Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Terima Kunker DPD RI, Wagub Cok Ace Tegaskan Jaga Bali Lestari

I
DPD RI : Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati saat menerima kunjungan kerja Komite III DPD RI di Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (21/1).Humas Pemprov Bali For Bali Express
DPD RI : Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati saat menerima kunjungan kerja Komite III DPD RI di Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (21/1).Humas Pemprov Bali For Bali Express
DENPASAR, BALI EXPRESS - Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati menerima kunjungan kerja Komite III DPD RI di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (21/1). Kunker tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua II Komite III DPD RI Habib Ali Alwi.

Wagub yang dikenal dengan nama Cok Ace ini menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komite III DPD RI ke Provinsi Bali guna menyerap aspirasi dalam rangka inventarisasi materi penyusunan RUU tentang pelindungan dan pelestarian budaya adat nusantara. Hal tersebut dikatakan sangatlah penting, mengingat Bali kaya akan beragam budaya, adat dan tradisi.

“Pariwisata Bali juga ditopang oleh budaya serta alam yang juga sangat indah. Untuk itu, budaya, adat dan tradisi yang telah diwariskan oleh para leluhur kita secara turun temurun perlu kita jaga kelestariannya di tengah gempuran arus modernisasi,” jelas Wagub Cok Ace.

Mantan Bupati Gianyar ini menambahkan, jika berbicara tentang budaya maka kita tidak bisa lepas dari simpul- simpul budaya yang salah satunya adalah keraton atau puri. Meskipun setelah kemerdekaan Republik Indonesia, puri atau keraton bukan lagi pusat pemerintahan. Tetapi peranan puri sebagai pusat budaya, pusat seni dan juga pusat perekonomian masih berjalan, dimana hal ini dapat dilihat dari posisi puri yang terletak dekat dengan pasar sebagai pusat pergerakan perekonomian masyarakat.

Guru besar ISI Denpasar ini juga menambahkan ketika kita bicara tentang budaya maka kita juga akan berbicara tentang norma, perilaku serta hasil karya manusia berupa artefak.

“Perubahan- perubahan akan selalu terjadi dan perubahan akan mengubah perilaku kita dan nantinya bisa mengubah nilai norma yang diwariskan. Budaya bukanlah hal yang baru terjadi, tetapi merupakan akumulasi adat istiadat yang dilakukan selama bertahun tahun yang berusaha kita pertahankan, sehingga nantinya menjadi sebuah peradaban yang kita wariskan,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua II Komite III DPD RI menyampaikan bahwasannya adanya aspirasi daerah yang diterima oleh pimpinan DPD RI. Terkait dengan perlunya satu bentuk hukum perundangan undangan yang dapat memberikan jaminan kepastian hukum terhadap upaya perlindungan dan pelestarian budaya adat istiadat nusantara, mendorong DPD RI untuk menginisiasi RUU tentang pelindungan dan pelestarian budaya adat nusantara.

Habib Ali Alwi menambahkan terdapat beberapa pertimbangan yang melandasi pentingnya RUU ini, diantaranya adanya aspirasi masyarakat dan daerah yang menuntut adanya penghargaan dari negara atas keberadaan kerajaan yang masih tetap ada dan eksis hingga sekarang. Menjadikan kerajaan sebagai sentrum kebudayaan dan pariwisata lokal yang mewarnai adat istiadat dan kebudayaan yang ada di masyarakat serta batas batas dari kebudayaan tersebut dipengaruhi oleh hubungan kekuasaan dengan melibatkan banyak pemangku kepentingan di dalamnya.

“Dengan kegiatan ini diharapkan dapat mengetahui pandangan dan pemikiran pemangku kepentingan terhadap gagasan RUU, serta memperkaya muatan materi RUU dengan gagasan yang konstruktif, komprehensif data data yang relevan,” pungkasnya. (ade/art)

 

Advertisement
Advertisement

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer