BALIEXPRESS.ID – Presiden Prabowo Subianto memutuskan pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) untuk memperkuat pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove sekaligus mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Keputusan tersebut disampaikan setelah Prabowo berdiskusi dengan sejumlah akademisi, peneliti, dan ilmuwan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan BPGMN nantinya diarahkan untuk mengutamakan pencegahan karhutla, bukan hanya penanganan setelah kebakaran terjadi.
Badan tersebut direncanakan berada langsung di bawah Presiden dan akan melibatkan ilmuwan serta tenaga profesional. Pemerintah juga menyiapkan dukungan anggaran untuk memperkuat pencegahan, terutama di enam provinsi dengan kawasan gambut, yakni Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Kepala BRIN Arif Satria mengatakan lembaganya akan mendukung BPGMN, terutama dalam penguatan sistem deteksi dini dan pemantauan titik panas (hotspot). Teknologi kecerdasan buatan (AI) juga akan terus dikembangkan untuk membantu mendeteksi potensi kebakaran lebih awal.
Tak hanya mengandalkan teknologi, pendekatan pencegahan juga akan dilakukan dari tingkat desa. Masyarakat setempat akan dilibatkan karena dinilai memiliki kedekatan dengan kawasan dan sumber daya di sekitarnya, termasuk melalui kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA).
Sejumlah teknologi turut dibahas, seperti water injection, pompa air yang dikelola desa, hingga bahan alternatif untuk pemadaman.
Dari sisi ekonomi, pemerintah juga mempertimbangkan mata pencaharian masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hidrologi gambut. BRIN menyebut pengembangan sagu untuk jangka panjang, kopi untuk jangka menengah, serta tanaman hortikultura untuk jangka pendek sebagai sejumlah opsi yang dibahas.
Pembentukan BPGMN menjadi bagian dari upaya pemerintah menggeser penanganan karhutla ke pendekatan yang lebih menekankan pencegahan, riset, pemetaan, deteksi dini, serta keterlibatan masyarakat desa.
