Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Prabowo Sindir Vonis Ringan Harvey Moeis; Ini Soal Keadilan!

W
Penulis: Wiwin Meliana❯

Prabowo sindir vonis ringan bagi koruptor yang rugikan negara hingga Triliunan
Prabowo sindir vonis ringan bagi koruptor yang rugikan negara hingga Triliunan


Advertisement

BALIEXPRESS.ID-Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melontarkan sindiran tajam terhadap vonis ringan yang dijatuhkan kepada terdakwa kasus korupsi yang menyebabkan kerugian negara mencapai ratusan triliun rupiah.

 Pernyataan tersebut disampaikan dalam pengarahannya di acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) RPJMN 2025-2029 yang digelar di Bappenas, Jakarta Pusat, pada Senin (30/12/2024).

Advertisement

Prabowo menyoroti keputusan hakim dalam kasus korupsi besar yang merugikan negara hingga mencapai Rp 300 triliun.

Ia dengan tegas mengatakan bahwa vonis ringan terhadap terdakwa, yang hanya dijatuhi hukuman penjara 6,5 tahun, tidak mencerminkan keadilan, mengingat besarnya kerugian yang ditimbulkan.

"Kalau sudah jelas, jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliun, ya semua unsurlah, terutama juga hakim-hakim, ya vonisnya jangan terlalu ringanlah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi," kata Prabowo dengan nada tegas.

Pernyataan ini diduga merujuk pada kasus korupsi yang melibatkan terdakwa Harvey Moeis, yang telah merugikan negara hingga Rp 300 triliun.

Meskipun kerugian yang ditimbulkan sangat besar, Harvey hanya dijatuhi hukuman penjara 6,5 tahun, jauh lebih ringan daripada tuntutan jaksa yang meminta hukuman 12 tahun penjara.

Vonis ini pun memicu keprihatinan Prabowo terhadap lemahnya efek jera dari hukuman ringan terhadap para koruptor.

"Ini bukan hanya soal hukum, tapi soal keadilan. Kalau penegakan hukum terlalu lunak, bagaimana kita bisa memberi efek jera?" tambahnya. Pernyataan ini mencerminkan kekhawatiran Presiden terhadap dampak dari keputusan hukum yang dinilai tidak memberikan sanksi yang cukup tegas bagi pelaku korupsi besar yang merugikan keuangan negara.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menekankan perlunya pembenahan sistem peradilan di Indonesia, terutama dalam menangani kasus-kasus korupsi besar yang berpotensi merusak tatanan ekonomi dan sosial negara.

 "Hukum harus menjadi alat untuk menegakkan keadilan, bukan untuk melanggengkan ketidakadilan," pungkasnya.

Prabowo juga mengajak seluruh aparat penegak hukum dan hakim untuk lebih serius dalam menangani kasus-kasus yang merugikan negara.

Ia berharap agar keadilan benar-benar ditegakkan agar masyarakat tidak kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum Indonesia.

Kasus ini semakin menyoroti tantangan dalam penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam menangani kasus-kasus besar yang melibatkan kerugian negara dalam jumlah yang sangat signifikan.

 

 

Advertisement
Editor : Wiwin Meliana
Sumber : Fajar.co.id

Artikel Terkait

Diduga Tilep Uang Rp19,3 Miliar untuk Judol, Ketua LPD Desa Adat Buahan Tabanan Dipolisikan

Diduga Tilep Uang Rp19,3 Miliar untuk Judol, Ketua LPD Desa Adat Buahan Tabanan Dipolisikan

Ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Buahan, Kabupaten Tabanan berinisial IGMS  dilaporkan ke Polres Tabanan.

KPK Periksa Direktur Agung Sedayu, Dalami Aset Eks Pejabat Pajak Haniv

KPK Periksa Direktur Agung Sedayu, Dalami Aset Eks Pejabat Pajak Haniv

Direktur Marketing Agung Sedayu Group, Veronica Susilo Wardhani, diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Presiden Prabowo Tekankan Perlindungan Kekayaan Negara dalam Penyempurnaan Aturan Korupsi

Presiden Prabowo Tekankan Perlindungan Kekayaan Negara dalam Penyempurnaan Aturan Korupsi

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar dilakukan kajian mendalam terkait penyempurnaan definisi tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan nasional.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer