Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Baleg DPR RI Setujui RUU Perppu Cipta Kerja Menjadi UU

I
RAKER : Suasana raker antara Baleg DPR RI dan pemerintah dihadiri Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkopohulkam Mahfud MD, serta Menkum HAM Yasonna Laoly, Rabu (15/2).  JPG
RAKER : Suasana raker antara Baleg DPR RI dan pemerintah dihadiri Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkopohulkam Mahfud MD, serta Menkum HAM Yasonna Laoly, Rabu (15/2). JPG
JAKARTA, BALI EXPRESS - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mengapresiasi atas langkah yang dilakukan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang telah menyepakati RUU Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Setelah dilakukannya persetujuan dari Baleg ini, nantinya akan disampaikan ke tahap selanjutnya, yakni melalui pembicaraan dalam rapat paripurna. Raker antara Baleg dan pemerintah ini turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly di ruang rapat Baleg DPR RI, Jakarta, Rabu (15/2).

Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan, secara umum materi muatan Perppu Cipta Kerja Nomor 2 Tahun 2022 sama dengan isi UU Cipta Kerja, hanya saja untuk substansi ketenagakerjaan terdapat beberapa perubahan. Diantaranya terkait Alih Daya/Outsourcing (Pasal 64) yang mengatur ketentuan mengenai sebagian pelaksanaan pekerjaan pada perusahaan lainnya, dimana sebagian pelaksanaan pekerjaan tersebut akan ditetapkan pemerintah dalam peraturan pemerintah.

Kemudian juga perubahan pada frasa cacat menjadi disabilitas (pasal 67), serta upah minimum yang diatur dalam pasal 88C, 88D, 88F, dan pasal 92.

“Penyempurnaan substansi ketenagakerjaan yang terkandung dalam Perpu 2/2022 sejatinya merupakan ikhtiar pemerintah dalam memberikan perlindungan adaptif bagi pekerja/buruh dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang semakin dinamis. Kedepan setelah disepakati dalam sidang paripurna, kami akan melakukan sosialisasi secara intens kepada publik agar tidak ada lagi mispersepsi kedepannya,” kata Sekjen Anwar.

Ia mengungkapkanm sebelumnya jajarannya di Kemenaker telah melakukan sosialisasi Perppu Cipta Kerja ini dengan intens baik dengan stakeholder ketenagakerjaan. Diantaranya dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB), dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

Kemudian dengan Dinas Ketenagakerjaan seluruh Indonesia, bersama dengan insan Pers, baik secara daring maupun luring. Ia menyampaikan dalam rapat pleno kemarin juga terdapat adanya penolakan dari beberapa fraksi yang hadir.

“Penolakan ini dapat dijadikan masukan yang berharga bagi pemerintah. Karena nantinya juga dapat dijadikan masukan yang dapat diimplementasikan pada aturan turunan peraturan pemerintah,” tutup Sekjen Anwar. (jpg/wid)

 

Advertisement
Advertisement

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer