Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Audit Dapur dan Distribusi Diperketat, Pemerintah Pastikan Keamanan Program MBG

I
Penulis: I Putu Suyatra❯

Anggota Komisi IX DPR RI, Asep Romy Romaya
Anggota Komisi IX DPR RI, Asep Romy Romaya

BALIEXPRESS.ID - Pemerintah Indonesia melalui Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah munculnya kasus keracunan massal di sejumlah sekolah. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan makanan yang disajikan kepada siswa tidak hanya bergizi, tetapi juga aman dikonsumsi.


Advertisement

Anggota Komisi IX DPR RI, Asep Romy Romaya, mendesak BGN segera menetapkan standar pengawasan ketat dalam pelaksanaan MBG.

“Setiap penyedia makanan, baik dapur umum maupun vendor, wajib mematuhi standar keamanan pangan yang ketat. Penerapan sertifikasi HACCP sangat penting agar setiap tahap, mulai dari pemilihan bahan baku hingga distribusi, bebas dari risiko kontaminasi,” tegas Asep.

Sebagai tindak lanjut, Kepala BGN Dadan Hindayana mengumumkan penghentian sementara terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terlibat dalam kasus keracunan.

“Kami mendengar tuntutan publik. SPPG yang bermasalah langsung kami hentikan sementara untuk dievaluasi,” jelas Dadan.

4.700 Porsi Bermasalah, BGN Temukan Celah di Distribusi

Hasil pemetaan BGN menunjukkan sekitar 4.700 porsi makanan MBG diduga menjadi penyebab gangguan kesehatan siswa. Mayoritas kasus disebabkan oleh SPPG baru yang belum siap, serta proses pergantian pemasok bahan baku yang tidak memenuhi standar.

Dadan menegaskan pentingnya menjalankan program secara bertahap:

“SPPG sebaiknya memulai dari jumlah kecil agar pengawasan mutu dan distribusi bisa lebih terkontrol.”

Peran Publik dalam Perbaikan Program

BGN juga membuka ruang partisipasi publik untuk memperbaiki kualitas layanan MBG. Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menekankan perlunya masukan dari berbagai pihak.

“Kami mengundang kontribusi aktif dari semua pihak agar standar pelayanan publik tidak hanya sesuai regulasi, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ungkap Khairul.

Komitmen Pemerintah

Dengan pengawasan dapur dan distribusi yang lebih ketat, pemerintah berharap Program MBG dapat kembali berjalan optimal, aman, dan tepat sasaran. Ke depan, pemerintah berkomitmen memperkuat pengawasan, meningkatkan kualitas layanan, serta memastikan kejadian serupa tidak terulang.

Program MBG sendiri menjadi salah satu prioritas nasional dalam upaya meningkatkan gizi anak Indonesia, sehingga keberlangsungannya dinilai sangat penting bagi generasi mendatang. ***

Advertisement
Editor : I Putu Suyatra

Artikel Terkait

Cegah Pelanggaran Standar, Satgas MBG Bangli Perketat Pengawasan 12 SPPG

Cegah Pelanggaran Standar, Satgas MBG Bangli Perketat Pengawasan 12 SPPG

Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Bangli memperketat pengawasan terhadap 12 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di wilayah tersebut.

Pemerintah Perluas Layanan MBG di 34 Provinsi, Standar Keamanan Pangan Diperkuat

Pemerintah Perluas Layanan MBG di 34 Provinsi, Standar Keamanan Pangan Diperkuat

Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) memperluas layanan Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mengaktivasi 953 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 34 provinsi pada November 2026

De Gadjah: Dukung Langkah Pemprov Bali Sukseskan MBG, Kritik Tetap Jalan demi Kepentingan Rakyat

De Gadjah: Dukung Langkah Pemprov Bali Sukseskan MBG, Kritik Tetap Jalan demi Kepentingan Rakyat

Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Bali, Made Muliawan Arya atau De Gadjah, menyambut baik komitmen Pemerintah Provinsi Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Wayan Koster dan Wakil Gubernur I Nyoman Giri Prasta

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer