alexametrics
29.8 C
Denpasar
Tuesday, May 24, 2022

KPK Tahan Mantan Bupati Tabanan, Eka Wiryastuti, Kodenya Dana Adat Istiadat

JAKARTA, BALI EXPRESS – Bupati Tabanan Periode 2010–2015 dan 2016–2021, Ni Putu Eka Wiryastuti (NPEW), ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), selama 20 hari kedepan mulai Kamis (24/3). Pengumuman penetapan tersangka dan penahanan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar, Kamis (24/3).

Eka Wiryastuti dijadikan tersangka dan ditahan dalam perkara pengurusan Dana Insentif Daerah (DID) Kabupaten Tabanan tahun 2018. Selain Eka Wiryastuti, KPK juga menahan dan menetapkan tersangka lain yakni IDNW (I Dewa Nyoman Wiratmaja), dan RS (Rifa Surya) Kepala Seksi Dana Alokasi Khusus Non-Fisik, Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan).

Perkaranya berawal dari NPEW mengangkat IDNW sebagai staf khusus bidang ekonomi dan pembangunan.

“Kemudian sekitar  Agustus 2017, ada inisiatif dari NPEW untuk mengajukan permohonan DID senilai Rp 65 miliar. Untuk realisasikan, NPEWI memerintahkan IDNW menyiakpan seluruh kelengkapannya dan menemui beberapa pihak yang dapat memuluskan usulan dimaksud,” kata Lili Pintauli Siregar dalam keterangan persnya di Jakarta.

Dan pihak yang ditemui adalah Yaya Purnomo dan tersangka RS dari Departemen Keuangan yang diduga dapat membantu memuluskan usulannnya tersebut.






Reporter: Chairul Amri Simabur

JAKARTA, BALI EXPRESS – Bupati Tabanan Periode 2010–2015 dan 2016–2021, Ni Putu Eka Wiryastuti (NPEW), ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), selama 20 hari kedepan mulai Kamis (24/3). Pengumuman penetapan tersangka dan penahanan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar, Kamis (24/3).

Eka Wiryastuti dijadikan tersangka dan ditahan dalam perkara pengurusan Dana Insentif Daerah (DID) Kabupaten Tabanan tahun 2018. Selain Eka Wiryastuti, KPK juga menahan dan menetapkan tersangka lain yakni IDNW (I Dewa Nyoman Wiratmaja), dan RS (Rifa Surya) Kepala Seksi Dana Alokasi Khusus Non-Fisik, Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan).

Perkaranya berawal dari NPEW mengangkat IDNW sebagai staf khusus bidang ekonomi dan pembangunan.

“Kemudian sekitar  Agustus 2017, ada inisiatif dari NPEW untuk mengajukan permohonan DID senilai Rp 65 miliar. Untuk realisasikan, NPEWI memerintahkan IDNW menyiakpan seluruh kelengkapannya dan menemui beberapa pihak yang dapat memuluskan usulan dimaksud,” kata Lili Pintauli Siregar dalam keterangan persnya di Jakarta.

Dan pihak yang ditemui adalah Yaya Purnomo dan tersangka RS dari Departemen Keuangan yang diduga dapat membantu memuluskan usulannnya tersebut.






Reporter: Chairul Amri Simabur

Most Read

Artikel Terbaru

/