
BALIEXPRESS.ID-Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melontarkan sindiran tajam terhadap vonis ringan yang dijatuhkan kepada terdakwa kasus korupsi yang menyebabkan kerugian negara mencapai ratusan triliun rupiah.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam pengarahannya di acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) RPJMN 2025-2029 yang digelar di Bappenas, Jakarta Pusat, pada Senin (30/12/2024).
Prabowo menyoroti keputusan hakim dalam kasus korupsi besar yang merugikan negara hingga mencapai Rp 300 triliun.
Ia dengan tegas mengatakan bahwa vonis ringan terhadap terdakwa, yang hanya dijatuhi hukuman penjara 6,5 tahun, tidak mencerminkan keadilan, mengingat besarnya kerugian yang ditimbulkan.
"Kalau sudah jelas, jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliun, ya semua unsurlah, terutama juga hakim-hakim, ya vonisnya jangan terlalu ringanlah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi," kata Prabowo dengan nada tegas.
Baca Juga: Kepergok Mencuri Helm di Kedai Kopi, Pria di Tabanan Jadi Bulan-Bulanan Warga
Pernyataan ini diduga merujuk pada kasus korupsi yang melibatkan terdakwa Harvey Moeis, yang telah merugikan negara hingga Rp 300 triliun.
Meskipun kerugian yang ditimbulkan sangat besar, Harvey hanya dijatuhi hukuman penjara 6,5 tahun, jauh lebih ringan daripada tuntutan jaksa yang meminta hukuman 12 tahun penjara.
Vonis ini pun memicu keprihatinan Prabowo terhadap lemahnya efek jera dari hukuman ringan terhadap para koruptor.
"Ini bukan hanya soal hukum, tapi soal keadilan. Kalau penegakan hukum terlalu lunak, bagaimana kita bisa memberi efek jera?" tambahnya. Pernyataan ini mencerminkan kekhawatiran Presiden terhadap dampak dari keputusan hukum yang dinilai tidak memberikan sanksi yang cukup tegas bagi pelaku korupsi besar yang merugikan keuangan negara.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menekankan perlunya pembenahan sistem peradilan di Indonesia, terutama dalam menangani kasus-kasus korupsi besar yang berpotensi merusak tatanan ekonomi dan sosial negara.
Baca Juga: Catat! Ini Rekayasa Lalu Lintas saat Malam Pergantian Tahun di Kuta Bali, Dimulai Pukul 14.00 Wita
"Hukum harus menjadi alat untuk menegakkan keadilan, bukan untuk melanggengkan ketidakadilan," pungkasnya.
Prabowo juga mengajak seluruh aparat penegak hukum dan hakim untuk lebih serius dalam menangani kasus-kasus yang merugikan negara.
Ia berharap agar keadilan benar-benar ditegakkan agar masyarakat tidak kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum Indonesia.
Kasus ini semakin menyoroti tantangan dalam penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam menangani kasus-kasus besar yang melibatkan kerugian negara dalam jumlah yang sangat signifikan.



