alexametrics
26.5 C
Denpasar
Monday, July 4, 2022

Angka Cerai Tinggi, Ketua Fraksi PPP Banyuwangi Usulkan Raperda Janda

BANYUWANGI, BALI EXPRESS – Tingginya angka perceraian di Banyuwangi membuat Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Banyuwangi sekaligus Ketua Fraksi PPP DPRD Banyuwangi Basir Khadim mengusulkan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pemberdayaan dan perlindungan janda.

Sebagai pihak inisiator, Basir mengaku sadar bahwa pengusulan Raperda tersebut akan mengundang kontroversi. Dia pun mengaku siap dicap jelek oleh orang-orang yang tidak sependapat dengan pengusulan rancangan produk hukum daerah tersebut.

Basir menuturkan, pihaknya bakal mengusulkan Raperda perlindungan dan pemberdayaan janda tersebut kepada DPRD tahun ini. ”Sehingga, jika diterima oleh teman-teman anggota dewan, Raperda tersebut bisa masuk dalam program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) DPRD Banyuwangi tahun 2023,” ujarnya.

Basir menjelaskan, pengusulan Raperda itu dilakukan, mengingat fenomena tingginya angka perceraian di Banyuwangi. Dia menambahkan, rata-rata perceraian di Banyuwangi mencapai 600 kasus per bulan. Sehingga dalam setahun, terjadi sekitar 7 ribu perceraian yang artinya terdapat 7 ribu janda baru per tahun.

Di sisi lain, sejauh ini belum ada perhatian khusus dari pihak pemkab terhadap para janda di kabupaten the Sunrise of Java. ”Mereka (para janda, Red) kan butuh perhatian khusus. Perlu bimbingan khusus. Sehingga pemkab punya payung hukum untuk memberikan perhatian khusus pada para janda. Termasuk menggelar pendidikan dan pelatihan kepada para janda, misalnya pelatihan membuat kue, pelatihan menjahit, dan sebagainya,” kata Basir.

Bahkan, imbuh Basir, perlindungan janda tersebut sebetulnya bukan sekadar perlu dilakukan oleh pemerintah Banyuwangi, tetapi juga menjadi isu nasional. Mengingat tingginya kasus perceraian tidak hanya terjadi di Banyuwangi, tetapi juga di banyak daerah di tanah air.

Bahkan, Basir mengusulkan para laki-laki yang mampu, termasuk kalangan aparatur sipil negara (ASN), dapat menikahi para janda. ”Kalau perlu, aturan yang melarang ASN menikah lebih dari satu dicabut. Agama saja memperbolehkan, kenapa kok dilarang,” kata dia.

Sontak, wacana tersebut menuai atensi masyarakat. Bahkan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Banyuwangi berencana menggelar rapat guna mengambil sikap mengenai usul Raperda yang dinilai sebagian kalangan sangat kontroversial tersebut.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Banyuwangi KH M. Yamin mengatakan, pihaknya akan menggelar rapat untuk mengambil sikap berkaitan dengan rencana pengusulan Raperda perlindungan dan pemberdayaan janda tersebut. ”Manfaat dan mudaratnya seperti apa? Itu juga perlu kami bahas bersama,” ujarnya.

Bahkan bukan hanya internal MUI, Yamin mengaku pihaknya juga akan berbicara dengan kalangan perempuan, termasuk pihak Muslimat, Aisyiyah, dan lain-lain. ”Hasil musyawarah akan kami sampaikan kepada rekan-rekan media,” pungkasnya.






Reporter: Wiwin Meliana

BANYUWANGI, BALI EXPRESS – Tingginya angka perceraian di Banyuwangi membuat Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Banyuwangi sekaligus Ketua Fraksi PPP DPRD Banyuwangi Basir Khadim mengusulkan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pemberdayaan dan perlindungan janda.

Sebagai pihak inisiator, Basir mengaku sadar bahwa pengusulan Raperda tersebut akan mengundang kontroversi. Dia pun mengaku siap dicap jelek oleh orang-orang yang tidak sependapat dengan pengusulan rancangan produk hukum daerah tersebut.

Basir menuturkan, pihaknya bakal mengusulkan Raperda perlindungan dan pemberdayaan janda tersebut kepada DPRD tahun ini. ”Sehingga, jika diterima oleh teman-teman anggota dewan, Raperda tersebut bisa masuk dalam program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) DPRD Banyuwangi tahun 2023,” ujarnya.

Basir menjelaskan, pengusulan Raperda itu dilakukan, mengingat fenomena tingginya angka perceraian di Banyuwangi. Dia menambahkan, rata-rata perceraian di Banyuwangi mencapai 600 kasus per bulan. Sehingga dalam setahun, terjadi sekitar 7 ribu perceraian yang artinya terdapat 7 ribu janda baru per tahun.

Di sisi lain, sejauh ini belum ada perhatian khusus dari pihak pemkab terhadap para janda di kabupaten the Sunrise of Java. ”Mereka (para janda, Red) kan butuh perhatian khusus. Perlu bimbingan khusus. Sehingga pemkab punya payung hukum untuk memberikan perhatian khusus pada para janda. Termasuk menggelar pendidikan dan pelatihan kepada para janda, misalnya pelatihan membuat kue, pelatihan menjahit, dan sebagainya,” kata Basir.

Bahkan, imbuh Basir, perlindungan janda tersebut sebetulnya bukan sekadar perlu dilakukan oleh pemerintah Banyuwangi, tetapi juga menjadi isu nasional. Mengingat tingginya kasus perceraian tidak hanya terjadi di Banyuwangi, tetapi juga di banyak daerah di tanah air.

Bahkan, Basir mengusulkan para laki-laki yang mampu, termasuk kalangan aparatur sipil negara (ASN), dapat menikahi para janda. ”Kalau perlu, aturan yang melarang ASN menikah lebih dari satu dicabut. Agama saja memperbolehkan, kenapa kok dilarang,” kata dia.

Sontak, wacana tersebut menuai atensi masyarakat. Bahkan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Banyuwangi berencana menggelar rapat guna mengambil sikap mengenai usul Raperda yang dinilai sebagian kalangan sangat kontroversial tersebut.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Banyuwangi KH M. Yamin mengatakan, pihaknya akan menggelar rapat untuk mengambil sikap berkaitan dengan rencana pengusulan Raperda perlindungan dan pemberdayaan janda tersebut. ”Manfaat dan mudaratnya seperti apa? Itu juga perlu kami bahas bersama,” ujarnya.

Bahkan bukan hanya internal MUI, Yamin mengaku pihaknya juga akan berbicara dengan kalangan perempuan, termasuk pihak Muslimat, Aisyiyah, dan lain-lain. ”Hasil musyawarah akan kami sampaikan kepada rekan-rekan media,” pungkasnya.






Reporter: Wiwin Meliana

Most Read

Artikel Terbaru

/