Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Terlibat Korupsi BTS 4G, Bos PT SMS Divonis 12 Tahun Penjara

S
Sidang kasus korupsi BTS 4G di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (9/11).
Sidang kasus korupsi BTS 4G di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (9/11).

BALI EXPRESS-Komisaris PT Solitech Media Sinergy (SMS), Irwan Hermawan divonis 12 tahun penjara, denda Rp500 juta subsidair empat bulan.


Advertisement

 

Vonis ini sebagai ganjaran atas keterlibatan Irwan Hermawan dalam tindak pidana korupsi Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kominfo Tahun 2020-2022.

 

Advertisement

"Terdakwa Irwan Hermawan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tertuang dalam dakwaan primer 1," ujar Ketua Majelis Hakim, Dennie Arsan Fatrika, di Tipikor Jakarta Pusat pada Kamis (9/11) dikutip dari jawapos.com.

 

Selain itu, Irwan juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 1,1 miliar. Apabila dalam satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap tidak dibayarkan, harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk membayar uang pengganti.

Advertisement

"Jika terpidana tidak memiliki harta yang cukup, hukumannya adalah selama satu tahun kurungan," tambah Hakim Dennie.

 

Permohonan justice collaboratore (JC) dari Irwan Hermawan juga ditolak oleh Hakim Dennie. "Permohonan terdakwa untuk menjadi saksi pelaku atau JC dalam perkara ini ditolak," tegasnya.

 

Dalam menjatuhkan vonis, majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Irwan dinilai tidak mendukung program pemerintah untuk mewujudkan negara yang bersih dari korupsi, turut menyebabkan kerugian keuangan negara, serta melakukan penyaluran uang hasil korupsi yang memperluas tindak pidana korupsi.

 

Namun, tindakan Irwan yang sopan selama persidangan dan ketiadaan riwayat pelanggaran hukum sebelumnya menjadi pertimbangan meringankan dalam proses persidangan.

Irwan Hermawan terbukti melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (*)

Advertisement

Artikel Terkait

Diduga Tilep Uang Rp19,3 Miliar untuk Judol, Ketua LPD Desa Adat Buahan Tabanan Dipolisikan

Diduga Tilep Uang Rp19,3 Miliar untuk Judol, Ketua LPD Desa Adat Buahan Tabanan Dipolisikan

Ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Buahan, Kabupaten Tabanan berinisial IGMS  dilaporkan ke Polres Tabanan.

KPK Periksa Direktur Agung Sedayu, Dalami Aset Eks Pejabat Pajak Haniv

KPK Periksa Direktur Agung Sedayu, Dalami Aset Eks Pejabat Pajak Haniv

Direktur Marketing Agung Sedayu Group, Veronica Susilo Wardhani, diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Presiden Prabowo Tekankan Perlindungan Kekayaan Negara dalam Penyempurnaan Aturan Korupsi

Presiden Prabowo Tekankan Perlindungan Kekayaan Negara dalam Penyempurnaan Aturan Korupsi

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar dilakukan kajian mendalam terkait penyempurnaan definisi tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan nasional.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer