alexametrics
27.6 C
Denpasar
Wednesday, August 17, 2022

Pemerintah Hapus Kelas BPJS, Iuran Disesuaikan Pendapatan

JAKARTA, BALI EXPRESS – Setelah wacana penghapusan kelas BPJS Kesehatan, pemerintah akan mulai uji coba kelas standar pada bulan Juli. BPJS Kesehatan Kelas Standar akan diberlakukan di 18 rumah sakit vertikal. Selanjutnya secara bertahap akan diperluas di rumah sakit lainnya.

“Iuran tentunya sudah tidak relevan apabila dikaitkan dengan kelas 1, 2, dan 3, karena tidak akan lagi ada kelas 1, 2, dan 3,” jelas Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Asih Eka Putri, Selasa (21/6).

Asih menjelaskan, peserta BPJS Kesehatan yang berpendapatan lebih tinggi akan membayar iuran lebih besar dibanding mereka yang pendapatannya lebih rendah. Dengan kata lain, formula besaran iuran untuk BPJS Kelas Standar ini, kata Asih, akan mengikuti formulasi iuran yang dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Baca Juga :  Mal Dibuka untuk Anak di Bawah 12 Tahun Diuji Coba Pekan Ini

Sempat beredar bahwa iuran peserta nantinya adalah Rp 75 ribu. Namun hal tersebut dibantah, sebab belum ada keputusan hingga saat ini.

“Jadi ada rentang iuran, antara besaran upah, antara sekian juta sampai sekian juta. Itu salah satu yang sedang kami formulasikan. Lalu, nanti ada beberapa formula lainnya. Akan tetap menjaga keadilan, prinsip ekuitas, prinsip asuransi sosial bisa ditegakkan,” jelas Asih.

Kendati besaran iuran akan berbeda antara mereka yang berpenghasilan tinggi dan rendah, fasilitas rawat inap yang akan didapatkan akan tetap sama.

Asih mengatakan, jika sebelumnya kelas rawat inap BPJS Kesehatan bertingkat-tingkat, ke depan tidak akan lagi berlaku seperti itu. Namun, pelayanan medis tetap sama.

Baca Juga :  18 Orang Penumpang KMP Yunicee Belum Ditemukan

“Manfaatnya, baik manfaat layanan medis atau kelas rawat inap adalah menggunakan satu kriteria atau standar baku untuk seluruh peserta JKN (Jaminan Kesehatan Nasional),” jelas dia.






Reporter: Wiwin Meliana

JAKARTA, BALI EXPRESS – Setelah wacana penghapusan kelas BPJS Kesehatan, pemerintah akan mulai uji coba kelas standar pada bulan Juli. BPJS Kesehatan Kelas Standar akan diberlakukan di 18 rumah sakit vertikal. Selanjutnya secara bertahap akan diperluas di rumah sakit lainnya.

“Iuran tentunya sudah tidak relevan apabila dikaitkan dengan kelas 1, 2, dan 3, karena tidak akan lagi ada kelas 1, 2, dan 3,” jelas Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Asih Eka Putri, Selasa (21/6).

Asih menjelaskan, peserta BPJS Kesehatan yang berpendapatan lebih tinggi akan membayar iuran lebih besar dibanding mereka yang pendapatannya lebih rendah. Dengan kata lain, formula besaran iuran untuk BPJS Kelas Standar ini, kata Asih, akan mengikuti formulasi iuran yang dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Baca Juga :  Mayoritas Pasien Omicron Alami Nyeri dan Gatal Tenggorokan

Sempat beredar bahwa iuran peserta nantinya adalah Rp 75 ribu. Namun hal tersebut dibantah, sebab belum ada keputusan hingga saat ini.

“Jadi ada rentang iuran, antara besaran upah, antara sekian juta sampai sekian juta. Itu salah satu yang sedang kami formulasikan. Lalu, nanti ada beberapa formula lainnya. Akan tetap menjaga keadilan, prinsip ekuitas, prinsip asuransi sosial bisa ditegakkan,” jelas Asih.

Kendati besaran iuran akan berbeda antara mereka yang berpenghasilan tinggi dan rendah, fasilitas rawat inap yang akan didapatkan akan tetap sama.

Asih mengatakan, jika sebelumnya kelas rawat inap BPJS Kesehatan bertingkat-tingkat, ke depan tidak akan lagi berlaku seperti itu. Namun, pelayanan medis tetap sama.

Baca Juga :  Danrem Datangi Bahar Smith; Ulama Itu Ceramahnya Damai, Kok Ngurusi TNI

“Manfaatnya, baik manfaat layanan medis atau kelas rawat inap adalah menggunakan satu kriteria atau standar baku untuk seluruh peserta JKN (Jaminan Kesehatan Nasional),” jelas dia.






Reporter: Wiwin Meliana

Most Read

Artikel Terbaru

/