Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Menanggapi hal itu, Partai Demokrat geram sejadi-jadinya atas isu perpanjangan masa jabatan Presiden. Isu ini memang sempat merebak beberapa waktu lalu namun kembali tenggelam setelah Jokowi memberi klarifikasi, bahwa dirinya tak ada niatan ingin menjadi presiden satu periode lagi.
Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra,menegaskan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode jelas melanggar konstitusi. Dia mengatakan dengan dilempar kembali isu tersebut maka masyarakat menjadi tahu, bahwa Jokowi dan para pendukungnya memang menganggap pelanggaran konstitusi sebagai hal yang biasa.
"Seakan-akan melanggar konstitusi, mengkhianati amanah reformasi 1998 yang membatasi kekuasaan presiden maksimal dua periode, itu hal receh dan biasa saja bagi mereka," kata Herzaky dalam keterangan tertulisnya, Jumat (9/12/2022).
"Makin ke sini, makin terlihat wajah buruk pemerintahan periode ini. Berulang kali, terus dan terus, secara bergantian melantunkan nafsu kekuasaan, ingin terus berkuasa, padahal prestasi cekak, dan rakyat banyak yang makin kesusahan sejak pandemi," sambungnya.
Herzaky menilai, para simpatisan pemerintah seolah tak lagi memiliki urat malu dan terus memikirkan kepentingan pribadi dan golongan tertentu saja di tengah kondisi rakyat yang dijepit kemiskinan. Dalam hal ini, dia menyebut para elit justru mempertontonkan pelanggaran konstitusi yang dianggap sebagai guyonan.
"Tak ingin meninggalkan gelanggang, padahal tak kunjung bermanfaat untuk rakyat. Tak berprestasi, tapi tak malu meminta perpanjangan waktu. Sudah ditolak keras oleh rakyat, tapi masih terus mencoba dengan segala pembenaran," jelasnya.
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement
