah siswa miskin SMAN/SMKN Bali Mandara hanya sebanyak 873 orang per tahun, sedangkan jumlah siswa miskin SMAN/SMKN se-Bali mencapai hampir 18.000 siswa,” ungkapnya. Keberpihakan dengan membantu semua siswa miskin sebesar Rp. 1.500.000 per siswa per tahun, mulai berlaku tahun 2022 dalam APBD Perubahan, sesuai kemampuan anggaran.

Selain dari kebijakan Pemerintah Provinsi Bali, untuk semua siswa miskin, dari keluarga kurang mampu di SMA/SMK/SLB, sudah berlaku kebijakan Pemerintah Pusat berupa Program Indonesia Pintar (PIP) sebesar Rp. 1.000.000 per siswa per tahun, sehingga semua siswa miskin akan mendapat bantuan sebesar Rp. 2.500.000 per siswa per tahun. “Dengan kebijakan baru ini, Gubernur Bali memastikan bahwa semua siswa miskin, dari keluarga kurang mampu di Bali akan diakomodir dalam PPDB Tahun Ajaran 2022/2023 pada SMAN/SMKN di Kota/Kabupaten se-Bali. Sehingga para siswa dapat mengikuti pendidikan di wilayah masing-masing, tidak perlu bersekolah di SMAN/SMKN Bali Mandara, Buleleng. Dengan demikian, para siswa dapat tinggal bersama orangtua, sekaligus bisa membantu pekerjaan orangtua di rumahnya,”  pungkas Prof Damri.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Bali, KN Boy Jayawibawa, memaparkan  Pemprov Bali telah dan sedang dibangun sebanyak 14 SMA/SMK baru.  Wilayah Denpasar (3 SMA, 1 SMK), Badung  (3 SMA, 2 SMK), Karangasem (1 SMA, 1 SMK), Gianyar (2 SMA), dan Jembrana (1 SMA). Hal itu untuk meningkatkan kapasitas pelayanan pendidikan, sejalan dengan meningkatnya siswa baru. Anggaran yang dibutuhkan sekitar  Rp. 364 miliar.

“Sejak tahun 2019 sampai 2022, banyak dibangun SMA/SMK baru, mengingat sudah sangat lama Pemerintah Provinsi tidak pernah membangun SMA/SMK, sehingga terjadi kekurangan daya tampung masuknya siswa baru,” paparnya.

Selain itu, telah dibangun sarana prasarana sekolah berupa, ruang kelas, ruang kantor, laboratorium, perpustakaan, ruang serbaguna, dan sarana utilitas dengan anggaran yang dibutuhkan Rp. 48 miliar. Meningkatkan tunjangan kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB se-Bali dari yang awalnya hanya  Rp. 1.500.000 menjadi Rp. 6.250.000.   Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan siswa SD, SMP, SMA/SMK, dan Mahasiswa sebagai dampak Pandemi Covid-19 tahun 2020 dengan anggaran sebesar Rp. 38,2 miliar.

Selain itu juga sedang disiapkan skema pemberian bantuan pendidikan kepada sebanyak 13.000 siswa miskin untuk semua SMA/SMK/SLB Negeri dan Swasta di Bali. Satuan biaya Rp.1.500.000 per siswa per tahun, dengan total anggaran sebesar Rp. 19,5 miliar dalam APBD Perubahan tahun 2022.

Termasuk SMA/SMK Bali Mandara yang selama ini dikelola secara eksklusif akan dikelola dengan sistem pembelajaran dan tata kelola yang sama dengan SMA/SMK Negeri lainnya di seluruh Bali. Hal itu dilakukan agar berkeadilan untuk semua siswa SMA/SMK sesuai Peraturan Perundang-Undangan.






Reporter: Putu Agus Adegrantika

Most Read

Artikel Terbaru

/