Rekrutmen Sekolah Rakyat Berbasis Data DTSEN, Pemerintah Pastikan Tepat Sasaran
BALIEXPRESS.ID – Pemerintah memastikan rekrutmen siswa Sekolah Rakyat dilakukan berbasis data DTSEN agar program pendidikan ini tepat sasaran dan menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat intervensi sosial di sektor pendidikan bagi keluarga miskin.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa proses penerimaan siswa Sekolah Rakyat tidak dilakukan melalui pendaftaran terbuka, melainkan melalui sistem penjangkauan langsung oleh pemerintah.
“Jadi tidak ada pembukaan pendaftaran, yang ada adalah penjangkauan,” kata Mensos.
Menurut Gus Ipul, terdapat dua jalur utama dalam rekrutmen Sekolah Rakyat. Jalur pertama dilakukan melalui pemanfaatan data DTSEN yang kemudian diverifikasi langsung ke lapangan untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi sebenarnya.
“Jalur yang pertama adalah jalur yang berada di dalam DTSEN, kemudian didatangi rumahnya, dicocokkan apakah sesuai data dengan kenyataan di lapangan, kemudian bertemu dengan orang tuanya. Kalau orang tuanya setuju, tentu akan kita tindak lanjuti untuk menjadi calon siswa Sekolah Rakyat,” jelasnya.
Sementara itu, jalur kedua dilakukan melalui pendekatan proaktif dengan mendatangi titik-titik tertentu yang dinilai memiliki anak usia sekolah namun belum mendapatkan akses pendidikan.
“Jalur kedua adalah penjangkauan lewat langkah-langkah proaktif, misalnya kita mendatangi titik-titik tertentu yang kita lihat sebagai tempat di mana ada anak-anak yang semestinya sekolah tapi tidak sekolah,” ujarnya.
Menurutnya, langkah ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto agar negara hadir secara aktif menjangkau anak-anak yang rentan putus sekolah maupun yang belum pernah mengenyam pendidikan.
“Ini adalah bagian dari atensi Bapak Presiden Prabowo agar anak-anak yang putus sekolah, belum sekolah, tidak sekolah, berpotensi putus sekolah bisa dijangkau lewat Sekolah Rakyat,” pungkasnya.
Sejalan dengan itu, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono juga menegaskan bahwa sistem rekrutmen Sekolah Rakyat memang dirancang tanpa mekanisme pendaftaran umum.
