Prabowo Hapus Jerat Hukum Tom Lembong dan Hasto Lewat Abolisi dan Amnesti

BALIEXPRESS.ID-Presiden Prabowo Subianto resmi memberikan abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dan amnesti kepada Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.
Keputusan ini diumumkan secara resmi dalam konferensi pers yang digelar Kamis malam (31/7) di Gedung Parlemen, Senayan.
Pengumuman disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas. Menurut Dasco, DPR RI telah menyetujui surat permintaan pertimbangan Presiden terkait pemberian abolisi dan amnesti tersebut.
“DPR RI telah memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Surat Presiden Nomor R43/Pres072025 tanggal 30 Juli 2025 tentang permintaan pemberian abolisi terhadap Saudara Tom Lembong,” ujar Dasco.
Tak lama berselang, Dasco juga membacakan surat Presiden mengenai amnesti. “Pemberian persetujuan atas Surat Presiden Nomor 42/Pres/07/2025 tentang amnesti terhadap 1.116 orang yang telah terpidana, termasuk Saudara Hasto Kristiyanto,” sambungnya.
Abolisi yang diberikan kepada Tom Lembong berarti penghapusan peristiwa pidana yang pernah menjeratnya. Tom sebelumnya divonis 4,5 tahun penjara dan denda Rp750 juta atas kasus korupsi importasi gula tahun 2015–2017 yang merugikan negara hingga Rp578 miliar. Ia dinilai memperkaya pihak tertentu melalui pelonggaran aturan kuota impor.
Dengan abolisi dari Presiden, seluruh konsekuensi hukum atas vonis tersebut kini dihapuskan.
Sementara itu, Hasto Kristiyanto, yang sebelumnya dijatuhi hukuman 3,5 tahun penjara dan denda Rp250 juta atas kasus suap terkait pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019–2024, kini mendapat amnesti. Meski jaksa menuntut tujuh tahun penjara, hakim hanya memvonis Hasto atas tindak pidana suap.
Amnesti dari Presiden menghapuskan hukuman tersebut, membuat Hasto bebas dari eksekusi vonis pengadilan.
Pemberian abolisi dan amnesti ini menjadi salah satu keputusan besar di awal masa pemerintahan Presiden Prabowo. Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, menyatakan bahwa langkah ini telah melalui kajian mendalam, baik secara hukum maupun politik.
Baca Juga: Remaja Pengemudi Pajero Tabrak Pemotor hingga Tewas di Jembrana, Motor Masuk Kolong Mobil
"Yang jelas, semua ini melalui proses yang sesuai undang-undang. Presiden punya hak prerogatif, dan DPR sudah memberi pertimbangan," kata Supratman.
Namun, sejumlah pengamat menyebut keputusan ini bisa memunculkan kontroversi di tengah publik. Meski sah secara konstitusional berdasarkan Pasal 14 ayat (2) UUD 1945, pemberian pengampunan kepada tokoh-tokoh politik ternama tetap menimbulkan perdebatan soal integritas hukum dan keadilan.



