Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Perang Lawan Mafia Tanah Dimulai, Sulut Jadi Pilot Project Nasional ATR/BPN

W
Penulis: Wiwin Meliana❯
Perketat Pengamanan Aset dan Berantas Mafia Tanah
Perketat Pengamanan Aset dan Berantas Mafia Tanah

Advertisement

 

BALIEXPRESS.ID-Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah se-Sulawesi Utara, Selasa 12 Mei 2026.

Rakor yang digelar di Wisma Manado, guna memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka transformasi pelayanan publik di bidang pertanahan dan tata ruang untuk mendorong akuntabilitas dan optimalisasi keuangan pemerintah daerah bagi perekonomian daerah.  ‎

Advertisement

Gubernur Yulius Selvanus dalam sambutannya menegaskan bahwa penataan aset daerah adalah fondasi penting bagi tata kelola pemerintahan yang bersih. Ia mengakui bahwa persoalan tumpang tindih administrasi dan potensi konflik lahan masih menjadi tantangan yang harus diselesaikan secara tuntas.

 “Sektor pertanahan dan pengelolaan aset daerah adalah urat nadi pemerintahan. Sertifikasi aset bukan hanya soal administrasi, tapi langkah nyata mencegah konflik dan menutup celah korupsi. Kami ingin setiap jengkal lahan milik negara di Sulut memiliki kepastian hukum yang jelas,” ujar Gubernur Yulius di hadapan para kepala daerah se-Sulawesi Utara.

Dalam kesempatan tersebut, Sulawesi Utara juga secara resmi ditunjuk sebagai salah satu pilot project nasional untuk transformasi layanan pertanahan. Penunjukan ini merupakan apresiasi dari Pemerintah Pusat atas kesiapan kelembagaan dan komitmen Pemprov Sulut dalam reformasi pelayanan publik.
Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian ATR/BPN, Andi Tenri Abeng, menyampaikan bahwa agenda ini merupakan instruksi langsung Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid.

Advertisement

“Transformasi layanan pertanahan ini adalah program strategis nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sulut dipilih sebagai proyek percontohan karena semangat reformasi birokrasi yang progresif. Kami akan mengintegrasikan layanan digital untuk memastikan layanan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel,” jelas Andi Tenri Abeng.

Advertisement
Editor : Wiwin Meliana

Artikel Terkait

Perkuat Tata Kelola Pertanahan, Yulius Bangun Sinergi Sulut bersama KPK dan ATR/BPN

Perkuat Tata Kelola Pertanahan, Yulius Bangun Sinergi Sulut bersama KPK dan ATR/BPN

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) terus mendorong penguatan reformasi birokrasi melalui kerja sama strategis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan

Tawarkan Sembilan Program Kerja Sama dengan KPK, Sahli ATR/BPN Ungkap Keuntungan bagi Pemerintah Daerah Se-Sulut

Tawarkan Sembilan Program Kerja Sama dengan KPK, Sahli ATR/BPN Ungkap Keuntungan bagi Pemerintah Daerah Se-Sulut

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong pencegahan korupsi dan penguatan ekonomi daerah melalui transformasi pelayanan publik

Tandatangani Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Provinsi Aceh, Sekjen ATR/BPN: Perkuat Tata Kelola Pertanahan

Tandatangani Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Provinsi Aceh, Sekjen ATR/BPN: Perkuat Tata Kelola Pertanahan

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melangsungkan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Provinsi Aceh dalam rangka Sinergi Bidang Agraria, Pertanahan, dan Tata Ruang

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer