Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Terima Suap dari Tiga Kasus, Bupati Meranti Terjaring OTT

N
Penulis: Nyoman Suarna❯
Bupati Kepulauan Meranti dikawal petugas KPK.
Bupati Kepulauan Meranti dikawal petugas KPK.
KEP MERANTI, BALI EXPRESS - Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis, (6/4). Tak hanya Bupati Kepulauan Meranti, puluhan orang di Kabupaten Kepulauan Meranti juga terjaring OTT.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam keterangannya mengatakan, Muhammad Adil terjaring OTT karena diduga menerima suap terkait pengadaan jasa umroh. Ghufron menyebutkan, Muhammad Adil diduga melakukan pemotongan uang persediaan dan ganti uang persediaan pengadaan umrah sebesar 5-10 persen.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut, sebagai bukti awal dugaan korupsi yang dilakukan, MA diduga menerima sejumlah Rp 26,1 miliar dari berbagai pihak. Alex, sapaan Alexander Marwata, memastikan pihaknya akan menindaklanjuti terkait penerimaan uang miliaran rupiah itu. Hal ini akan didalami dalam proses penyidikan KPK.

"Tentunya hal ini akan ditindaklanjuti dan didalami lebih detail oleh Tim Penyidik," kata Alex dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (7/4).

  1. Adil menyandang status tersangka atas tiga kasus. Pertama, M. Adil diduga memalak sejumlah penyelenggara negara di lingkungan pemerintahannya, yang bersumber dari pemotongan uang persediaan (UP) dan ganti uang persediaan (GU). Permintaan itu dikondisikan seolah-olah utang.


"MA yang terpilih menjabat bupati Kepulauan Meranti periode 2021 s/d sekarang, dalam memangku jabatannya diduga memerintahkan para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk melakukan setoran uang yang sumber anggarannya dari pemotongan uang persediaan (UP) dan ganti uang persediaan (GU) masing-masing SKPD yang kemudian dikondisikan seolah-olah adalah utang pada MA," papar Alex.

Besaran pemotongan UP dan GU ditentukan MA dengan kisaran 5 sampai dengan 10 persen untuk setiap SKDP," sambungnya.

Setelah terkumpul, uang pungutan UP dan GU itu diserahkan kepada Fitria Ningsih yang merupakan orang kepercayaan M. Adil. Uang tersebut diduga akan digunakan untuk kepentingan M. Adil untuk maju sebagai calon gubernur Riau pada Pemilu 2024.

"Setelah terkumpul, uang-uang setoran tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan MA, di antaranya sebagai dana operasional kegiatan safari politik rencana pencalonan MA untuk maju dalam pemilihan gubernur Riau pada tahun 2024," beber Alex.

Kasus kedua, M. Adil diduga menerima suap senilai Rp 1,4 miliar dari perusahaan travel umroh. Uang suap itu diterima M. Adil setelah membantu memenangkan proyek pemberangkatan umroh bagi para takmir masjid di Kabupaten Kepulauan Meranti.

"Sekitar bulan Desember 2022, MA menerima uang sejumlah sekitar Rp 1,4 miliar dari  PT TM (Tanur Muthmainnah) melalui FN (Fitria Ningsih) yang bergerak dalam bidang jasa travel perjalanan umroh," ungkap Alex.

KPK menduga, penerimaan suap itu karena M. Adil turut membantu memenangkan PT Tanur Muthmainnah dalam memenangkan proyek pemberangkatan umroh para takmir masjid.

"Karena memenangkan PT TM untuk proyek pemberangkatan umroh bagi para takmir masjid di Kabupaten Kepulauan Meranti," papar Alex.

Kasus ketiga, M. Adil diduga memberikan uang suap senilai Rp 1,1 miliar untuk pengondisian pemeriksaan keuangan di pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Uang suap itu diberikan agar daerah yang dipimpinnya meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP).

Advertisement
Advertisement

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer