Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

“Maling uang negara dan maling uang rakyat. Luhut dengan pernyataan itu memperlihatkan seolah sedang membekengi koruptor yang di-OTT,” ujar Direktur Gerakan Perubahan ini, Jumat (23/12) dikutip dari Pojoksatu.
Bagi Muslim, DPR RI dan presiden RI perlu memanggil Luhut untuk dimintai klarifikasi agar tidak semakin membuat gaduh masyarakat. Pernyataan Luhut ini harus disikapi dengan serius, dan jangan dianggap angin lalu saja.
“Kalau tidak, sebaiknya Luhut diberhentikan dari jabatannya karena pernyataannya itu dianggap pembela koruptor. Luhut juga harus cabut omongannya jika tidak mau dianggap sebagai man of the year pembela koruptor,” tegasnya.
Diketahui, Menko Marvest Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) mengkritik kinerja penindakan KPK yang melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Menurutnya, dengan maraknya OTT akan membuat negara menjadi jelek.
“OTT itu kan ndak bagus sebenarnya, buat negeri ini jelek banget. Tapi kalau kita digital live siapa yang mau lawan kita? Jadi KPK pun jangan pula sedikit-sedikit tangkap-tangkap,” kata Luhut di acara peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 yang digelar KPK di Thamrin Nine Ballroom, Jakarta Pusat, Selasa (20/12).
Menurut dia, ketika sistem digitalisasi sudah berhasil maka tidak akan ada koruptor yang berani melakukan korupsi.
“Ya kalau hidup-hidup sedikit bisalah. Kita mau bersih-bersih amat, di surga sajalah kau,” ujar Luhut.
“Jadi KPK pun jangan pula sedikit-sedikit tangkap-tangkap, itu.”
“Ya lihat-lihatlah, tetapi kalau digitalisasi ini sudah jalan, menurut saya, (koruptor) enggak akan bisa main-main,” ucap Luhut.
Advertisement

Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement
