Enam Hakim MK Terbukti Langgar Kode Etik: Disanksi Teguran Lisan

BALI EXPRESS-Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menjatuhkan sanksi secara kolektif kepada enam hakim konstitusi.
“Menjatuhkan sanksi teguran lisan kepada para hakim terlapor," Kata Ketua MKMK, Jimly Asshiddiqie dalam putusannya di Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, pada hari Selasa (7/11) dikutip dari Antara.
Keenam hakim konstitusi yang mendapat sanksi tersebut Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, dan M. Guntur Hamzah.
Para pelapor adalah Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia, Advokat Pengawal Konstitusi, Perhimpunan Pemuda Madani, dan seorang advokat bernama Alamsyah Hanafiah.
"Para hakim terlapor bersama-sama terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang tercantum dalam Sapta Karsa Hutama, Prinsip Kepantasan, dan Kesopanan," kata Jimly.
Jimly juga menjelaskan bahwa Majelis Kehormatan menyimpulkan bahwa para hakim terlapor secara bersama-sama terbukti tidak menjaga kerahasiaan informasi dalam rapat permusyawaratan hakim yang bersifat tertutup.
"Ini merupakan pelanggaran prinsip kepantasan dan kesopanan," tambah Jimly.
Selain itu, disimpulkan bahwa para hakim terlapor secara bersama-sama membiarkan terjadinya pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi tanpa kesungguhan untuk saling mengingatkan antar sesama hakim, termasuk terhadap pimpinan, karena adanya ketidakjelasan dalam budaya kerja.
"Ini mengakibatkan kesetaraan antar hakim terabaikan dan pelanggaran etika dapat terjadi. Dengan demikian, para hakim terlapor secara bersama-sama terbukti melanggar Sapta Karsa Hutama, Prinsip Kepantasan, dan Kesopanan," tambah Jimly.
Majelis Kehormatan merekomendasikan agar hakim konstitusi tidak membiarkan praktik saling mempengaruhi antar sesama hakim dalam menentukan sikap dalam menguji, mengadili, dan memutuskan suatu perkara.
Mereka juga tidak diperkenankan membiarkan terjadinya pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi tanpa kesungguhan untuk saling mengingatkan antar sesama hakim, termasuk terhadap pimpinan.
Hakim konstitusi diwajibkan untuk menciptakan iklim intelektual yang sarat dengan ide-ide dan prinsip-prinsip pencarian kebenaran dan keadilan konstitusional berdasarkan nurani yang bersih dan akal sehat untuk kepentingan bangsa dan negara.
"Para hakim konstitusi, baik secara individu maupun kolektif, harus memiliki tanggung jawab hukum dan moral dalam menjaga kerahasiaan informasi yang dibahas dalam rapat permusyawaratan hakim," jelas Jimly.
Terakhir, Majelis Kehormatan merekomendasikan revisi terhadap Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2023 tentang MKMK, terutama untuk menghilangkan mekanisme banding Majelis Kehormatan, atau jika sangat diperlukan, disarankan untuk diatur dalam undang-undang, bukan hanya diatur oleh MK. (*)


